Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Yuridis PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Putera Astomo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi Astomo, Putera
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 3 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.901 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

On direct democracy era to demand national law reform. That one of part national law reform, that is to form legislation which to regulate whole life levels. If formal and substantial, legislation must be mirror populace aspiration (responsive) until in to form it also to involve active participation from the self populace.
Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan Astomo, Putera
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.485 KB) | DOI: 10.31078/jk1523

Abstract

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu ciri Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masalah-masalah yang dapat dirumuskan meliputi: 1) bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan? 2) bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan? Hasil kajian menunjukkan bahwa Peraturan Desa termasuk peraturan perundang-undangan karena memiliki ciri-ciri: bersifat tertulis, dibentuk lembaga yang berwenang, bersifat umum, dan abstrak, serta dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam bentuk executive review berupa pengawasan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Bupati atau Walikota untuk mengawasi Peraturan Desa dan dapat membatalkannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum.Village Rules are legislation laws established by the Headman after being discussed and agreed by the Village Parliament. One of the characteristics of Village Rules as legislation laws is it can be reviewed if it is against the higher laws. The problems that can be formulated include: 1) How is the position of Village Rules in legislation? 2) How is the form of constitutional review of the Village Rules in legislation? The results of the study indicates that the Village Rules include as legislation laws because they have the characteristics of: written, established by the authorized institution, general and abstract, and can be reviewed if they are against the higher laws. Furthermore, the constitutional review of Village Rules in the form of executive review through supervision is done by granting authority to the Regent or the Mayor to supervise the Village Rules and may revoke them if those are against the higher laws and or public interest.
EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA Astomo, Putera
Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2193.788 KB) | DOI: 10.35586/.v1i1.140

Abstract

Administration of court on Indonesian mentioned Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so PTUN became a judicial power on Indonesian State to remember Indonesian State is law state mention in UUD Tahun 1945. This article to purpose knowledgeabout existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system.
Implementasi Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Astomo, Putera; Pahruddin, Pahruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 2, No 1 (2020): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v2i1.2264

Abstract

The Draft Village Regulations/Village Regulations as a village legal product specifically governing the Village APB, fees, spatial planning, and Village Government organizations must be supervised. The authority to supervise is given by Law Number 6 of 2014 on Villages to the Regent/Mayor. This village legal product has the potential to be canceled by the Regent/Mayor if it conflicts with higher statutory legislations or the public interest. This means that conflicting village legal products cause problems in the formation process that is not compliant with law principles in the formation of legislations. The activities carried out consisted of three stages. First, the preparation stage invites the village head and his staff, BPD, and community leaders in the village office. Second, the implementation phase presented the implementation of law principles in the formation of village regulations to them at the village office. Third, the stage of providing recommendations to the village head and his staff and BPD related to Village Regulations that are in accordance or not with the law principles in the formation of legislations. The findings of the village regulations that have been evaluated and analyzed includes: Village Regulations Simbang Number 1 of 2012 on Village Income and Wealth Sources, Village Regulations Simbang Number 03 of 2018 on Village Government Work Plan (RKP Village) Fiscal Years 2019, Village Regulations Tinambung Number 09 of 2018 on Village Income and Expenditure Budget Fiscal Years 2019, and Village Regulations Tangan Baru Number 01 of 2018 on Prohibition of Defecation at Random.Keywords: Law Principles, Village Regulations,  Legislation
EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA Putera Astomo
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.35 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.363-371

Abstract

Administration of court on Indonesian mentioned Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so PTUN became a judicial power on Indonesian State to remember Indonesian State is law state mention in UUD Tahun 1945. This article to purpose knowledge about existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup Astomo, Putera
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1453

Abstract

Latar belakang penelitian ini dilakukan bahwasanya di tingkat daerah dengan semangat otonomi daerah, daerah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi lokal demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal oleh karena itu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan daerah dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategisnya. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan jaminan perlindungan terhadap hak setiap warga negara (Hak Asasi Manusia) untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan di segala bidang kehidupan demi kesejahteraannya. Dalam kajian ini pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan kebersihan kota yang secara yuridis dijamin oleh Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan Kota Kabupaten Polewali Mandar junto Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat? Metode pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah keberadaan berbagai produk hukum daerah yang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sampah dan kebersihan kota di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
Rekonstruksi Ambang Batas Maksimal Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia Sabrina, Dian Fitri; Astomo, Putera; Rais, M. Tasbir; Luthfi, Ahmad Fadel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6068

Abstract

Sejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasi yang matang. Namun, tidak adanya batasan koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah menyebabkan koalisi besar, meningkatkan jumlah calon tunggal, dan melemahkan prinsip demokrasi. Hal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi untuk memperkuat fungsi demokrasi partai politik, memperkuat peran oposisi, dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemilih.
Co-Authors Luthfi, Ahmad Fadel Pahruddin, Pahruddin Rais, M. Tasbir Sabrina, Dian Fitri