Articles
<![CDATA[Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar) ]]>
<![CDATA[Samsidar, Samsidar]]>;
<![CDATA[Pasamai, Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Poernomo, Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 3, No 1 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.372 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v3i1.4751
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris. Lokasi penelitian ialah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunujjakn bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar pada kenyataannya sudah merupakan aspek merginal di dalam perkawinan. Selain faktor memarginalkan persoalan pencatatan perkawinan, pandangan dan kesadaran hukum masyarakat sudah relatif tinggi mengenai status perkawinan terutama perkawinan di bawah tangan yang tidak memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat awam. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tersebut dikenal dengan istilah nikah resmi yang mana maksud dari nikah resmi itu adalah perkawinan yang tercatat. Akan tetapi di Indonesia ada aturan dalam bentuk undang-undang bahwa setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang tercatat inilah yang dapat disebut perkawinan resmi serta berkekuatan hukum. Sedang perkawinan yang tidak tercatat yang diistilahkan dengan nikah di bawah tangan, berarti tidak resmi dan perkawinan (nikah) tersebut tidak berkekuatan hukum.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggar Ketentuan Pengupahan ]]>
<![CDATA[Andi Santri Syamsuri]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v27i2.8340
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana serta faktor penghambat penerapan ketentuan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelanggar pengupahan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari temuan pada pekerja, pemberi kerja dan pengawas mewakili pemerintah yang membenarkan tentang pengupahan di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan berbagai alasan dan kondisi perusahaan. Faktor Penghambat penerapan sanksi pidana pengupahan terjadi akibat adanya factor dari kondisi perusahaan yang tidak baik dan juga kurangnya pengetahuan tentang urgensi kepatuhan terhadap pengupahan. Sistem pengupahan tidak perlu diatur dalam bentuk sanksi pidana melainkan sanksi adminstrasi, ini dalam rangka mewujudkan prinsip ultimum remedium yang kadang-kadang menjadi dualisme dalam satu aturan. Dan diharapkan pengawas dan PPNS lebih proaktiv sebelum terjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights ]]>
<![CDATA[Dwi Gatra]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Hasan Kadir]]>;
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>;
<![CDATA[Aan Aswari]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 1 No 1 (2018): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.999 KB)
|
DOI: 10.33096/substantivejustice.v1i1.14
<![CDATA[Land issues still cause problems especially in terms of usage rights that are discharged, the allocation is still limited to the obsolete concept that is still applied today, while the increasingly complex needs for the development of the suitability and more appropriate. This study formulates the extent to which the city of Makassar in reorganizing this concession as its purpose-built sustainably and sustainable future. This study uses empirical juridical and legal research supported by the results of observation. The results of this study describe the efforts undertaken by the government in this case BPN Makassar City seem less innovative so that the impact on potential obstacles of regional development and running haltingly.]]>
<![CDATA[Shari’ah Compliance Rights in Implementation of Legal Principles on Shari’ah Banking ]]>
<![CDATA[Ariadin Ariadin]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Budapest International Research and Critics Institute May ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v3i2.1191
<![CDATA[This study aims to find out, analyze and discover the nature of sharia compliance in Sharia banking business activities. This type of research is empirical normative with non-doctrinal or sociological approaches. Researchers used qualitative analysis of the results of the questionnaire and interviews as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that; The essence of Shariah Compliance in Sharia Banking is for the purpose of benefit, prosperity and happiness, blessing, and worship to reach falah (glory). Research suggestions are the need for more intensive socialization, education and awareness process to the public / customers in order to understand the existence and function of sharia banking, 2) The need for aspects of sharia compliance for sharia banking to be a basic value, principles and guidelines, both stakeholders, officials, employees / employee, Sharia Supervisory Board.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Mastur Mastur]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.075 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v1i2.213
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa; Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence, and to analyze the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency. the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Wahyudy Falarungi]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.532 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v1i2.214
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat. The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community]]>
<![CDATA[Efektifitas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Lakukan Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan ]]>
<![CDATA[Chandra Yudi Arsana]]>;
<![CDATA[Sukarno Abuhuraera]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.367 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i7.275
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengurusan dan pemberesan oleh kurator terhadap harta debitur dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar belum efektif, faktor-faktor penyebabnya adalah masih adanya upaya perlawanan yang dilakukan oleh debitur, meskipun telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, serta masih adanya harta milik debitur yang telah disita serta ditindak lanjuti dengan pelelangan tetapi tidak ada peminat atau pembeli, akibatnya pembayaran atas tagihan kreditur-kreditur belum bisa diselesai oleh kurator dan tentunya hal tersebut menyebabkan kepailitan belum dapat ditutup dan debitur pailit sendiri belum dapat direhabilitasi serta dipulihkan dari status pailitnya. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tantang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efesiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. This study aims to analyze the effectiveness of the management and settlement of bankrupt assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court. This type of research uses empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of management and settlement by the curator of the debtor's assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court has not been effective. debtors who have been confiscated and are followed up with an auction but there are no buyers or enthusiasts, as a result the payment of creditors' bills cannot be completed by the curator and of course this causes the bankruptcy to not be closed and the bankrupt debtor itself cannot be rehabilitated and recovered from its bankruptcy status. This is certainly not in line with the objectives of Law Number 37 of 2004 Challenging Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Increasing Efficiency and Transparency of Handling Bankruptcy Cases and Delaying Debt Payment obligations.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa ]]>
<![CDATA[Erwin Erwin]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Anzar Anzar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.271 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.338
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan hakim untuk tidak memerintahkan penahanan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan / atau kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditetapkan garis pemisah yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 ayat ( 1) UU Acara Pidana telah mengatur ketentuan mengenai putusan yang memuat perintah untuk menahan atau tidak menahan terdakwa, (3) Jaksa sebagai eksekutor dihadapkan pada polemik yang muncul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. The research objective is to analyze the role of the public prosecutor in implementing the judge's decision not to order the detention of the defendant according to the Criminal Procedure Code. The method used by the researcher is a juridical approach and an empirical approach that uses primary data obtained directly from respondents who are collected through interviews and / or questionnaires. The results show (1) In the criminal justice system adhered to by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, a clear dividing line has been established against the authority of each institution, (2) Law Number 8 of 1981 Article 197 paragraph (1) The Criminal Procedure Law has stipulated provisions regarding decisions containing orders to detain or not detain the accused, (3) Prosecutors as executors are faced with a polemic that appears in Article 197 paragraph (1) letter k and Article 197 paragraph (2) KUHAP.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Musyawir Nurtan]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.505 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.343
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak dalam sistem peradilan pidana; mengetahui dan menganalisis penggunaan kesaksian anak sebagai pertimbangan dalam putusan perkara dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum pembuktian kesaksian anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana. Hakim menggunakan kesaksian anak sebagai pertimbangan dalam memutus sifatnya menjadi data pendukung, hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus. The research objective is to analyze the strength of the legal evidence of children's testimony in the criminal justice system; know and analyze the use of children's testimony as a consideration in case decisions in the criminal justice system. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that the legal strength of proving children's testimony that is given without oath is not a valid evidence in proving a criminal case, but the information given can have evidence value, where the value of the evidence itself will bring out the power of evidence that will affect the judge's conviction. in making a decision in a criminal case. The judge uses the testimony of the child as a consideration in deciding its nature to be supporting data, the judge is guided by the judge's conviction that arises from the instructions and cannot be separated from the applicable regulations. These regulations are regulated both in the Criminal Procedure Code and other laws that specifically regulate.]]>
