Tujuan penelitian menganalisis efektifitas kewenangan dari majelis kehormatan notaris wilayah Sulawesi Selatan dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh institusi penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif-empiris.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada implementasinya, Majelis Kehormatan Notaris belum mampu menjalankan kewenangannya dengan efektif. Terbukti dengan jumlah sidang yang sedikit dan jawaban terhadap permohonan proses peradilan terhadap notaris yang terkesan terburu-buru. Terlebih jumlah permohonan yang ditolak yang sangat tinggi tanpa pemberian alasan yang jelas kepada institusi penegak hukum. majelis kehormtaan notaris juga belum mempunyai pedoman dasar tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menjawab permohonan resmi proses peradilan terhadap notaris. The research objective is to analyze the effectiveness of the authority of the notary council of honor in South Sulawesi in responding to requests for notary summons and taking photocopies of the minimum deeds by law enforcement institutions. The type of research used in this research is normative-empirical research. The results of this study conclude that in its implementation, the Notary Honorary Council has not been able to exercise its authority effectively. It is proven by the small number of trials and the answers to requests for judicial proceedings against notaries who seem hasty. Moreover, the number of applications rejected was very high without giving clear reasons to law enforcement agencies. The Notary Honorary Council also does not yet have basic guidelines on what considerations are used in responding to formal requests for judicial proceedings against notaries.