Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains PETITA
Lia Fadjriani
Universitas Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERAN PENGAWASAN DAN UPAYA BAKAMLA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI PENELITIAN KANTOR KAMLA ZONA MARITIM BARAT KOTA BATAM) Yudha Yolanda; Siti Nurkhotijah; Lia Fadjriani
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4416

Abstract

Dalam Analisis Yuridis Peran Pengawasan Pengawasan Dan Upaya Bakamla RI Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat Kota Batam) bertujuan untuk membahas pengaturan hukum terhadap peran pengawasan dan upaya Bakamla RI Dalam penanganan tindak pidana perikanan sumber daya kelautan dan perikanan (Studi penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat Kota Batam)  dan Implementasi, faktor kendala dan solusi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Peran Pengawasan dan Upaya Bakamla RI Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan, serta mengetahui zona-zona Alur Laut Kepulauan Indonesia yang terbagi menjadi tiga zona . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (legal research) berupa buku-buku, kamus-kamus, perundang-undangan dan bahan pustaka lainya  untuk memperoleh data sekunder dan metode pedekatan empiris (yuridis sosiologis), untuk memperoleh  data primer melalui penelitian lapangan (field research).Hasil penelitian menunjukan bahwa pada UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan  menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA/GONO-GINI UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA BATAM) Rahman Wahid Rambe; Laily Washliati; Lia Fadjriani
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.941 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1212

Abstract

Basically every implementation of a divorce will certainly cause a legal consequence between every couple who ends their marital relationship, one of the legal consequences is regarding the joint property produced in their marriage. So this becomes a very important urgency if a marriage ends in a divorce. Cases related to divorce and disputes regarding the distribution of joint property for those who are Muslims occur throughout the Batam City area where the dispute is resolved in the Religious Courts that are adjusted to their authority. The research problem is, How is the Dispute Settlement of the Distribution of Joint Assets / Gono-gini in the Batam Religious Court. This study uses a descriptive method by using a normative approach (Legal Research) to obtain secondary data and an empirical approach (Sociological Juridical) to obtain primary data and through a field approach (Field Research). In Islamic law, joint property is also known as syirkah. Syirkah is a mixture, in this case, it is a mixture of assets obtained by husband and wife during the marriage. Assets that are united due to syirkah during marriage become joint property. In the event of a divorce, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the consideration of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. In the decision number 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm. The Panel of Judges has decided that the distribution deviates from the applicable provisions with a percentage for the husband . and wife for the joint property. The results of this study are that the basic considerations used by the Panel of Judges in making this decision have been thinking more forward on progressive legal values, so that in deciding this case the Panel of Judges has overridden the applicable provisions and according to the view of Islamic law that these considerations are in accordance with justice. in Islam, namely based on balance, equality and non-discrimination, granting rights to the entitled and the delegation of existence based on the level of eligibility.    Keywords: Settlement, Dispute, Sharing of Shared Assets, Gono-gini, Legal Certainty 
Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Secara (E-Commerce) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Settlement of Trade Contract Disputes (E-Commerce) Based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Tuti Herningtyas; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9522

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis dan peluang baru bagi bisnis, dengan semakin banyak transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini berlaku untuk berbagai bentuk perdagangan elektronik, yang biasa disebut sebagai e-commerce. Undang-undang hukum yang berkaitan dengan cyberlaw, khususnya e-commerce, sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pengguna internet yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Pemerintah didesak untuk mendistribusikan informasi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan aktivitas Elektronik (ITE) untuk meningkatkan pemahaman publik dan penegakan perjanjian online, sambil memastikan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan online.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Didesa Gempol Pasuruan: Legal Education On The Importance Of Electronic Certificates As Proof Of Land Ownership In Gempol Village, Pasuruan Tuti Herningtyas; Lia Fadjriani; Seftia Azrianti; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9616

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakan Gempol Pasuruan tentang pentingnya sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan tanah. Dimana bukti kepemilikan tanah ini tidak lagi dalam bentuk sertifikat kertas hijau, namun dalam bentuk elektronik. Hal ini menjadikan kepemilikan tanah mempunyai aspek hukum yang penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah sengketa kepemilikan. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dasar hukum yang mengatur tentang tanah, terkhusus tentang perkembangan aturan pendaftaran tanah di Indonesia, Tim Pengabdian menemukan fenomena bahwa masyarakat belum mengetahui secara pasti bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah di ranah hukum perdata baik secara daring maupun luring. Berdasarkan hal tersebut Tim PKM memberikan penyuluhan hukum terkait pentingnya sertifikat elektronik sebagai bukti kepemilikan tanah agar kepastian hukum terhadap sertifikat elektronik mempunyai dampak yang baik dimasyarakat untuk mencegah masalah yang timbul berkaitan dengan tanah. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta adanya komitmen dari aparatur kelurahan untuk terus mendukung sosialisasi hukum terkait pendaftaran tanah.
Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam: The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law Ade Daharis; Sandi Yoga Pradana; Kalijunjung Hasibuan; Lia Fadjriani; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7201

Abstract

Konsep mubadalah (pertukaran peran) dalam hubungan suami-istri memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis. Pembahasan dalam tulisan ini akan fokus pada penerapan konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri, urgensi kesetaraan hak dan kewajiban, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.
Penerapan Metode Qiroati untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Anak-Anak Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik: Application of Qiroati Method to Improve the Ability to Read the Quran in Children of Cangkir Village, Driyorejo District, Gresik Regency Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai kemampuan anak membaca Al-Qur'an yang sangat vital bagi eksistensi manusia, khususnya dalam konteks globalisasi kontemporer. Semua individu menginginkan kemampuan membaca untuk memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu Al-Qur'an merupakan syarat yang harus dipenuhi dan dipupuk oleh setiap Muslim, khususnya anak muda, karena secara intrinsik terkait dengan ibadah seperti sholat, Haji,dan salat. Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk mengutamakan kemampuan membaca dalam pendidikan keislaman. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat penting untuk pengajaran di sekolah atau madrasah, memastikan bahwa para siswa menginternalisasi prinsip-prinsip mulianya dan melihat Al-Qur'an sebagai bacaan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teknik Qira'ati dapat digunakan secara efisien ketika pembelajaran dilakukan melalui lembaga yang dikenal dengan Taman Pendidian Al-Qur'an (TPQ). Melalui lembaga TPQ, mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti tahapan pembelajaran baik tradisional maupun individual secara terus menerus mulai dari kelas SD hingga kelas Al-Qur'an. Temuan menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari Al-Qur'an memungkinkan siswa untuk mencapai membaca dan menulis dengan lancar, tepat, dan akurat sesuai dengan prinsip Tajwid yang tepat dalam waktu singkat.
Pembatalan Merek Itikat Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis: Enforcement of the Law for Brand Cancellation Due to Bad Faith of the Applicant According To Law No. 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.9026

Abstract

Mengajukan pendaftaran merek dagang dengan itikad baik merupakan langkah awal dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. sejalan dengan Pasal 20 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016 yang menyatakan permohonan akan ditolak apabila diajukan oleh orang yang berniat jahat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi umum yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum positif Indonesia mendefinisikan itikad baik dan bagaimana itikad baik berkembang dari gagasan , agar dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang, khususnya merek dagang terkenal di Indonesia. Serta menjelaskan bagaimana pembatalan merek yang diajukan adanya indikasi itikat tidak baik dari si pemohon.
Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada Anak TK Darussalam Guna Peningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo: Effectiveness of the MBG (Free Nutritional Meal) Program for Darussalam Kindergarten Children to Improve the Quality of Teaching and Learning in Wedoro Village, Waru District, Sidoarjo Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.9027

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang efektivitas dan keberhasilan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan gizi dan nutrisi yang memadai bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya untuk mencegah malnutrisi dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM dan petani. Program MBG ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2025 untuk mengatasi isu-isu gizi pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan program MBG pada anak TK guna meningkatkan kualitas belajar mengajar di Desa Wedoro Sidoarjo. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Program ini memberikan dampak positif bagi siswa seperti peningkatan fokus dan semangat belajar, kehadiran yang lebih rajin, dan pengurangan uang jajan. Studi ini menyimpulkan bahwa MBG memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas, asalkan didukung oleh pengelolaan yang baik.
Developer's Responsibility to Consumers in a Problematic Property Sale and Purchase Agreement Maria Alberta Liza Quintarti; Lia Fadjriani; Tora Yuliana; Silvester Magnus Loogman Palit
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7308

Abstract

Disputes in property sale and purchase agreements between consumers and developers are increasingly prevalent and often lead to legal conflicts. Common issues include discrepancies between promotional promises and the actual condition of the property, delays in handover, and hidden construction defects that only become apparent after occupancy. This article aims to explore the legal responsibilities of developers when breaches of contract or non-performance (wanprestasi) occur in property transactions. Utilizing a normative legal approach, this study analyzes statutory regulations and relevant court decisions to assess the extent of developers’ obligations. The findings indicate that developers bear full legal responsibility for any violations of the agreement and that consumers are entitled to claim compensation through both civil law provisions and consumer protection frameworks. Strengthening the enforcement of developer accountability is crucial in ensuring fair and transparent property transactions.
Co-Authors Ade Daharis Hamzah Mardiansyah Kalijunjung Hasibuan Laily Washliati Maria Alberta Liza Quintarti Putri Dwi Yulisa Putri Dwi Yulisa Rahman Wahid Rambe Sandi Yoga Pradana Seftia Azrianti Silvester Magnus Loogman Palit Siti Nurkhotijah Tora Yuliana Tuti Herningtyas Tuti Herningtyas Yudha Yolanda