Afdhal Fadhila
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Fajri Kurniawan; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Afdhal Fadhila
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 7 (2022): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i7.279

Abstract

Loss of state finances is a form of corruption that has been stipulated in the legislation. The form of the return of the loss is carried out by the mechanism of asset confiscation. However, this is not explicitly regulated in the Criminal Code, Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law no. 17 of 2003 concerning State Finance as well as in Law no. 1 of 2004 concerning the State Treasury. The presence of the Prosecutor's Asset Recovery Center (PPA) as an asset recovery center plays a role in carrying out asset recovery activities, providing assistance, as well as coordinating and ensuring that every stage of asset recovery can be integrated by realizing good governance.
REDESAIN KEBIJAKAN HUKUM KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER: STUDI KASUS SERANGAN SIBER PADA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024 Habib Ferian Fajar; Afdhal Fadhila; Muhammad Kevin Yades
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i2.2155

Abstract

Keamanan dan ketahanan siber menjadi hal yang niscaya seiring dengan kian menjamurnya pemanfaatan internet dalam pelbagai aspek kehidupan. Belajar pada kasus serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2024 silam, terdapat banyak persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan penelitian normatif melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Diketahui bahwa konstruksi hukum siber Indonesia masih menunjukkan kelemahan, seperti belum adanya undang-undang yang secara khusus dan komprehensif untuk melindungi ruang siber saat ini. Sehingga pemerintah masih mempertontonkan kegamangan dalam penanggulangan ancaman siber yang acapkali menghantui. Maka perlu adanya arah dan desain reformasi kebijakan hukum keamanan dan ketahanan siber yang secara garis besar harus meliputi lima aspek berikut. (1) Pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan siber. (2) Harmonisasi peraturan sektoral yang saling tumpang tindih agar tidak menciptakan dualisme otoritas dan konflik kewenangan. (3) Penguatan mekanisme pengawasan demokratis terhadap lembaga-lembaga yang memiliki otoritas siber. (4) Pelibatan masyarakat sipil multi stakeholder dalam setiap proses pengambilan kebijakan. (5) Perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara.