Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Unes Law Review Jurnal Hukum Malahayati
Elza Aulia, Elza
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN PERIZINAN INDUSTRI SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SURAKARTA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Kurniawan, Erin Putri; Aulia, Elza; Sekar Arum, Adhela Kurniartha
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSektor  Industri  merupakan  salah satu  sektor yang berperan penting dalam pembangunan  nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi signifikan. Saat ini dunian telah memasuki dunia industri pada gelombang keempat, yaitu industri ekonomi kreatif (creative economic industry). Di negara-negara maju telah cukup lama menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan supremasi dibidang industri lagi, tetapi harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif. Potensi industri yang dimiliki Kota Surakarta diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Surakarta, utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Perizinan memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan di bidang industri, sehingga dengan berkembangnya sektor industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemberlakuan Pasar Tunggal ASEAN  tidak  serta merta meniadakan perlindungan  terhadap  Industri  di  Indonesia, sebaliknya Indonesia harus tetap konsisten dan tegas dalam memberi perlindungan pada sektor tertentuyang memang harus diproteksi. Sehingga daya saing dalam negeri akan terlindungi dan tidak akan tergerus. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengakomodir kemudahan para pihak menyambut era perdagangan bebas ASEAN, Indonesia telah melahirkan regulasi penting yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia.
Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum Aulia, Elza
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari sudut pandang teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang terkandung dalam Pasal 56 tersebut, terutama terkait dengan transfer data pribadi lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 56 telah memberikan dasar hukum untuk pelindungan data pribadi, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme implementasinya. Salah satu temuan utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi subjek data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan lebih lanjut diperlukan dalam peraturan pelaksana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta memaksimalkan kemanfaatan bagi individu dan organisasi di Indonesia.
Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Penghapusan Pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aulia, Elza
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak penghapusan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan implementasinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Penghapusan pasal ini memungkinkan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak oleh pengusaha hanya melalui pemberitahuan tertulis, tanpa kewajiban perundingan bipartit yang sebelumnya diwajibkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko PHK yang tidak adil dan sewenang-wenang, yang berpotensi mencederai hak asasi pekerja/buruh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis yuridis terhadap perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini melemahkan posisi tawar pekerja, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kerja yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali dihapusnya Pasal 152 tesebut guna memastikan perlindungan hak para pekerja/buruh.
Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum Aulia, Elza
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari sudut pandang teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang terkandung dalam Pasal 56 tersebut, terutama terkait dengan transfer data pribadi lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 56 telah memberikan dasar hukum untuk pelindungan data pribadi, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme implementasinya. Salah satu temuan utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi subjek data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan lebih lanjut diperlukan dalam peraturan pelaksana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta memaksimalkan kemanfaatan bagi individu dan organisasi di Indonesia.
Co-Authors Adhela Kurniartha Sekar Arum, Adhela Kurniartha Adhela Kurniartha Sekar Arum, Adhela Kurniartha Sekar Erin Putri Kurniawan, Erin Putri