Garuda - Garba Rujukan Digital

Hasan Kadir

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 4402949

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan Dewi Zakiah Putri; Syamsuddin Pasamai; Hasan Kadir
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di sebuah bank serta upaya perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan. Metode penelitian ini jika dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari fasilitas kredit terbagi 2 yaitu Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dan Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Adapun syarat-syaratnya ialah menggunakan format-format khusus untuk pemberian fasilitas kredit, serta upaya perlindungan terhadap konsumen yakni diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen dan pengaturan Bank Indonesia. The research objective is to analyze the forms and terms of the use of credit facilities at a bank as well as legal protection measures for bank credit customers. This research method when viewed from the type is the type of normative legal research. The results showed that the form of the credit facility is divided into 2, namely credit agreements made under the hand and credit agreements made by and in front of a notary. The requirements are to use special formats for granting credit facilities, as well as efforts to protect consumers, namely the enactment of the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which explains the rights and obligations as consumers, rights and obligations as business actors, actions which is prohibited by business actors, standard clauses, consumer dispute settlement agencies and Bank Indonesia regulations

Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam Muh. Taufiqul Karim; Syamsuddin Pasamai; Hasan Kadir
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum putusan hakim terhadap perubahan jenis kelamin dalam perspektif waris Islam dan parameter pertimbangan dalam memutus perkara permohonan prubahan jenis kelamin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa penetapan engadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin tidak mempunyai implikasi langsung dalam ketentuan syar’i mengenai kewarisan dalam Islam. Parameter pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan adanya pertimbangan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam suatu perkara permohonan perubahan jenis kelamin sementara oleh hakim lain pada perkara yang berbeda tidak digunakan. Perbedaan pertimbangan akan menghasilkan keputusan hakim yang berbeda pula walaupun fakta hukum pemohon relatif sama. The research objective is to analyze the legal consequences of the judge's decision on gender change in the perspective of Islamic inheritance and the parameters of consideration in deciding cases for gender change applications. The type of research used in this research is normative research. The result of the research shows that the decision of justice that grants requests for sex change does not have a direct implication in the syar'i provisions regarding inheritance in Islam. The parameters for judges' considerations in deciding cases for requesting sex change are not clearly regulated in statutory regulations. This results in certain considerations used by judges in a case requesting a sex change while other judges in a different case are not used. Different considerations will result in different judges' decisions even though the legal facts of the applicants are relatively the same.

Efektifitas Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris M. Syarwan Nur Hasan; Hamza Baharuddin; Hasan Kadir
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.339 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas kewenangan dari majelis kehormatan notaris wilayah Sulawesi Selatan dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh institusi penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif-empiris.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada implementasinya, Majelis Kehormatan Notaris belum mampu menjalankan kewenangannya dengan efektif. Terbukti dengan jumlah sidang yang sedikit dan jawaban terhadap permohonan proses peradilan terhadap notaris yang terkesan terburu-buru. Terlebih jumlah permohonan yang ditolak yang sangat tinggi tanpa pemberian alasan yang jelas kepada institusi penegak hukum. majelis kehormtaan notaris juga belum mempunyai pedoman dasar tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menjawab permohonan resmi proses peradilan terhadap notaris. The research objective is to analyze the effectiveness of the authority of the notary council of honor in South Sulawesi in responding to requests for notary summons and taking photocopies of the minimum deeds by law enforcement institutions. The type of research used in this research is normative-empirical research. The results of this study conclude that in its implementation, the Notary Honorary Council has not been able to exercise its authority effectively. It is proven by the small number of trials and the answers to requests for judicial proceedings against notaries who seem hasty. Moreover, the number of applications rejected was very high without giving clear reasons to law enforcement agencies. The Notary Honorary Council also does not yet have basic guidelines on what considerations are used in responding to formal requests for judicial proceedings against notaries.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search