Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Murniati Ruslan
UIN Datokarama Palu
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH KREDITUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Muyassarah Hamid; Abidin Djafar; Murniati Ruslan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.325 KB) | DOI: 10.24239/tadayun.v3i1.33

Abstract

This study focuses on the use of field pawns by creditors in Ogoamas 1 Village, North Sojol District, Donggala Regency. What is the review of sharia economic law on the use of field pawning by creditors, and how the implementation of reforms that can be carried out by the people of Ogoamas 1 Village on the practice of pawning rice fields that they do. The results of this study indicate that the practice of pawning rice fields carried out by the community in Ogoamas 1 Village, they pawned their fields within a certain period of time and during that time all the proceeds from cultivating the fields belonged to the creditor. In a review of sharia economic law, the practice of pawning that occurs there as a whole, its application is not in accordance with Islamic law because there is still an element of injustice, namely that most of the benefits of rice fields are taken by creditors, these benefits are not allowed for him because they come from debt that brings profits. Literacy related to Islamic law is needed for pawners if they only take benefits according to the maintenance costs incurred and no more. Abstrak Penelitian ini berfokus terhadap kreditur yang memanfaatkan objek gadai berupa sawah di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek jaminan berupa sawah oleh kreditur, serta bagaimana implementasi pembaruan yang dapat dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai sawah yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Ogoamas 1, mereka menggadaikan sawah mereka dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu tersebut seluruh hasil dari penggarapan sawah merupakan milik kreditur. Dalam tinjauan hukum Islam penerapan jaminan/gadai yang terjadi, penerapannya belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur ketidak adilan yakni pengambilan manfaat sawah sebagian besar diambil oleh kreditur, manfaat tersebut tidak boleh baginya karena berasal dari utang yang mendatangkan keuntungan. Literasi terkait hukum Islam diperlukan bagi pelaku gadai ialah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak lebih.
SHARIA COMPLIANCE OF PNM MEKAAR SYARIAH FINANCING UNDER DSN-MUI FATWA NO 141 Risna Agusalim Abu; Sitti Aisya; Andini Asmarini; Murniati Ruslan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.508

Abstract

This study aims to examine the sharia compliance of financing practices at PNM Mekaar Syariah Unit Botugolu based on the provisions of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning the Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives. This research employs an empirical legal research design with a socio-legal approach, analyzing the relationship between Sharia legal norms (das sollen) and financing practices implemented in the field (das sein). Data were collected through observations, in-depth interviews with management and customers, and documentary analysis of contracts and institutional operational procedures. The findings indicate that PNM Mekaar Syariah plays a role in expanding access to capital for ultra-micro business actors. However, the study also identifies several practices that require adjustment to better align with the fatwa provisions, particularly concerning the strengthening of sharia supervisory functions, the implementation of Murabahah and Wakalah contracts, the determination of service charges, the mandatory savings mechanism, and the application of the joint liability system, which explicit guarantee contracts have not fully supported. This study concludes that strengthening sharia governance and refining the design of financing contracts are necessary to enhance the alignment of PNM Mekaar Syariah’s operations with the principles of justice, transparency, and public benefit in sharia economic law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan syariah praktik pembiayaan PNM Mekaar Syariah Unit Botugolu berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menelaah hubungan antara norma hukum syariah (das sollen) dan praktik pembiayaan yang berlangsung di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola dan nasabah, serta studi dokumentasi terhadap akad dan prosedur operasional lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa praktik yang memerlukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan fatwa, antara lain terkait dengan penguatan fungsi pengawasan syariah, penerapan akad Murabahah dan Wakalah, penetapan imbal jasa, mekanisme simpanan wajib, serta penerapan sistem tanggung renteng yang belum sepenuhnya didukung oleh akad penjaminan yang eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola syariah dan penyempurnaan desain akad pembiayaan diperlukan guna meningkatkan keselarasan operasional PNM Mekaar Syariah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.
Co-Authors Abidin Abidin Andini Asmarini Muyassarah Hamid Risna Agusalim Abu Sitti Aisya