Garuda - Garba Rujukan Digital

Ernawati Huroiroh

UIN Sunan Ampel Surabaya

Author-ID : 4419352

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Aini Shalihah; Ernawati Huroiroh
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta problematika. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri masih mengandung multi-interpretasi mengenai frasa lembaga negara. Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai lembaga-lembaga negara apa saja yang kemudian menjadi lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Mengingat bahwa pembahasan lembaga negara di Indonesia itu amat luas, dalam artian tidak hanya ada 1 ataupun 2 lembaga negara saja. Tujuan dari penulisan ini ingin menganalisis tentang bagaimana kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yaitu dari konsep lembaga-lembaga negara serta optimalisasi dari proses penyelesaiannya. Dalam hal ini, tampaknya undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan antara subjectum litis dan objectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu Ernawati Huroiroh; Aini Shalihah; Ahmad Rifki Mubarak; Imam Muslim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak negatif diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan alasan bagi Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk melakukan upaya penyelamatan melalui perubahan kebijakan keuangan negara dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Studi ini difokuskan untuk menguraikan alasan akademik dan landasan konstitusional perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Presiden yang dilakukan melalui Perppu. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab apakah konstitusi mengatur perubahan postur APBN melalui Perppu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan hukum yang sesuai dengan konstitusi atau sebaliknya, serta bagaimana alasan yuridis didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tulisan ini menyimpulkan bahwa perubahan postur APBN melalui Perppu merupakan suatu tindakan hukum yang sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Perppu tersebut dapat dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan hal ihwal dan kegentingan yang memaksa seperti halnya dalam keadaan pandemi Covid-19 ini yang mengharuskan Presiden untuk mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk perihal anggaran keuangan negara demi keselamatan rakyat dan negara.

Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Ernawati Huroiroh; Sakdi; Sulaiman; Mochammad Fauzi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2022): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Bentuk negara merupakan suatu hal yang sangat fundamental harus ditentukan oleh setiap negara di dunia, karena bentuk negara ini kemudian menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya. Oleh karena itu Negara Indonesia mencantumkan bentuk negaranya dalam konstitusi sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, namun dalam praktiknya sering kali menyimpang dari konsep dari negara kesatuan itu sendiri dan cenderung bernuansa kepada konsep Negara Federasi. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai konsep Negara Federasi dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena berawal dari kekaburan norma hukum dengan penerapannya di masyarakat yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), berkaitan dengan ciri dan konsep Negara Federasi yang selama ini tercermin dalam penyelenggaraan Negara Indonesia yang notabenenya merupakan Negara Kesatuan sebagaimana terjamin dalam Konstitusi Negara. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat tiga hal utama untuk melihat penerapan konsep Negara federasi di Indonesia yakni dari hubungannya dengan konstitusi, pembagian kekuasaan di parlemen, serta adanya pembagian wewenang tertentu dalam penyelenggaraan Negara.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search