Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Konsep-konsep Dasar Sisi Sosialisme Islam Aslati Aslati
Jurnal Dakwah Risalah Vol 26, No 1 (2015): Maret 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jdr.v26i1.1209

Abstract

Bahasan tentang konsep-konsep dasar sisi sosialisme Islam merupakan cakupan dari pemahaman tentang Pemgembangan Masyarakat Islam. Sosialisme lahir sebagai reaksi balik terhadap kezaliman sistem kapitalis. Mereka menangkap adanya sinyalemen positif humanisme, keadilan, pemerataan, dan persamaan di dalam sistem sosialis, berdasarkan pertimbangan bahwa sistem sosialis memiliki jumlah asas pokok untuk kesejahteraan manusia secara adil dan merata serta asas anti pengeksploitasian ekonomi, sosial maupun politik. Konsep dasar sosialisme Islam mencakup antara lain Solidaritas Sosial, Penyediaan Lapangan Kerja dan Perintah Untuk Bekerja serta Prinsip Persamaan Sosial dalam Islam. Akhir dari tulisan ini bahwa asas-asas moral sosialisme Islam terbangun, dan hanya dengan asas-asas moral itulah bisa dicapai pemecahan masalah segitiga manusia yang kompleks (kemiskinan, kebodohan, dan penyakit). Sehingga, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum bisa bertemu. Berbagai tabiat individualisme yang dimiliki setiap manusia dengan kemaslahatan masyarakat umum pun bisa berjalan bersama secara harmonis. Implementasi praktis sosialisme yang berdiri di atas nilai-nilai moral telah membuktikan bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan atau kekuasaan dan pemaksaan sama sekali tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sosialisme dalam membahagiakan dan mensejahterakan umat manusia. Bahkan, bisa dipastikan eksistensi tidak akan bisa bertahan lama.
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Suatu Tinjauan Historis) Aslati Aslati
TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 4, No 1 (2012): Januari - Juni
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/trs.v4i1.1032

Abstract

Toleransi dalam Islam pada awalnya ditandai oleh perjanjian Hudaibiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Toleransi dalam Islam adalah otentik. Artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu’amalah (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Syari’ah telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap a historis, yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam awal. Justru dengan sikap toleran yang amat indah inilah, sejarah peradaban Islam telah menghasilkan kegemilangan sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah peradaban dunia hingga hari ini dan insyaallah di masa depan
OPTIMALISASI PERAN FKUB DALAM MENCIPTAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA PEKANBARU Aslati Aslati
TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 6, No 2 (2014): Juli - Desember
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/trs.v6i2.906

Abstract

FKUB merupakan salah satu forum yang berada dibawah naungan kementerian agama yang berperan sebagai mediator dan penyelaras serta memfasilitasi masyarakat dalam hal keberagaman agama baik setingkat kota maupun provinsi. Pekanbaru salah satu kota besar yang terdapat di pulai Sumatera yang penduduknya sangat heterogen suku, ras dan agama. Dalam hal agama sangat berpotensi adanya konflik yang dipicu oleh pendirian sarana prasarana rumah ibadah seperti pendirian rumah ibadah yang tidak ada izin, ketidaknyamanan warga sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah sehingga mencitakan ketidakharmonisan antar pemeluk agama. Dalam hal ini eksistensi FKUB dituntut untuk bisa berperan secara optimal dalam menciptakan toleransi kehidupan yang harmonis di kota Pekanbaru
Regulatory Reconstruction of the Application of Digital Evidence in Realizing Children's Rights (Study of the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia) Robert Libra; Okfalisa Okfalisa; Aslati Aslati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5170

Abstract

The development of technology continues and develops in accordance with the times. The use of technology is also carried out to the context of daily life so that life becomes more practical. Then, this context is also very close to the use of technology in the judicial process through the e-court system. This is what makes Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Examination of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage appear and change the paradigm of proof from the determination of children outside marriage can be done by using technology in the form of DNA tests. In this case, electronic evidence or digital evidence can be strong evidence to recognize the father's nasab position over the child. The research method used in this research is Normative Juridical with a statutory approach and a case approach. The results and discussion of this study found that it turns out that the application of digital evidence can realize children's rights when looking at several existing decisions. Of the 10 (ten) decisions and/or court decisions that have been reviewed, all of them use digitized evidence and make the judge's view more objective, resulting in a decision that recognizes the father's lineage to the child. The context of this recognition is the essence that the concept of child recognition makes his rights fulfilled and the father cannot deny that the child is his own child. In addition, DNA evidence, CCTV and photos and videos exist to strengthen the position of the father's lineage to a child whose father previously did not recognize his own child. Regulatory reconstruction in the application of digital evidence to realize children's rights is carried out by changing the provisions of the Religious Courts Law and the Marriage Law in terms of strengthening the position of children's rights.