Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM Siswadi, Imran
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 11, No 2 (2010): Hukum Keluarga Muslim dan Tuntutan HAM
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Islamic Law and the Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002, on protection of children. Such protection is the protection from acts of violence against children in the household. Because it is a violation of the rights of children, since it is incompatible with human values and religious teachings. In Islamic law and this law a childs rights are actually protected from the womb to age 18 years or until marriage. But from these two sources of law provides for tolerance "violence" as long as it does not affect on the physical and mental development as a means of education to the children, but still not violate the rights of a child. Both the Islamic Law and the Act No. 23 of 2002 regulates the protection of children in the womb until age 18. Keywords: hukum Islam, perlindungan anak, undang-undang, dan HAM
Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM Siswadi, Imran; Supriadi, Supriadi; Mario, Mario
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 12 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.819 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i12.1303

Abstract

Penelitian ini tentang perkawinan beda agama yang merupakan problem dalam hak sipil dan politik. Perihal ini bahwa dalam memilih pasangan istri setiap orang mempunyai kebebasan sendiri yang tidak bisa dibatasi oleh institusi apapun. Tipe penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya tindakan perlawanan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan kebebasan terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia.
The History of Human Rights Politics Siswadi, Imran; Supriadi, Supriadi
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 1 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i1.4745

Abstract

The authors want to look at how human rights politics in the history of human rights development (19th Century and The First Decade of the 20th Century) has changed in the past and now. The authors try to anlayse, investigate, and explain the basic structure and political position backgrounds of the human rights in the historical development. In the study of normative law, it tries to investigate, explain, and analyze the basic structures and political positions of the rights of the people. Then, normative juridical method is applied for this study. The results show that the power relationship among contries and conflicting alliance patterns has experienced a shifting of basic structure in the previous and now, and the power relations among contry patterns have experienced the shift of basic structures.
The Existence of Human Rights in A Shift in The Concept of The State of Law Siswadi, Imran; Supriadi, Supriadi
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4828

Abstract

Human rights have become an essential element in international politics, especially after the end of the Cold War in the 1990s. The problem in this research is "How the existence of human rights in the shifting concept of the state of law and human rights enforcement in Indonesia." The study of normative law tries to analyze, investigate, and explain the basics and political position backgrounds of human right in the history of the human rights development. The research results show that there are at least three main themes often highlighted by human rights violations in Indonesia. The fact that government actions that violate the principles of constitutionalism, especially violating human rights, can always be formally justified constitutionally because they are given legal clothing in the form of laws or other laws and regulations has caused a shift in principles and concepts from a states of law that happens a lot in Indonesia, namely, the change of the states of laws into a state of laws that lays down laws created by the government as a measure of truth. The government generally uses accusations of undermining government authority against those who are considered contrary to government policy.
Pola Komunikasi Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Anak terhadap Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sumbawa Iman, Topan Rahmatul; Siswadi, Imran; Yuliadi, Imam; Supriad, Supriad; Kurnia SF, Aka
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 3 No 2 (2023): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v3i2.2653

Abstract

The definition of children differs in terms of age, for example, the Republic Indonesia Constitution no. 23 2002, children mean a person who has not reach the age of eighteen, and the one who is still in the womb. The commission of Indonesian Child Protection releases data about the child abuse in Indonesia from 2016 to 2020 that there are 3,824 cases of child as a victim of child abuse and facing the law. In Sumbawa itself, the total cases of child abuse are still high. This problem is reason why the Faculty of Social and Political Science Sumbawa University of Technology lecturers conduct a community service. This program was held in Sumbawa, particularly in the ballroom of Culture and Education Office of Sumbawa. The method in conducting the program was focus group discussion with the total participants of 15 people consisting of teachers of BK who teach in senior high school and the students who study in the high school. The results of the community service show that the causes of child abuse in Sumbawa are the overuse of gadget, parenting issue, stress, porn, and toxic relationship. The solutions that can be taken to prevent and solve the problem are communicating with child using psychology, sociology, and religious approach. Also, a program such as “ Satgas Anti Galau” can be implemented in school as the platform for students to have a consultation.
Implementasi Hukum Lingkungan dalam Konversi Lahan: Perspektif Sosiologi Hukum (Deforestasi, Konsumtivisme, dan Pertanian Jagung di Bima) Siswadi, Imran; Supriadi, Supriadi
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 7 No 2 (2024): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v7i2.2992

Abstract

Konversi lahan untuk pertanian jagung di Kabupaten Bima telah menjadi fenomena signifikan dengan dampak besar terhadap lingkungan dan pola sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum lingkungan terkait konversi lahan, dampak sosial-ekonomi dari perubahan pola pertanian, dan bagaimana perspektif sosiologi hukum dapat menjelaskan interaksi antara kebijakan, struktur sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks tersebut. Konversi lahan memicu deforestasi yang mengancam ekosistem. lemahnya implementasi regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan terkait. Di sisi sosial, orientasi pertanian jagung sebagai komoditas ekspor telah mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih konsumtif, memunculkan mentalitas miskin, dan meningkatkan tekanan terhadap lahan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara hukum, perubahan sosial, dan dampak lingkungan dalam implementasi hukum lingkungan sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, serta konflik antara kebutuhan ekonomi lokal dan kebijakan konservasi, menjadi tantangan utama dalam mengatasi deforestasi. Diperlukan pendekatan kebijakan terpadu yang mencakup penguatan penegakan hukum, penyuluhan tentang keberlanjutan lingkungan, pemberian insentif ekonomi berbasis lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan reformasi kebijakan berbasis bukti dan inklusif, Kabupaten Bima dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui pertanian jagung dan pelestarian lingkungan, sekaligus menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Siswadi, Imran
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i2.1957

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UUPPPH) dan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dimaksudkan dalam rangkan menjaga kelestarian, kedayagunaa dan kemanfaatannya untuk menopang kehidupan dan menjadi sumber kemakmuran rakyat. Tindak pidana kehutanan dalam UU ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yaitu: fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial.Persoalan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan izin-izin usaha diatas tanah yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, tetapi belum dikukuhkan atau ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap. Mengingat putusan MK sebelumnya No. 45/ PUUIX/2011 menafsirakan Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan bahwa penunjukan merupakan tahapan awal dalam pengukuhan kawasan hutan. Tindak pidana kehutanan yang diperuntukan agar pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hutan harus tetap menjaga kelestarian dan dilakukan secara arif dan bijaksana, agar tidak terjadi kerusakan.
Peran Ganda Istri Petani di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Supriadi, Supriadi; Siswadi, Imran; Rosdiansyah, Irfan
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) Vol. 3 No. 3 (2022): Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Wilayah (elrispeswil)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/ainj.v3i3.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) bagaimana peranan istri petani di sector publik dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan, 2) faktor penyebab istri petani berperan ganda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dengan jumlah informan sebanyak 8 orang istri petani yang bekerja minimal 5-10 tahun atau terjun langsung di sector publik. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Istri Petani di Sektor Publik Dalam Meningkatkan Pendapatan RumahTangga yaitu, bekerja sebagai pedagang, mereka membuka usaha warung, banyak juga yang menjadi buruh tani dan membantu suami dalam melakukan pekerjaan 2) Faktor Penyebab Istri Petani Melakukan Peran Ganda yaitu, pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari hari, ditambah dengan pengeluaran biaya sekolah anak, jumlah tanggungan dalam keluarga, lingkungan sekitar yang berupa lahan pertanian sehingga banyak tawaran kerja sebagai buruh tani dan pendidikan yang rendah tidak memiliki keterampilan yang memadai sehingga tidak ada peluang untuk kerja lainya.
Adolescents in Drug Abuse in Sumbawa Regency: A Legal Sociological Review of Weak Social Control and Legal Awareness Siswadi, Imran
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9804

Abstract

Drug abuse among adolescents in Sumbawa Regency has shown a significant increase in recent years, with a growing number of rehabilitated users coming from the 13–18 age group. This phenomenon is not merely a legal violation but also a social symptom arising from weakened social control and low legal awareness. This study aims to analyze the social factors that contribute to adolescents’ vulnerability to drug abuse, focusing on the roles of family, school, peer environment, and the local legal culture. Using qualitative content analysis of online news, institutional reports, and local media publications, this research integrates three major theoretical frameworks: social control theory, differential association theory, and concept of legal consciousness. The findings indicate that the weakening of adolescents’ social bonds with family and school is a key factor that creates space for deviant behavior. Interactions within peer networks serve as a medium for learning and normalizing drug use. Furthermore, low legal awareness leads adolescents to underestimate the legal and moral consequences of their actions, rendering formal law ineffective as a mechanism of social control. Study concludes that drug abuse among adolescents in Sumbawa is socio-cultural problem that requires a multidimensional response, including strengthening family and school-based social control.