Vitya Asnur
Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Vitya Asnur; Andi Risma
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.568 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.540

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibedakan menjadi dua yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dan yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sistematik. Faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah yaitu: Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, Faktor anggapan Masyarakat diperlukan biaya yang Mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, dan Faktor Anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. The research objective is to analyze the land registration process according to Government Regulation No. 24 of 1997 and the factors faced in the land registration process. This study uses the type of empirical normative research. The results showed that the land registration procedure according to Government Regulation No. 24 of 1997 is divided into two, namely the sporadic land registration procedure and the systematic land registration procedure. The factors faced in the land registration process are: the lack of legal awareness of the community, the factor of lack of understanding of the function and use of the certificate, the factor of the community's assumption that it takes an expensive fee to carry out land registration, and the factor of the assumption that it takes a long time to obtain a certificate.