Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.157

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Wawasan Yuridika Indonesian Journal of Criminal Law Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Andi Risma Andi Risma

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3965496

Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Rustan Rustan; Sahban Sahban; Andi Risma Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20226

Kebutuhan manusia saat ini semakin beragam dan berbagai bentuk perjanjian menjadi pilihan antara lainpenjanjian jaminan fidusia. Bilamana pihak pemberi fidusia (konsumen) melakukan wanprestasi atau tidak tertib dan tidak lancar memenuhi kewajiban angsuran utangnya kepada penerima fidusia (pelaku usaha), maka pelaku usaha dapat melaksanakan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang seringkali menimbulkan permasalahan sehingga dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sehingga lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.Penelitian menunjukkan klausula yang disiapkan pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku menjadikan konsumen wajib mengikuti keinginan pelaku usaha, bahkan terdapat kecenderungan hak-hak konsumen yang sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan diabaikan pelaku usaha. Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara konsisten dan masih mengandalkan keinginan pelaku usaha dengan menggunakan petugas eksternal. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, sekalipun kaidah yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah dengan menghargai konsumen, namun dalam kenyataannya masih terjadi pengambilan/penarikan kendaraan secara paksa. Pelaksanaan eksekusi dalam Putusan MK tersebut mempersyaratkan jika pemberi fidusia (konsumen) enggan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaku usaha mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Terdapat jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan

Efektivitas Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Tana Toraja Mutmainnah Sari; Andi Risma; Sahban Sahban
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective the role of the land office in the context of resolving land disputes through mediation at the land office of Tana Toraja. This research is empirical research. The results showed that the effectiveness of the role of the land office in resolving land disputes through mediation was carried out according to procedures and applicable laws and regulations. The inhibiting factors in resolving land disputes through mediation are the lack of mediators, people who are late to attend mediation and offices that are closed due to the covid-19 pandemic. The author's suggestion is that the Land Office of Tana Toraja carry out outreach to the public regarding the benefits of mediation for the parties. And the Land Office of Tana Toraja adds professional and qualified mediators in resolving various land cases. Tujuan penelitian menganalisis peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di kantor pertanahan Tana Toraja. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas peran kantor pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam menyeleasaikan sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu kurang mediator, masyarakat yang terlambat hadir dimediasi serta kantor yang ditutup karna pandemic covid-19. Saran penulis adalah Agar Kantor pertanahan Tana Toraja melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi bagi para pihak. Dan Kantor Pertanahan Tana Toraja menambah tenaga mediator yang professional serta berkualitas dalam menyelesaikan berbagai kasus pertanahan.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan La Ode Muhammad Jefri Hamzah; Andi Risma; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersangka Sdr. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/ kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU R.I No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaha hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. The purpose of this study is to: (1) Analyze the effectiveness of criminal liability against business actors who produce and trade dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and (2) Analyzing the factors that influence the effectiveness of criminal liability against business actors producing and trading dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results of the study show that: Law enforcement against businesses that produce and trade dangerous cosmetics that are dangerous in the Makassar Port Police Area is ineffective. Nevertheless, the law enforcement process carried out has referred to the applicable laws and regulations, such as the suspect Br. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA who was proven to have committed a crime of distributing pharmaceutical / cosmetic preparations that did not have a marketing authorization, so that the suspect was charged with Article 197 Jo article 106 paragraph (1) of Law R.I. No. 36 of 2009 concerning Health, and also snared with Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) of Law R.I No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The factors of legal substance, legal structure, legal status, facilities and infrastructure, and legal knowledge have less influence on law enforcement against dangerous cosmetics business operators in Makassar Port Police

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Ardiansyah DM; Andi Risma
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa.) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sama dengan penerapan sanksi pidana untuk orang dewasa karena menerapkan pidana penjara selama 8 bulan penjara. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan akan tetapi hakim kurang memperhatikan asas legalitas dimana undang-undang tersebut berlaku setelah perbuatan pidana terjadi. Dengan pertimbangan penerapan undang-undang tersebut akan lebih adil baik bagi pelaku maupun korban yang masih berstatus anak. The research objective was to analyze the application of criminal sanctions against sexual intercourse by children. and the judge's consideration in imposing criminal sanctions on copulation committed by children. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study show that.) The application of criminal sanctions against criminal acts of sexual intercourse committed by children is the same as the application of criminal sanctions for adults because of imprisonment for 8 months in prison. Legal consideration by the judge that the defendant has been proven to have intercourse, but the judge does not pay attention to the legality principle where the law applies after the criminal act has occurred. With the consideration that the application of this law will be fairer for both the perpetrator and the victim who is still a child.

Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasrul Kadir; Andi Risma
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perjanjian berdasarkan penafsiran dalam KUHPerdata pada putusan Pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan pembatalan perjanjian berdasarkan penafsiran dalam KUHPerdata didasarkan pada interpretasi dan penafsiran terhadap penerapan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1337 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Pasal 1339 KUHPerdata, yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutuskan bersandarkan pada metode penafsiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1343 KUHPerdata dan Pasal 1350 KUHPerdata yang dihubungkan dengan fakta hukum terhadap penerapan syarat sahnya perjanjian, kedudukan para pihak ketika kesepakatan atau perjanjian dibuat, maksud dan kepentingan para pihak dalam membuat perjanjian, serta penafsiran terhadap penerapan asas keadilan, kepatutan, dan kebiasaan sebagaimana dimaksud secara umum dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata. The research objective is to analyze legal considerations and factors that affect the cancellation of the agreement based on the interpretation in the Civil Code on the Court's decision. This research is a normative-empirical legal research. The results of this study indicate the cancellation of the agreement based on interpretation in the Civil Code is based on the interpretation and interpretation of the application of the provisions of Article 1320 of the Civil Code, Article 1335 of the Civil Code, Article 1337 of the Civil Code, Article 1338 of the Civil Code, and Article 1339 of the Civil Code, which are linked to legal facts revealed in the trial. Furthermore, the factors that influence the Judge in deciding are based on the method of interpretation of the agreement as referred to in Article 1343 of the Civil Code and Article 1350 of the Civil Code which are related to legal facts regarding the application of the validity of the agreement, the position of the parties when the agreement or agreement is made, the parties' interests in making agreements, as well as interpreting the application of the principles of justice, propriety, and customs as referred to in general in the provisions of Article 1339 of the Civil Code.

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Vitya Asnur; Andi Risma
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibedakan menjadi dua yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dan yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sistematik. Faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah yaitu: Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, Faktor anggapan Masyarakat diperlukan biaya yang Mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, dan Faktor Anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. The research objective is to analyze the land registration process according to Government Regulation No. 24 of 1997 and the factors faced in the land registration process. This study uses the type of empirical normative research. The results showed that the land registration procedure according to Government Regulation No. 24 of 1997 is divided into two, namely the sporadic land registration procedure and the systematic land registration procedure. The factors faced in the land registration process are: the lack of legal awareness of the community, the factor of lack of understanding of the function and use of the certificate, the factor of the community's assumption that it takes an expensive fee to carry out land registration, and the factor of the assumption that it takes a long time to obtain a certificate.

Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Junaedi Junaedi; Andi Risma; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan hasil penelusuran di lapangan berkaitan dengan efektivitas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan beda agama studi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat. The aims are: (1) o review and explain and analyzes the effectiveness of the law number 1 of 1974 about the marriages connected by marriage under the age of in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. (2) To review and explain and analyzes factors influencing the marriage under the age at in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The approach research is empirical legal research, The law is empirical research conducted by linking the theory and the results of the investigation in the field pertaining to the effectiveness of the law number year 1974 1 about the marriages are linked by marriage different religious studies in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The result of the research: (1) Act no 1 1974 years about the marriages are linked by marriage under age in pajukukang district bantaeng less effective; (2) Factors influencing the marriage under age at district is a factor in pajukukang bantaeng, legal structure culture and knowledge of the laws of society the laws of society.

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo Hamsurah Hamsurah; Andi Risma; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil lawsuits related to the application of the principles of fast, simple and low cost judiciary in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Marisa Class II District Court in Gorongtalo Province, then carried out a quantitative descriptive analysis.The results of the research the authors found that: The implementation of mediation at the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is less effective. In practice, all cases submitted to the Class II Marisa District Court will be mediated first. Because some of the Plaintiff / Petitioner did not have good intentions in carrying out this mediation process. Factors that affect the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil suit cases related to the application of the principle of fast, simple, low cost trial in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province are: legal substance, legal structure and legal culture.

Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court) A. Irfan Suandy; Andi Risma; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis alur proses penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Melalui Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. The research objective was to analyze the flow of the simple lawsuit settlement process in accordance with Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the flow and stages of procedural law in the settlement of a simple lawsuit are regulated in Article 5 Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019 includes: lawsuit registration, examination of simple lawsuit completeness, appointment of judges and appointment of substitute clerks, preliminary examinations, determination of trial days and summons of parties, trial and reconciliation examinations, evidence, and verdicts. Through Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019, the settlement of a simple lawsuit can realize the principle of speed which can be seen from the provisions contained therein such as the settlement of a simple lawsuit is completed with a maximum time limit of 25 days from the start of the first trial, the simple principle can be seen from the existence of the provisions of Article 1 number 1 PERMA No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019..

Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE Eka Wahyuni; Sufirman Rahman; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.658 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis keabsahan digital signature dan kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti. Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti yakni berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka kekuatan penggunaan alat bukti digital signature dalam hukum perdata memiliki kekuatan hukum dan merupakan perluasan dari alat bukti berlaku sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (2) keabsahan suatu digital signature yang tercantum dalam suatu dokumen eletronik terkait legalitasnya dalam hukum positif Indonesia dinilai sah dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. This research objective to analyze the validity of digital signatures and the strength of proof of digital signatures as evidence. The type of research is normative juridical. This research approach uses a statutory approach. The results of this study indicate that (1) The strength of digital signature evidence as evidence, namely based on Article 5 of the ITE Law, the power of using digital signature evidence in civil law has legal force and is an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. (2) the validity of a digital signature contained in an electronic document related to its legality in Indonesian positive law is considered valid in the perspective of civil law based on the terms of the agreement as contained in Article 1320 of the Civil Code and the enactment of Law Number 19 of 2016 Amendment on Law Number 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

Co-Authors A. Irfan Suandy Aan Aswari Abd Rahman Abdul Qahar Ahyuni Yunus Andi Alief Alrifani Ayub Andi Ardiansyah DM Andi Riski Mujahidah Masdi Anggreany Arief Anggreany Arief Dachran S Busthami Eka Wahyuni Fitrah Andriyani Hamsurah Hamsurah Hamza Baharuddin Herlin herlina herlina Idfi Yava Dwilestari Ilham Abbas Ilham Abbas Jihan Syahrani Bachrir Junaedi Junaedi La Ode Muhammad Jefri Hamzah Larisha Amalia Pratiwi Ma'ruf Hafidz Moh Syahrul Hermawan Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mutmainnah Sari Nasrul Kadir Nur Gematriana Aisyah Prabu Satya Wiyata Putra Rabiah Nur Hidayanti idris Ria Anjeliana Riska Musdarniati Rustan Rustan Sahban Sahban Salle Salle Salmawati Salmawati Shinta Nur Amaliah Sitti Ulfah Sri Lestari Poernomo St Ulfah Sudirman Sanusi Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Vitya Asnur Wahyu Triansyah Yunita Aulia Safitri

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search