Claim Missing Document
Check
Articles

EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN Hartana Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38522

Abstract

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggal Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA Hartana Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.42718

Abstract

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar. Konsekuensinya adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
ANALISIS PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP YANG TERJADI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah pertama, penulis ingin mengetahui dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan ekspansi perusahaan group khususnya pada sektor pertambangan batubara. Kedua, penulis ingin mengetahui mengenai pelaksanaan ekspansi perusahaan group yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Ketiga, penulis ingin mengetahui, menganalisa dan menemukan implikasi dari ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. bentuk ekspansi perusahaan group dalam sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk holding company, akusisi, dan joint venture. Ekspansi perusahaan group juga berimplikasi terhadap terbentuknya diversifikasi usaha sebagai strategi penguasaan usaha hulu hingga hilir.
PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI TEKNOLOGI Hartana Hartana; Ni Luh Wayan Yasmiati
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS Vol 3 No 2 (2022): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strengthening MSMEs in the midst of the Covid-19 pandemic through optimizing digital marketing is one of the most effective marketing strategies and must be done equally for all MSME actors. Digital marketing is a promotional activity and market search through digital media online by utilizing various means, such as social networks. Digital marketing on the one hand, makes it easier for business people to monitor and provide all the needs and desires of potential consumers, on the other hand, potential consumers can also search for and obtain the desired product information only by exploring the virtual world so as to facilitate the search process without leaving the house. Digital marketing is able to reach all people wherever they are without being hindered by geographical or time restrictions, even during this Covid-19 pandemic. Community needs can be met without worrying about having to interact with other people directly. The use of digital marketing provides new hope for MSMEs to survive in the midst of a pandemic and develop into a center of economic power because the digital era is unavoidable. The development of digital technology allows MSME actors to market their products online and make transactions through the online banking system as well. This certainly makes transactions easier in the midst of pandemic policies that limit direct interaction between traders and buyers. This can be a stimulant for the development of entrepreneurship and the sustainability of MSMEs. Therefore, it is not surprising that one of the strategies of MSME actors to block the domino effect of the current pandemic is more focused on the use of social media than the development of a site. This condition is one of the reasons to help empower MSME actors by providing assistance in the form of assistance in the utilization and optimization of the use of digital media to conduct massive promotions in order to have a significant impact on awareness of target consumers in the hope of increasing sales of MSME products in the midst of the Covid-19 pandemic. 19.
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Hartana
Ganesha Civic Education Journal Vol 4 No 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Capital Market is essentially a market that is not much different from Traditional markets that have been known so far, where there are traders, buyers, and also bargain price. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets has outlined that the Capital Market has a strategic position in national economic development. The growth of a Capital Market is very depending on the performance of the securities company. To coordinate capital, technical support, and human resources in capital market development requires an effective leadership. Companies must cooperate closely to create a market that is able to provide various types of products and investment alternatives for the community. To develop the infrastructure for the securities industry requires substantial investment big. The investment depends on the economic benefits that can be earned by entrepreneurs. Factors that can reduce the investment amount that could be required to build infrastructure and reduce operating costs securities companies, will encourage the development of the Capital Market through improvement the survival of the Securities Company. This development can be achieved if these factors are also capable of producing services and alternatives safe investment and high quality especially in providing optimal service to investors so that its development later will greatly affect the interest of potential new investors who want to try investing in the Capital Market
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN ANTARA PT BIB DENGAN PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DI KABUPATEN TANAH BAMBU Hartana
Ganesha Civic Education Journal Vol 4 No 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formulation of land and natural resources in a concise and philosophical substance is contained in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: Earth and air and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people . Land does not only have high economic value, but also philosophical, political, social and cultural values. It is not surprising that land is a special treasure that continuously triggers various complex and complicated social problems. In this study, the type of research used is library research. The option of resolving disputes through settlement/mediation has advantages when compared to litigation in front of a court which is not attractive in terms of time, cost, and thought/energy. In addition, the lack of trust in court settlement and the administrative constraints that surround it, make the court the last resort for dispute resolution. Mediation gives parties a feeling of comfortable position and attempts to buy the final result of the agreement reached by mutual agreement without pressure and coercion
MENINGKATKAN PENDIDIKAN MELALUI UNITED NATIONS ORGANIZATION DAN HAK ASASI PENDIDIKAN Hartana; I Gede Yoga Esa Mahendra
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rights exercised in different educational systems and different learning settings constitute a human rights-based understanding of quality education. This study seeks to elucidate the goals and background of human rights education, national and international initiatives, and in particular the role of the United Nations in this regard. This study seeks to elucidate the goals and background of human rights education, national and international initiatives, and in particular the role of the United Nations in this regard. The method of conducting this research is the Literature Survey or Literature Survey method, and in this survey data collection activity is carried out by taking notes, reading activities and processing the survey data. UNESCO plays a central role in the design, implementation and evaluation of projects under the United Nations Decade of Action for Human Rights Education. This is done through the organization's many years of experience in teaching, human rights-based educational methods, and through the UNESCO network of schools, associations and educational institutions. Department of Human Rights and National Commissions. This international organization is responsible for promoting human rights education and is the principal organizer of the United Nations Decade of Human Rights.
ANALISIS KENDALA PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) DALAM MEMBERIKAN SANKSI HUKUMAN DI TINJAU DARI ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) Hartana; Ni Kadek Astrina Desiana
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The state returned to traditional mechanisms to prevent war, new attempts to end the prohibition on the use of force failed, in the end. The Russian Federation did not extend the superpower status of the Soviet Union, therefore the three groups of countries also ceased to exist. Former socialist countries, divided, tend to rely on Western countries. Developing countries appear to be no longer driven by ideology, but are united by demands for more international economic and financial assistance and greater access to world markets. The United Nations itself, as a mechanism for maintaining peace and stability, has been in relative decline, while states have shown a tendency to strengthen the role of military alliances such as NATO and tendencies towards regionalization, and terrorism has gradually dictated changes in certain categories of international law, such as self-defense. It is a fact that states have more than one possibility open within the United Nations in the event of aggression, but the countless flaws of this mechanism cannot be discounted. Improving functioning UN mechanisms in general, but also mechanisms whereby state responsibilities are carried out efficiently and where states will fulfill their obligations is an urgent need, to underpin the credibility of institutions and mechanisms, and for the international community as a whole. Moreover, whether or not member states are willing to eventually step up and take responsibility for efficient mechanisms in terms of maintaining international peace and security remains to be seen.
MEMAHAMI PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HAL INTERVENSI KEMANUSIAAN Hartana; Nyoman Hapsari Pradnya Dewi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lack of understanding of how international organizations intervene in humanitarian crises is the driving force behind this study. International organizations serve as a platform for international cooperation and have legal status, authorities, and functions in the sense that they are considered to have a legal personality under international law. This legal personality entails a range of rights and responsibilities, including the capacity to enter into international agreements, the right to privileges, and immunity from locus rights. limited standing before the International Court of Justice, the capacity to file complaints, and responsibility on the part of international organizations for actions that are deemed illegal. The debate over accepting humanitarian intervention in a country is becoming more and more clear among international organizations that engage in a variety of activities in the state's interests. This study aims to outline the difficulties faced by international organizations when intervening in humanitarian situations.
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI ALAT STABILITAS INTERNASIONAL Hartana; Putu Artadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the legal sense of international organizations, it is inseparable from the history of the establishment of international organizations themselves that have long appeared, namely when several countries enter into international relations and each of these countries has its own interests. International organizations, universal for maintaining world peace and security, have long been the thoughts of many statesmen, they want the international community to be organized. The research method used in this study is a normative legal research method, which is to collect material whose main source is legal material that contains normative rules. The use of primary data derived from international agreements and relevant laws and regulations in this study. This study examines the law of international organizations as a tool for international stability. The results of the study show that international law is used as sufficient protection for countries that are in conflict with other countries. The way of resolution in this international conflict is the peaceful handling of international conflicts through negotiations, discussion of issues with relevant parties to reach an agreement without the role of third parties, and this can be done bilaterally, multilaterally, formally or informally
Co-Authors Astri Asmarandani Adjani Ayu Dewi Rachmawati Ayu Tresna Waty Depy Wyldan Syafari Desak Ketut Alit Apryani Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Gede Sudika Mangku Dewi Iryani Dita Yulianti Elly Kristiani Purwendah Endah Rantau Itasari, Endah G. Nyoman Tio Rae Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Gusti Agus Made Dwi Juliananta Gusti Kadek Ardi Wira Utama I G A.A Mas Candraswati I Gede Yoga Esa Mahendra I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya I Komang Andi Antara Putra I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Surya Wibawa I Made Gede Wisnu Murti Ida Ayu Dita Safitri Cahyani Irene Olivia Siregar Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Kadek Dhyan Wahyuni Kadek Diah Karuni Kadek Karini Kadek Kresna Dwipayana Kadek Novi Darmayanti Kadek Prya Pradnyandari Kadek Yopi Sri Wahyuni Ketut Budi Kurniawan Ketut Meri Kertiasih Komang Angga Adi Setiawan Komang Ari Yuni Lestari Komang Dea Febriantini Komang Dian Judita Komang Martha Seniasi Komang Tri Saniartini Made Ananda Dwiprasetya Made Chintya Sastri Udiani Made Dwi Wahyuni Made Jody Januarta Made Krishna Dwipayana Aryawan Maradona Sinuraya Marta Cristina Muhammad Reza Saputra Najmi Ismail Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Marhaeni Ni Ketut Suriati Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Putu Evi Nirmala Sari Ni Putu Rai Yuliartini Nyoman Berdy Mas Sanjaya Nyoman Hapsari Pradnya Dewi Puguh Aji Hari Setiawan Putri Sita Rohmadani Putu Agus Rio Krisnawan Putu Artadi Putu Darmika Putu Gita Sunia Sari Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Rezha Fitriansyah Sabrina Witri Afifah Safira Shizuoka Suardana Shifa Karima Tegar Bagus Satria Yusuf Hofni Junior Kilikily