Wuri Cahyaning Pramusti
Universitas PGRI Madiun

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MELATIH PESERTA DIDIK DALAM BERPIKIR KRITIS MELALUI PROBLEM BASED LEARNING PADA SMA NEGERI 1 DAGANGAN Farida Styaningrum; Elva Nuraina; Wuri Cahyaning Pramusti
D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.578 KB) | DOI: 10.25273/dedukasi.v1i1.9582

Abstract

Kesulitan dalam menganalisis suatu kasus menjadi kendala bagi peserta didik SMA Negeri 1 Dagangan, khususnya kelas XI IPA 2 dalam belajar ekonomi. Peserta didik membutuhkan bimbingan dan arahan untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikan kasus ekonomi. Penggunaan model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dapat dijadikan sebagai upaya melatih dalam berpikir kritis. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi ekonomi melalui model pembelajaran Problem Based Learning. Kegiatan dilaksanakan melalui pendampingan dan pengarahan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah, melakukan analisis sampai menyimpulkan solusi penyelesaian masalah. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa peserta didik dengan pemikiran yang kritis mampu menyelesaikan kasus APBN pada materi ekonomi dengan perolehan nilai rata-rata 85,08. Melalui strategi dan teknik berpikir kritis, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis dan memberikan solusi pada kasus APBN. Diharapkan setelah adanya kegiatan ini, guru bersedia menggunakan PBL sebagai model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara kritis.
Tinjauan Elektronisasi Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan di PT. Jasa Raharja pada Masa Pandemi Wuri Cahyaning Pramusti; Elana Era Yusdita; Selvia Angger Sari
SUSTAINABLE JURNAL AKUNTANSI Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 No. 2 November 2022
Publisher : UMSurabaya Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/stb.v2i2.14254

Abstract

ABSTRACTThe number of traffic accidents during the pandemic is still high despite the large-scale social restrictions (PSBB) set by the government. The high number of accidents has an impact on the filing of traffic accident claims. Claims payments in Eks-Karesidenan Madiun are based at PT Jasa Raharja (Persero) Madiun Branch Representative Office so that claims payments become complex. This should be minimized with good systems and procedures given the current pandemic conditions. This study aims to analyze the cash expenditure system of compensation to PT. Jasa Raharja (Persero) Madiun Branch Representative Office during the Covid 19 pandemic. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews, observations and documentation. The results showed that the system and procedure for payment of accident claim at PT Jasa Raharja (Persero) Madiun Representative Office has been supported in efforts to improve its internal control. The application system used in Jasa Raharja has adopted the development of revolution 4.0 so that in its internal control is good even though there are trapping functions.ABSTRAK Angka kecelakaan lalu lintas pada masa pandemi masih tinggi walaupun adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingginya angka kecelakaan ini berdampak pada pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas. Pembayaran klaim di Eks-Karesidenan Madiun berpusat di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun sehingga pembayaran klaim menjadi kompleks. Hal ini harus dapat diminimalkan dengan sistem dan prosedur yang baik mengingat kondisi pandemi seperti saat ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem pengeluaran kas pemberian santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun di masa pandemi Covid 19. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Madiun sudah mendukung dalam upaya meningkatkan pengendalian internnya. Sistem aplikasi yang digunakan di Jasa Raharja telah mengadopsi perkembangan revolusi 4.0 sehingga dalam pengendalian internalnya sudah baik walaupun terdapat perangkapan fungsi.
Why State-Owned Enterprises Often Do Earnings Management? Wuri Cahyaning Pramusti; Elva Nuraina; Elana Era Yusdita
AKRUAL: JURNAL AKUNTANSI Vol 14 No 1 (2022): AKRUAL: Jurnal Akuntansi
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jaj.v14n1.p106-121

Abstract

The requirement that the income statement provided be in the profit position all of the time encourages the use of earnings management. Managers manipulate data using accounting practices to fool stakeholders. The goal of this research is to see how the effect of government ownership on earnings management affects audit quality. For 2015-2020, the population is State-Owned Enterprises listed on the IDX. A sample of 24 State-Owned Enterprises is obtained using the purposive sampling method. Using EViews version 10, simple regression and moderated regression analysis (MRA) were used to analyze the data. The findings reveal that government ownership has no effect on earnings management and that audit quality has no effect on earnings management when it comes to government ownership. Big Four public accounting firms have been unable to curb earnings management practices due to government expectations and protection. The bank's earnings management profit maximization occurred as a result of the bank's desire to attract and increase the confidence of third-party funds, which are the bank's greatest source of funds. Income minimization, on the other hand, occurred because the corporation intended to lower the amount of tax it had to pay to the government.