Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah Triono, Agus
Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Public service is a citizens constitutional right guaranteed by the constitution that must be organized as well as possible and should be monitored. The existence of the Ombudsman oversight agencies that have oversight of the public service to be important in keeping the public administration remains in the observance of law and general principles of good governance. The problem in this research is how the existence of the institution of the Ombudsman in delivering public service in the province of Lampung. Based on research conducted using normative legal research methods and to approach the problem using the statue approach and the conceptual approach, it can be seen that the existence of the Ombudsman oversight agencies are not can be released from the increasing practice of maladministration committed by the state officials both at the central and regional levels. Normatively, the existence of the Ombudsman strengthened by setting it in the Law 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Law No. 25 of 2009 on Public Services and Law 23 Year 2014 on Regional Government. In the implementation of its oversight function of public service, Ombudsman in Lampung province has implemented monitoring functions involving various stakeholders, including Provincial Information Commission and Various Institutions/Government Agencies both central and local levels. Nevertheless, Ombudsman in Lampung Province has not optimally performed its function and socialization of the community over its functions oversee public services in the province of Lampung. So expect Ombudsman in Lampung province more socializing existence with all its functions to the broader community and conduct surveillance activities more actively in solving the cases of maladministration that occur without having to wait for a report.Keywords: The existence of the Ombudsman, public service

Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah Agus Triono; HS Tisnanta
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.80

Pesatnya perkembangan pasar modern saat ini berbanding terbalik dan bahkan menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional (pasar rakyat) yang merupakan motor penggerak perekonomian rakyat. Kontrasnya, pengaturan dalam produk hukum daerah justru berpihak pada pertumbuhan pasar modern dan mengesampingkan keberlanjutan pasar rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menguji pengaturan mengenai pasar modern dan pasar rakyat dengan indikator nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini sangat urgen dilakukan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan problem hukum dalam pengaturan pasar modern dan pasar rakyat saat ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketimpangan pengaturan yang terjadi dalam perumusan pasal per pasal pengaturan dalam produk hukum daerah. Ketimpangan tersebut berupa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pasar modern dan lemahnya perlindungan terhadap pasar rakyat. Keberpihakan ini dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada liberalisasi perdagangan dibanding perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai warisan budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kegotongroyongan, solidaritas dan kebhinekaan. Untuk itu, ke depan, regulasi yang mengatur mengenai penataan pasar modern dan pasar rakyat hendaknya dapat menyeimbangkan keduanya dan konsisten, koheren dan koresponden dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah Agus Triono; HS Tisnanta
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2022: VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.80

Pesatnya perkembangan pasar modern saat ini berbanding terbalik dan bahkan menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional (pasar rakyat) yang merupakan motor penggerak perekonomian rakyat. Kontrasnya, pengaturan dalam produk hukum daerah justru berpihak pada pertumbuhan pasar modern dan mengesampingkan keberlanjutan pasar rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menguji pengaturan mengenai pasar modern dan pasar rakyat dengan indikator nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini sangat urgen dilakukan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan problem hukum dalam pengaturan pasar modern dan pasar rakyat saat ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketimpangan pengaturan yang terjadi dalam perumusan pasal per pasal pengaturan dalam produk hukum daerah. Ketimpangan tersebut berupa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pasar modern dan lemahnya perlindungan terhadap pasar rakyat. Keberpihakan ini dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada liberalisasi perdagangan dibanding perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai warisan budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kegotongroyongan, solidaritas dan kebhinekaan. Untuk itu, ke depan, regulasi yang mengatur mengenai penataan pasar modern dan pasar rakyat hendaknya dapat menyeimbangkan keduanya dan konsisten, koheren dan koresponden dengan nilai-nilai Pancasila.

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Generasi Berkarakter: Sosialisasi pada Siswa SMA N 1 Abung Semuli Lampung Utara, Provinsi Lampung Agus Triono; Ria Wierma Putri; Marlia Eka Putri; Yunita Maya Putri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 6 No 1 (2026): JPMI - Februari 2026
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.4467

Pengabdian masyarakat di SMA Negeri 1 Abung Semuli ini bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan era digital. Siswa sebagai agen perubahan dihadapkan pada krisis identitas, dominasi budaya asing, serta penurunan kesadaran kebangsaan. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan komunikatif, partisipatif, dan reflektif, dengan metode penyampaian materi interaktif, diskusi, dan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Materi mencakup sejarah dan makna Pancasila, tantangan nilai kebangsaan di era digital, serta penguatan karakter melalui tindakan sederhana yang kontekstual. Hasil jangka pendek menunjukkan peningkatan antusiasme dan pemahaman siswa terhadap Pancasila. Dalam jangka panjang, hasil pengabdian ini mendorong perilaku positif, rasa tanggung jawab sosial, dan identitas nasional yang kuat. Dukungan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program. Meskipun terdapat keterbatasan waktu dan belum optimalnya sistem tindak lanjut, kegiatan ini menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan guru, pembentukan duta Pancasila, dan penguatan budaya sekolah. Pengabdian ini menegaskan pentingnya internalisasi Pancasila sebagai langkah strategis menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search