<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengurusan dan pemberesan oleh kurator terhadap harta debitur dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar belum efektif, faktor-faktor penyebabnya adalah masih adanya upaya perlawanan yang dilakukan oleh debitur, meskipun telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, serta masih adanya harta milik debitur yang telah disita serta ditindak lanjuti dengan pelelangan tetapi tidak ada peminat atau pembeli, akibatnya pembayaran atas tagihan kreditur-kreditur belum bisa diselesai oleh kurator dan tentunya hal tersebut menyebabkan kepailitan belum dapat ditutup dan debitur pailit sendiri belum dapat direhabilitasi serta dipulihkan dari status pailitnya. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tantang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efesiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. This study aims to analyze the effectiveness of the management and settlement of bankrupt assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court. This type of research uses empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of management and settlement by the curator of the debtor's assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court has not been effective. debtors who have been confiscated and are followed up with an auction but there are no buyers or enthusiasts, as a result the payment of creditors' bills cannot be completed by the curator and of course this causes the bankruptcy to not be closed and the bankrupt debtor itself cannot be rehabilitated and recovered from its bankruptcy status. This is certainly not in line with the objectives of Law Number 37 of 2004 Challenging Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Increasing Efficiency and Transparency of Handling Bankruptcy Cases and Delaying Debt Payment obligations.]]>
