Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) UNISKA LAW REVIEW ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Imran Siswadi, Imran
FIAI UII
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

 1 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Siswadi, Imran
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i2.1957

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UUPPPH) dan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dimaksudkan dalam rangkan menjaga kelestarian, kedayagunaa dan kemanfaatannya untuk menopang kehidupan dan menjadi sumber kemakmuran rakyat. Tindak pidana kehutanan dalam UU ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yaitu: fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial.Persoalan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan izin-izin usaha diatas tanah yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, tetapi belum dikukuhkan atau ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap. Mengingat putusan MK sebelumnya No. 45/ PUUIX/2011 menafsirakan Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan bahwa penunjukan merupakan tahapan awal dalam pengukuhan kawasan hutan. Tindak pidana kehutanan yang diperuntukan agar pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hutan harus tetap menjaga kelestarian dan dilakukan secara arif dan bijaksana, agar tidak terjadi kerusakan.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Hargiani, Fransisca Xaveria Iman, Topan Rahmatul Kurnia SF, Aka Mario Mario Rosdiansyah, Irfan Supriad, Supriad Supriadi Supriadi Yuliadi, Imam