Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SENGKETA PULAU DOKDO (PULAU TAKESHIMA) ANTARA JEPANG DENGAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Kadek Sri Indriyani
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 1 (2022): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i1.1300

Abstract

A country's territory is inextricably linked to its existence . Japan and South Korea relations have long been strained, and they have recently deteriorated, causing alarm among the international community, particularly in East Asia. Territorial disputes are a challenging matter to address. From a simple mutual claim of possession, it might quickly escalate into a conflict, resulting in strained relations between the countries concerned, and even leading to war. The Dokdo Island dispute between Japan and South Korea, also known as Takeshima Island, has lasted since 1905 and has yet to be settled. South Korea argues that the island of Dokdo is its’s geographically, according to international law, and historically. Meanwhile, Japan has stated and claimed ownership of the Takeshima (Dokdo) island. The study approach was normative juridical analysis, and the goal of this work was to investigate the Dokdo Island conflict (Takeshima Island) between Japan and South Korea from the standpoint of international law.
Tinjauan Yuridis Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Cargo Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Adanya Pencantuman Klausula Eksonerasi: Studi Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mkd Kadek Sri Indriyani; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4902

Abstract

Klausula Eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian baku yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam kontrak. Kajian penelitian berikut bertujuan guna (1) mengetahui tanggung jawab yang diberikan Perusahaan J&T Cargo terkait kerugian yang dialami konsumen akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi, dan (2) menganalisis dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mkd. Dengan begitu, kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui studi putusan pengadilan terkait tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, dengan menggunakan teknik deskriptif. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kemudian didukung dengan teknik kepustakaan (library research) serta studi dokumen putusan pengadilan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni 1) kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum sebagai penyedia jasa dan ganti kerugian yang tidak dilakukan secara penuh sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya 2) dalam perkara ini, pertimbangan hakim terbatas secara prosedural dan tidak menembus substansi perlindungan konsumen yang dirugikan, sehingga keadilan substantif bagi konsumen tidak tercapai, dan hukum justru terkesan melindungi pelaku usaha yang lalai