Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN MENURUT UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DI DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA; Dewi Aprilianti; Apriyanti Sembiring; Casmitro Sinaga
JURNAL JUSTIQA Vol 3, No 2 (2021): VOL 3 NO 2 TAHUN 2021
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the BPJS Health program in its implementation has not gone wellenough, because there are still BPJS Health participants who experience complaintswhen getting health services at the Community Health Service Center (Puskesmas),especially in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan District. In fact, social security is aconstitutional mandate as stated in the 1945 Constitution in Article 28-H and Article 34paragraph 2 of the Amendment. The government developed social security and was only able to follow up on it in 2004, namely through Law Number 40 of 2004 concerning theNational Social Security System (SJSN), to implement the mandate of SJSN, Law Number24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body was born. The formationof this BPJS as an effort to realize the welfare of the community. In the article in theBPJS Law it is stated that PT Askes (Persero) is tasked with preparing BPJS Healthoperations in implementing the health insurance program, as well as preparing thetransfer of assets and liabilities, employees, rights and obligations from PT Askes(Persero) to BPJS Health. In this case, the Puskesmas is also a health service providerwho is responsible for implementing legal protection related to the rights of patients orBPJS Health participants in obtaining health services. There are still obstacles faced bythe Puskesmas, especially in Bandar Setia Village in providing health services to BPJSHealth participants, which is a risk from the implementation of Law Number 24 of 2011concerning BPJS. However, there are several efforts made by the Puskesmas in BandarSetia Village to fulfill the rights of BPJS Health participants, including providinginformation and education to BPJS Health participants as needed.
PERAN DINKOMINFO KOTA SURABAYA DALAM MENGGALAKKAN LITERASI DIGITAL MENUJU PEMANTAPAN SMART CITY Pastheo Ananda Pratama; Dewi Aprilianti; Siti Hamdah; Nawang Hapsari
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i9.3351

Abstract

Literasi digital merupakan unsur penting untuk masyarakat Kota Surabaya dalam menghadapi era digital seperti saat ini. Literasi digital dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap perolehan informasi. Dengan kemampuan mengakses serta menilai informasi secara online, masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan berita, riset, atau sumber daya lainnya. Literasi digital juga dapat membantu masyarakat dalam mengenali potensi risiko keamanan seperti penipuan online maupun berita hoax. Oleh karena itu, Upaya dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat Kota Surabaya sangatlah penting agar mereka dapat mengambil manfaat penuh dari era digital serta dapat mengatasi tantangan yang muncul dengan bijak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya dalam meningkatkan digital literacy masyarakat untuk mendukung smart city. Metode penelitian yang diadopsi yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah model analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mendukung konsep smart city di Kota Surabaya, antara lain 1) Strengths yang dimiliki yakni Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki program Broadband Learning Center (BLC), memiliki banyak relasi dalam mensukseskan program literasi digital, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. 2) Opportunities dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi digital, melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan dinas-dinas terkait. 3) Aspirations direspon dengan menyediakan fasilitas penunjang program peningkatan literasi digital seperti komputer serta instruktur, melengkapi fasilitas serta mengadakan evaluasi. 4) Results yang dirasakan yakni masyarakat dapat memahami pilar-pilar literasi digital, sarana dan prasarana yang mendukung sehingga masyarakat menjadi nyaman dalam belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi.