Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti
Kadek Yopi Sri Wahyuni
Universitas Pendidikan Ganesha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HTUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN HAM DI INDONESIA Kadek Yopi Sri Wahyuni
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 1 (2022): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i1.1297

Abstract

Human Rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and His grace, respected, legalized, and protected by the state, law, government, and all for the honor and protection. Therefore, human rights are inherent human rights and must be respected, protected and protected by all individuals or society as a natural and fundamental gift. In essence, efforts to respect, protect, and enforce human rights are a shared obligation and responsibility of individuals, the government, and the nation. However, Indonesia is not yet independent and there are many human rights violations, so there are still many cases of human rights violations in Indonesia. Human rights violations are caused by internal and external factors. Internal factors such as egoism, low awareness of human rights, and intolerance. External factors such as abuse of power, indecision by law enforcement officers, abuse of technology, and high levels of social and economic inequality.
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SATUAN PENDIDIKAN OLEH TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SINGARAJA Kadek Yopi Sri Wahyuni; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji efektivitas produk hukum yakni Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 khususnya pasal 25 ayat (2) terkait fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual untuk terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan. Kekaburan norma yang terjadi dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menyebabkan penanganan yang dilaksanakan oleh TPPK khususnya di Singaraja menjadi belum optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan jenis penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan situasi yang tengah diteliti berdasarkan temuan di lapangan. Data yang dibutuhkan, dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa TPPK belum berjalan secara optimal untuk mengimplementasikan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 dikarenakan Fasilitas yang kurang memadai untuk TPPK menjalankan tugas dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam konteks ini adalah para guru dan siswa dimana kurangnya pengetahuan untuk langkah yang diambil dalam mengatasi suatu kekerasan yang terjadi, selain itu nama baik satuan pendidikan juga harus dijaga karena apabila suatu kekerasan terjadi khususnya kekerasan seksual, hal tersebut akan mencoreng nama baik sekolah.
Co-Authors Hartana Ni Putu Rai Yuliartini