Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran) Anshar Akil, Muhammad
Tabligh Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract; Media merupakan salah satu lembaga penting bangsa. Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar, media harus menerapkan peraturan secara profesional. Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (printed media). Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media, dan secara khusus untuk media cetak. Peraturan dapat menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (seperti UU Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik). Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas pembuatan program siaran; dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai batas program siaran dalam pengiriman. besarnya harapan masyarakat terhadap peran media untuk ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media; sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Regulasi Media, Pers, Broadcasting, Profesionalisme Media is one of the important institutions of the nation. To carry out the role and functions of the correct media, the media must apply the rules in a professional manner. The behavior of the media can not be separated from the interests of the parties related to the media system. In general, the press is all over the media industry, both print and electronic. But in particular, the notion of the press is the print media (printed media). Thus, the Press Law applies in general to the entire media industry, and in particular for the print media. Rule of law can be set by the government (such as the Press Law); or code of conduct established by the journalist or professional organizations (such as the Code of Ethics of Journalism). Regulation of the press in Indonesia is regulated by Law No. 40 of 1999 on the Press. To support the implementation of the Law on the Press, Press Council set Journalistic Code of Ethics (KEJ). While the broadcast media regulations established by Act No. 32 of 2002 on Broadcasting. As an elaboration of the Broadcasting Act, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) set Broadcasting Code of Conduct (P3) as the limit of making the broadcast program; and the Broadcasting Standards Program (SPS) as the limit in the broadcast program delivery. the magnitude of societys expectations of the role of the media to participate in solving the problems of the nation. Embodiments of the normative function of media is largely determined by the professionalism of the media; while the media professionalism can be seen from the extent to which the behavior of the media uphold the rules and codes of conduct applicable in Indonesian media. Keywords: Media Regulation, Press, Broadcasting, Professionalism
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEKTOR PUBLIK (Studi Electronic Government di Indonesia) Anshar Akil, Muhammad
Tabligh Vol 13, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract; Kehadiran ICT membuat dunia semakin kecil dan komunikasi di berbagai sektor juga semakin mudah. Human communication di berbagai belahan dunia dapat dilakukan setiap saat tanpa dibatasi waktu dan tempat. Dengan ICT dunia tidak lagi mengalami batas-batas primordial seperti geografi, ideologi, maupun negara. ICT telah menembus sekat-sekat individu, organisasi, sosial, maupun ruang dan waktu. E-Government (Electronic Government) atau Pemerintahan Elektronik merupakan salah satu perkembangan besar di bidang administrasi publik dalam sepuluh tahun terakhir. Penerapan E-Government merupakan bentuk aplikasi ICT dalam sektor publik. Dampak ICT tidak saja melanda perusahaan atau organisasi private tapi juga organisasi publik. E-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) sebagai instrumen baru dalam memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Dalam E-Government ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu: pertama adalah penggunaan teknologi ICT (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. E-Government bukan sekedar perangkat "elektronik" di bidang pemerintahan, tapi ini adalah "pemberdayaan" pemerintah, yaitu pemerintah yang memberikan program berbeda dan pelayanan yang lebih baik. Prospek E-Government di Indonesia ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjadikan E-Government sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien secara nyata di dalam masyarakat. Manajemen E-Government perlu ditingkatkan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah kota dan daerah. Kata Kunci: Teknologi Komunikasi Dan Informasi, Electronic Government, Pelayanan Public  The presence of ICT makes the world is getting smaller and communication in various sectors gets easier. Human communication in various parts of the world can be made at any time without being limited by time and place. With the ICT has no longer such as primordial boundaries of geography, ideology, or country. It has penetrated the boundaries of individual, organizational, social, and space and time. E-Government or Electronic Government is one of the major developments in the field of public administration in the last ten years. The implementation of E-Government is a form of application of ICT in the public sector. The impact of ICT not only hits the company or private organizations, but also public organizations. E-Government is the use of information and communication technology (ICT) as a new instrument in providing public services more effectively and efficiently. There are two things that can not be separated in the Electronic Government, namely: the first is the use of ICT technologies (one of which is the Internet) as a tool, and the last is the purpose of exploiting that government run more effectively and efficiently E-Government is not just the "electronic" in the government, but also this is the "empowerment" of the government where the government provides different programs and services better. The prospect of E-Government in Indonesia is determined by how the government makes the E-Government as a solution to improve services effectively and efficiently in society. Management E-Government needs to be improved in creating bureaucratic reform and good governance, both at the level of central government and local government. Keywords: Informatioon and Communication Technology, Electronic Government, Public Service
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEKTOR PUBLIK (Studi Electronic Government di Indonesia) Muhammad Anshar Akil
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 13 No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v13i1.293

Abstract

Abstract; Kehadiran ICT membuat dunia semakin kecil dan komunikasi di berbagai sektor juga semakin mudah. Human communication di berbagai belahan dunia dapat dilakukan setiap saat tanpa dibatasi waktu dan tempat. Dengan ICT dunia tidak lagi mengalami batas-batas primordial seperti geografi, ideologi, maupun negara. ICT telah menembus sekat-sekat individu, organisasi, sosial, maupun ruang dan waktu. E-Government (Electronic Government) atau Pemerintahan Elektronik merupakan salah satu perkembangan besar di bidang administrasi publik dalam sepuluh tahun terakhir. Penerapan E-Government merupakan bentuk aplikasi ICT dalam sektor publik. Dampak ICT tidak saja melanda perusahaan atau organisasi private tapi juga organisasi publik. E-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) sebagai instrumen baru dalam memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Dalam E-Government ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu: pertama adalah penggunaan teknologi ICT (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. E-Government bukan sekedar perangkat "elektronik" di bidang pemerintahan, tapi ini adalah "pemberdayaan" pemerintah, yaitu pemerintah yang memberikan program berbeda dan pelayanan yang lebih baik. Prospek E-Government di Indonesia ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjadikan E-Government sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien secara nyata di dalam masyarakat. Manajemen E-Government perlu ditingkatkan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah kota dan daerah. Kata Kunci: Teknologi Komunikasi Dan Informasi, Electronic Government, Pelayanan Public  The presence of ICT makes the world is getting smaller and communication in various sectors gets easier. Human communication in various parts of the world can be made at any time without being limited by time and place. With the ICT has no longer such as primordial boundaries of geography, ideology, or country. It has penetrated the boundaries of individual, organizational, social, and space and time. E-Government or Electronic Government is one of the major developments in the field of public administration in the last ten years. The implementation of E-Government is a form of application of ICT in the public sector. The impact of ICT not only hits the company or private organizations, but also public organizations. E-Government is the use of information and communication technology (ICT) as a new instrument in providing public services more effectively and efficiently. There are two things that can not be separated in the Electronic Government, namely: the first is the use of ICT technologies (one of which is the Internet) as a tool, and the last is the purpose of exploiting that government run more effectively and efficiently E-Government is not just the "electronic" in the government, but also this is the "empowerment" of the government where the government provides different programs and services better. The prospect of E-Government in Indonesia is determined by how the government makes the E-Government as a solution to improve services effectively and efficiently in society. Management E-Government needs to be improved in creating bureaucratic reform and good governance, both at the level of central government and local government. Keywords: Informatioon and Communication Technology, Electronic Government, Public Service
REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran) Muhammad Anshar Akil
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 15 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v15i2.344

Abstract

Abstract; Media merupakan salah satu lembaga penting bangsa. Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar, media harus menerapkan peraturan secara profesional. Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (printed media). Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media, dan secara khusus untuk media cetak. Peraturan dapat menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (seperti UU Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik). Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas pembuatan program siaran; dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai batas program siaran dalam pengiriman. besarnya harapan masyarakat terhadap peran media untuk ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media; sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Regulasi Media, Pers, Broadcasting, Profesionalisme Media is one of the important institutions of the nation. To carry out the role and functions of the correct media, the media must apply the rules in a professional manner. The behavior of the media can not be separated from the interests of the parties related to the media system. In general, the press is all over the media industry, both print and electronic. But in particular, the notion of the press is the print media (printed media). Thus, the Press Law applies in general to the entire media industry, and in particular for the print media. Rule of law can be set by the government (such as the Press Law); or code of conduct established by the journalist or professional organizations (such as the Code of Ethics of Journalism). Regulation of the press in Indonesia is regulated by Law No. 40 of 1999 on the Press. To support the implementation of the Law on the Press, Press Council set Journalistic Code of Ethics (KEJ). While the broadcast media regulations established by Act No. 32 of 2002 on Broadcasting. As an elaboration of the Broadcasting Act, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) set Broadcasting Code of Conduct (P3) as the limit of making the broadcast program; and the Broadcasting Standards Program (SPS) as the limit in the broadcast program delivery. the magnitude of society's expectations of the role of the media to participate in solving the problems of the nation. Embodiments of the normative function of media is largely determined by the professionalism of the media; while the media professionalism can be seen from the extent to which the behavior of the media uphold the rules and codes of conduct applicable in Indonesian media. Keywords: Media Regulation, Press, Broadcasting, Professionalism
INTEGRASI ALQURAN DAN SAINS: SUATU PERSPEKTIF KOMUNIKASI Muhammad Anshar Akil
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 18 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v18i1.2863

Abstract

Al-Quran have a great attention to science and provide a high status on people who mastering science. One of the fields of science be the object of Al-Quran is communication. The scope and functions of communication studies in the Quran (Islamic communication) a wider than science of communication. To develop the science of communication in harmony with the values of revelation, it is important to study communication refers to the principles of communication in the Quran. Duty of Muslims to integrate into the Quranic values in modern science so that the communication of science is not only based on the paradigm of modern science, but also contains the values of Divinity. Communication science which only talking about inter-human communication can be adopted into Islamic communication as long as not contrary to Islamic values. Instead, science communication learned during these can be enriched by Islamic principles of communication.
KOMUNIKASI ORGANISASI BERBASIS ELEKTRONIK Muhammad Anshar Akil
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 17 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v17i2.6028

Abstract

Humans are organizational beings. Since entering the world, a person is always in the organization. Either the smallest organization such as family or Neighborhood Association (RT) until the greatest of organization is countries. Organization is a medium-to-life interdependence of goals. In order for the organization to run effectively it is necessary. Organizational communication can be either vertical or horizontal communication. In the current era of communication and information technology, every organization is required to use electronic technology. The electronic technology, both hardware, software, and networking, help organization can be more effective and efficient in achieving its goals. In addition, through electronic networks, the organization can serve the public without being limited by time and place, so that organizational goals can be more easily realized.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-BUSINESS DI INDONESIA: PROSPEK DAN TANTANGAN Muhammad Anshar Akil
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 16 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v16i2.6113

Abstract

Today the advancement of information and communication technology has brought an enormous impact in many aspects of life, especially the business sector. One of the new concepts on offer is an e-business or electronic business. This business model emphasizes the exchange of information and business transactions are paperless, through Electronic Data Interchange (EDI), e-mail, electronic bulletin boards, electronic fund transfers, and other network-based technology. E-business information system is a device, method, or business methods that utilize technology hardware, software, network, and brainware to interact, transact, and run a variety of business activities across the organization without being limited by time and place. Implementation of e-business information systems have become an important component for organizations to achieve business success nationally and globally. Indonesia considered to be a potential state with the development of e-business or e-commerce the fastest. Nonetheless, the opportunities offered by e-business has not been fully utilized by business organizations.
Electronic Public Relation (E-PR): Strategi Mengelola Organisasi di Era Digital Muhammad Anshar
Jurnal Komodifikasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of the internet that supports public relations (PR) activities make a new concept namely Electronic Public Relations (E-PR). Some components related to the application of E-PR are: the use of electronic technology, especially the internet; building relationships as the core of public relations; serving the public inside (internal public) or outgoing (external public); and the type of organization itself can be a government agency, a private company (profit), or a social organization (non-profit). Defenition of Public Relations is communication management to build a good and positive relationship between an organization and its public. The Internet facilities that have been used in E-PR include: a web site; e-mail (electronic mail); mailing list; social media; chat application (direct communication); and applications of Management Information System (SIM).
MAKASSAR CITY GOVERNMENT WEBSITE AS A DIGITAL MEDIA FOR PUBLIC SERVICES Muhammad Anshar
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 23 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v23i2.33224

Abstract

Public service is the main task of government agencies and public bodies. The principle of good governance provides effective, efficient, transparent, and accountable public services. The Makassar city government has used the website https://makassarkota.go.id/ as digital media for public services. This website provides various information such as logos, names, history, potential, innovations, regional organizations, sub-districts, and news. The website displays the name of the agencies and sub-district in Makassar city with the office address, email, and website. With this facility, the public can obtain information and interact with the Makassar city government electronically. According to Gartner's research, website facilities are in the second stage, namely (1) presence, and (2) interaction. To improve public services, the website needs to be updated, and add transaction facilities (the third stage). Several official websites and sub-district offices that have not been active should be activated to provide services to the residents of Makassar. Keywords Public services, digital media, websites, Makassar City Government