Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL CENDEKIA HUKUM JAPHTN-HAN
Rahmat Bijak Setiawan Sapii
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi Rahmat Bijak Setiawan Sapii; Yoan Dwi Pratama; Axcel Deyong Aponno
APHTN-HAN Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.753 KB) | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i2.48

Abstract

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari berbagai isu yang ramai menjadi perdebatan di masyarakat. Di samping pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, terdapat wacana penundaan pemilihan umum yang dimainkan oleh berbagai elite politik, dari unsur pemerintahan, partai politik, dan masyarakat pendukung isu tersebut. Wacana tersebut semakin besar dan menimbulkan demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat. Situasi politik yang kian memanas memberi dampak terhadap stabilitas sebuah negara. Risiko dari negara demokrasi yang memberi kebebasan untuk berekspresi menimbulkan turbulensi politik yang dapat menurunkan nilai-nilai supremasi konstitusi dan demokrasi. Penelitian ini membahas tentang pengaturan penundaan pemilihan umum di Indonesia dan implikasi realisasi wacana penundaan pemilu terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum,  sekunder berupa jurnal dan buku yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dan tersier dari artikel pada laman internet. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konstitusi tidak mengatur maupun menghendaki penundaan pemilihan umum. Namun untuk menyiasati wacana tersebut, terdapat mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berimplikasi terjadinya ketidaksesuaian periodisasi jabatan pejabat negara yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadi manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi. Opsi kedua yaitu melakukan amandemen konstitusi yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi.
THE EXISTENCE OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN THE POSITION OF THE LEADERS OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY Rahmat Bijak Setiawan Sapii; Yoan Dwi Pratama; Tasya Darosyifa; Ali Imran Nasution
Jurnal Cendekia Hukum Vol 8, No 1 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i1.535

Abstract

Through the fourth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regional Representative Council was formed as a representation of groups and regions which also added new rooms in parliament. The existence of the DPD is often considered weak because of its limited authority both in carrying out functions and getting attention in filling the MPR leadership positions which are dominated by the DPR in the 2019 MD3 Law. The purpose of this study is to determine, examine and analyze the existence of the Regional Representatives Council in occupying the leadership position of the People's Consultative Assembly and examine the compositional division that should be between the DPR and DPD in occupying the leadership position of the People's Consultative Assembly. This research method uses normative law with a statutory and conceptual approach. This research concludes that the composition of leadership position between DPR and DPD to fill the MPR is not balanced.  Because if you stick to the 2019 MD3 Law, it will cause injustice to the DPD which is a high state institution at the level of the DPR. In addition, there is also legal uncertainty regarding the number of MPR leaders who come from representatives of the DPR as a consequence of implementing the parliamentary threshold. Therefore, we need an ideal arrangement that does not come out of the constitution but provides legal certainty and justice.
PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PEMBORONGAN SUATU PEKERJAAN Rahmat Bijak Setiawan Sapii; Ersa Hamzah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.518 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i11.p18

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengetahui analisis yuridis praktik persekongkolan tender terkait pemborongan suatu pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perkara Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018. Metode penelitian yang hendak penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data digunakan yakni studi kepustakaan. Hasil penelitian menerangkan bahwa persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum persaingan usaha. Kemudian sebagaimana yang tertuang putusan Nomor: 04/KPPU-L/2020 dan Nomor: 17/KPPU-I/2018 terdapat kesesuaian maupun ketidak sesuain amar putusan yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketidaksesuain yang dimaksud yakni dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 KPPU menjatuhakan hukuman diluar kewenananganny sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. The purpose of this research is to find out regulation the practice of tender conspiracy related to the contracting of a job in Law Number 5 of 1999 and how to analyze the juridical practice of tender conspiracy related to the contracting of a job based on Law Number 5 of 1999 on case Number: 04/ KPPU-L/2020 and Number: 17/KPPU-I/2018. The research method that the author wants to use is normative legal research with a case approach and a statutory approach. Sources of research data come from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques used, namely library research. The results of the study explain that bid rigging is an activity that is prohibited under business competition law. Then, as stated in the decisions Number: 04/KPPU-L/2020 and Number: 17/KPPU-I/2018, there is conformity or discrepancy between the decisions handed down by KPPU against its authority as regulated in Law Number 5 of 1999. The discrepancy referred to is in Decision Number 17/KPPU-I/2018 KPPU imposes a sentence outside its authority as regulated in Law Number 5 of 1999.
EKSISTENSI DAN PEMBUKTIAN HUKUM SURAT KEPEMILIKAN TANAH (SKT) SEBAGAI ASET PERUSAHAAN PERTAMBANGAN Rahmat Bijak Setiawan Sapii; Raka Devara Putra Wicaksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p11

Abstract

Tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui eksistensi Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dalam kerangka hukum pertanahan nasional serta mengkaji pembuktian hukum Surat Kepemilikan Tanah jika dijadikan sebagai aset perusahaan pertambangan. Karya ilmiah ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif dan bersifat deskriptif, yaitu menjawab suatu permasalahan hukum dengan cara menjabarkan, melakukan penelaahan, kajian, dan analisis baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari berbagai doktrin yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang dibahas. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UU 5/1960), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) dan Surat Edaran Menteri ATR/BPN 1756/15.I/IV/2016 (SE Menteri ATR/BPN 1756/15.I/IV/2016 SKT bukan menjadi syarat mutlak untuk melakukan pendaftaran tanah melainkan dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Selain itu, pembuktian kepemilikan tanah sebagai aset pertambangan dengan alas hak SKT atau SPPFBT dianggap lebih lemah apabila dibandingkan dengan Sertifikat Hak atas Tanah. Sebab, SKT dan/atau SPPFBT hanya dipakai sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Namun, hal ini tidak serta merta menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti hukum yang mutlak. The purpose of compiling this scientific work is to find out the existence of a Land Ownership Certificate (SKT) within the framework of national land law and to test the legal proof of a Land Ownership Certificate if it is used as a mining company. This scientific work is a normative juridical type research and is descriptive in nature, namely answering a legal problem by elaborating, conducting studies, studies, and analysis both from laws and regulations as well as from various doctrines that aim to get answers and solutions to legal problems resolved. The results of this study explain that after the enactment of Law Number 5 of 1960 (UU 5/1960), Government Regulation Number 24 of 1997 (PP 24/1997) and Circular Letter of the Minister ATR/BPN Number 1756/15. I/IV/2016 (SE Minister ATR/BPN 1756/15.I/IV/2016 SKT is no absolute requirement for land registration but can be removed with a Statement of Physical Mastery of Land Plots (SPPFBT). In addition, ownership of land ownership as a mining asset with the basis of SKT or SPPFBT rights are considered weaker when compared to Land Rights Certificates. This is because SKT and/or SPPFBT are only used as instructions for land registration. However, this does not necessarily make land rights certificates a valid legal evidence absolute.
Co-Authors Ali Imran Nasution Axcel Deyong Aponno Ersa Hamzah Raka Devara Putra Wicaksana Tasya Darosyifa Yoan Dwi Pratama Yoan Dwi Pratama