Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) Jurnal Legislasi Indonesia
Zaelani Zaelani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA: KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL, TEORI RECEPTIE IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI TECEPTIO A CONTRARIO ATAU TEORI RECEPTIO EXIT Zaelani, Zaelani
KOMUNIKE Vol 11 No 1 (2019): Komunikasi Politik Islam
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.813 KB) | DOI: 10.20414/jurkom.v11i1.2279

Abstract

Setidaknya ada tiga corak hukum yang dapat kita jumpai dalam bagian hukum Indonesia di antaranya; hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial. Di jelaskan juga dalam teori lain sesuai dengan persfektif historis yakni; pertama, teori receptie in complexu “hukum Islam diterima secara penuh dan dijadikan acuan bagi persoalan yang dialami masyarakat. Kedua, teori receptie, teori ini diintroduser oleh Cornelis Van Vollenhoven “hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing dimana hukum Islam dapat berlaku apabila masyarakatnya menerima hukum Islam tersebut”. Ketiga, teori teceptie a contrario, teori ini diintrodusir oleh Sajuti Thalib, menyebutkan sejak tahun 1945 hingga 1975 masih ada dua kubu berpendapat beda. Satu pihak mengatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staatregeling) tidak berlaku lagi, tetapi dipihak lain demi kepastian hukum, pasal tersebut terus diberakukan. Adapun bunyi pasal tersebut “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonasi”. Pada konferensi departemen kehakiman di salatiga, 1950, Hazairin menyatkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum adat, dikarenakan setiap hukum yang ada di Indonesia baik hukum Islam maupun hukum adat berlaku berdasarkan sokongan perundang-undangn yang ada di Indonesia.
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBAGIAN KERJA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN (Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah, Labuapi - Lombok Barat) Pratama, Muazin; Zaelani, Zaelani
KOMUNIKE Vol 11 No 2 (2019): Komunikasi dan Dinamika Sosial
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.964 KB) | DOI: 10.20414/jurkom.v11i2.2284

Abstract

Karya ilmiah dengan judul pandangan tokoh agama terhadap pembagian kerja lakilaki dengan perempuan ini bertujuan untuk .mengetahui kesetaraan gender yang yang ada di Desa Terong Tawah khususnya dalam pembagin kerja antara laki-laki dengan perempuan yang sedikit banyak pasti memiliki dampak serta untuk memperjelas ranah pekerjaan bagi seorang laki-laki dan perempuan dan juga bagaimana para ulama menyoroti keadaan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah: (1) memperjelas peran kerja antara laki-laki dengan perempuan. (2) mengetahui pandangan para tokoh agama terhadap pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan dan (3) mengetahui dampak pembagin kerja antara laki-laki dengan perempuan di desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi Nonpartisipasi, wawancara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi, dengan narasumber data dalam penelitian ini adalah mewawancarai tokoh agama yang paling berperan dalam masyarakat tersebut serta masyarakat Desa Terong Tawah pada umumnya , khusunya masyarakat yang telah berkeluarga dan bekerja. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kesetaraan gender khusunya dalam pembagian kerja lakilaki dengan perempuan di desa Terong Tawah bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang juga bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu suami mengurangi beban rumah tangga dengan syarat mendapatkan izin dari pihak laki-laki. Kemudian dengan adanya pembagian kerja tersebut tidak memunculkan pendapat yang berbeda dari para tokoh agama yang telah diwawancarai yakni mereka menunjukan kesepakatan terhadap di perbolehkanya para perampuan untuk ikut bekerja di ranah pubik untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbekal izin tersebut, dan dengan adanya pembagian kerja yang telah terlaksana memunculkan dampak, yaitu dapak positif dan negatif. Damfak positifnya yaitu masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan kuat dalam hal membina rumah tangga sedangkan dampak negatifnya yakni dapat mengakibatkan kurangnya intraksi antar anggota keluarga khusunya pasangan suami istri yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga bahkan menjadi awal retaknya sebuah rumah tangga sehingga munculnya dampak terbutuk yakni perceraian.
CAPACITY BUILDING MELALUI KAJIAN PERDA Zaelani, Zaelani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i3.333

Abstract

Devices legislation at the local level one of them is localregulation. Local regulations are part of national law, hasan important and strategic position in implementing one ofthe tasks of regional autonomy and the duty of assistance,and outlines legislation higher. Local regulations are basedon local needs in managing their respective areas, localregulations must be principle accommodate justice and publicinterest areas. Regulations prohibited area contrary to thelaws of higher, and prohibited violate the public interest. Inaddition local regulations should be drafted based on legalrequirements and in accordance with the provisions oflegislation, especially Law Number 10 Year 2004 on theFormation of Laws and Regulations. The current inventorylocal regulations, many local regulations are not fully preparedto apply the settings in accordance with the provisions of ActNo. 10 of 2004, based on this reality would need to befacilitated by technical assistance drafting local regulationsconstantly and continuously. Local Regulation FacilitationDirectorate has provided facilitation and mediation in theform of consultation, technical assistance, provision andregulation of data processing areas. One form of facilitationactivities conducted in the form of local regulation studies,so the compilers legislative drafting local regulations canincrease knowledge and understanding of drafting localregulations. It is expected that through the study of regionalregulations, the compilers of local regulations may increasethe knowledge and skills in formulating local regulationsthat more qualified, so that later on there was no localregulations canceled.
Pengembangan Media Pembelajaran Pop-Up Book 3D bertema Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Zaelani, Muhammad Yusuf; Zaelani, Zaelani; Sansongko, Agung Setyo
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) Vol. 6 No. 2 (2025): Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Wilayah (elrispeswil)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/ainj.v6i2.885

Abstract

Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap konsep alat tangkap ikan ramah lingkungan menjadi salah satu tantangan dalam pendidikan kelautan dasar. Padahal, alat tangkap yang merusak ekosistem laut masih banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan serta efektivitas media pembelajaran berbasis Pop-Up Book 3D bertema alat tangkap ikan ramah lingkungan. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE. Validasi dilakukan oleh dua ahli media dan dua ahli materi. Uji coba dilakukan terhadap 30 siswa sekolah dasar yang tinggal di daerah non-pesisir. Validasi ahli media menunjukkan skor kelayakan sebesar 81% dan ahli materi 87,5%, keduanya masuk kategori sangat baik. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan pemahaman konsep sebesar 25% (pretest–posttest) dan rata-rata motivasi belajar 4,2 (skala 1–5). Media Pop-Up Book 3D ini terbukti layak dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Keunikan studi ini terletak pada pengembangan sistematis media visual interaktif bertema perikanan berkelanjutan, yang belum banyak dikaji dalam literatur nasional.
HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA: KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL, TEORI RECEPTIE IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI TECEPTIO A CONTRARIO ATAU TEORI RECEPTIO EXIT Zaelani, Zaelani
KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Vol. 11 No. 1 (2019): Komunikasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/jurkom.v11i1.2279

Abstract

Setidaknya ada tiga corak hukum yang dapat kita jumpai dalam bagian hukum Indonesia di antaranya; hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial. Di jelaskan juga dalam teori lain sesuai dengan persfektif historis yakni; pertama, teori receptie in complexu “hukum Islam diterima secara penuh dan dijadikan acuan bagi persoalan yang dialami masyarakat. Kedua, teori receptie, teori ini diintroduser oleh Cornelis Van Vollenhoven “hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing dimana hukum Islam dapat berlaku apabila masyarakatnya menerima hukum Islam tersebut”. Ketiga, teori teceptie a contrario, teori ini diintrodusir oleh Sajuti Thalib, menyebutkan sejak tahun 1945 hingga 1975 masih ada dua kubu berpendapat beda. Satu pihak mengatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staatregeling) tidak berlaku lagi, tetapi dipihak lain demi kepastian hukum, pasal tersebut terus diberakukan. Adapun bunyi pasal tersebut “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonasi”. Pada konferensi departemen kehakiman di salatiga, 1950, Hazairin menyatkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum adat, dikarenakan setiap hukum yang ada di Indonesia baik hukum Islam maupun hukum adat berlaku berdasarkan sokongan perundang-undangn yang ada di Indonesia.
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBAGIAN KERJA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN (Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah, Labuapi - Lombok Barat) Pratama, Muazin; Zaelani, Zaelani
KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Vol. 11 No. 2 (2019): Komunikasi dan Dinamika Sosial
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/jurkom.v11i2.2284

Abstract

Karya ilmiah dengan judul pandangan tokoh agama terhadap pembagian kerja lakilaki dengan perempuan ini bertujuan untuk .mengetahui kesetaraan gender yang yang ada di Desa Terong Tawah khususnya dalam pembagin kerja antara laki-laki dengan perempuan yang sedikit banyak pasti memiliki dampak serta untuk memperjelas ranah pekerjaan bagi seorang laki-laki dan perempuan dan juga bagaimana para ulama menyoroti keadaan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah: (1) memperjelas peran kerja antara laki-laki dengan perempuan. (2) mengetahui pandangan para tokoh agama terhadap pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan dan (3) mengetahui dampak pembagin kerja antara laki-laki dengan perempuan di desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi Nonpartisipasi, wawancara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi, dengan narasumber data dalam penelitian ini adalah mewawancarai tokoh agama yang paling berperan dalam masyarakat tersebut serta masyarakat Desa Terong Tawah pada umumnya , khusunya masyarakat yang telah berkeluarga dan bekerja. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kesetaraan gender khusunya dalam pembagian kerja lakilaki dengan perempuan di desa Terong Tawah bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang juga bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu suami mengurangi beban rumah tangga dengan syarat mendapatkan izin dari pihak laki-laki. Kemudian dengan adanya pembagian kerja tersebut tidak memunculkan pendapat yang berbeda dari para tokoh agama yang telah diwawancarai yakni mereka menunjukan kesepakatan terhadap di perbolehkanya para perampuan untuk ikut bekerja di ranah pubik untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbekal izin tersebut, dan dengan adanya pembagian kerja yang telah terlaksana memunculkan dampak, yaitu dapak positif dan negatif. Damfak positifnya yaitu masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan kuat dalam hal membina rumah tangga sedangkan dampak negatifnya yakni dapat mengakibatkan kurangnya intraksi antar anggota keluarga khusunya pasangan suami istri yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga bahkan menjadi awal retaknya sebuah rumah tangga sehingga munculnya dampak terbutuk yakni perceraian.
Co-Authors Herpratiwi Herpratiw Pratama, Muazin Sansongko, Agung Setyo Tarkono Tarkono Zaelani, Muhammad Yusuf