Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Padjadjaran Law Research and Debate Society
Muhammad Syammakh Daffa Alghazali
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.471

Abstract

PLTU batu bara masih mendominasi bauran energi dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Padahal, pemanfaatan batu bara memiliki dampak negatif yang letal baik bagi manusia maupun lingkungan. Ketidakbaruan energi ini juga menjadi masalah untuk diatasi dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Oleh karenanya, transisi energi kepada energi baru dan terbarukan diperlukan. Tulisan ini akan menganalisis konsistensi kebijakan energi Indonesia dalam mencapai transisi energi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia belum konsisten untuk mencapai transisi energi dan masih bergantung pada batu bara.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Deposit Protection Scheme dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify; Muhammad Alfian Kusnaldi
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i1.1249

Abstract

Pemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan regulasi ekonomi yang ditujukan sebagai upaya penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 terkhususnya di bidang perbankan. Sektor ini menjadi krusial mengingat faktor historis pada masa krisis moneter yang pada saat itu sektor perbankan menjadi prioritas pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi. Fase pasca krisis yang telah dialami Indonesia seakan menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk melakukan formulasi mitigasi preventif agar kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi secara efektif dan efisien. Negara layaknya Amerika Serikat telah megembangkan sebuah skema yang bernama Deposite protection Scheme (DPS) sebagai upaya penyelamatan sektor perbankan yang diprakarsai oleh lembaga independen yang bertugas untuk menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Indonesia mengejawantahkan skema ini sebagai lanjutan dari skema Blanket Guarantee Scheme. Pada saat krisis moneter, Indonesia mendirikan sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewenangan LPS yang merupakan lembaga independen yang akan menjadi stakeholder skema mitigasi DPS sebagai upaya perlindungan nasabah dan penyelamatan sektor perbankan dalam menjamin harkat dan martabat masyarakat Indonesia. LPS memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem perbankan yang rentan terhadap risiko sistemik. Perlindungan deposan yang memadai dan tepat merupakan suatu bentuk justifikasi atas pentingnya peran tersebut.
Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Fajri Kurniawan; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Afdhal Fadhila
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 7 (2022): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i7.279

Abstract

Loss of state finances is a form of corruption that has been stipulated in the legislation. The form of the return of the loss is carried out by the mechanism of asset confiscation. However, this is not explicitly regulated in the Criminal Code, Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law no. 17 of 2003 concerning State Finance as well as in Law no. 1 of 2004 concerning the State Treasury. The presence of the Prosecutor's Asset Recovery Center (PPA) as an asset recovery center plays a role in carrying out asset recovery activities, providing assistance, as well as coordinating and ensuring that every stage of asset recovery can be integrated by realizing good governance.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Abdhy Walid Siagian; Habib Ferian Fajar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 3 (2023): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v4i3.299

Abstract

The fulfillment and recognition of indigenous peoples are in line with the human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 11 of 2020 concerning Job Creation seems to be a legal umbrella for the legitimacy of indigenous peoples' rights by basing it on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and TAP MPR RI Number IX/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management. The government's responsibility is to provide certainty on the recognition, protection, and fulfillment of the rights of indigenous peoples until now have not been fulfilled by the state. This is contrary to the constitutional mandate as stated in Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia.
Co-Authors Abdhy Walid Siagian Afdhal Fadhila Fajri Kurniawan Habib Ferian Fajar Muhammad Alfian Kusnaldi Rozin Falih Alify