Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMANFAATAN PESAWAT UDARA NIR-AWAK (PUNA) SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Niendyawati, Niendyawati; Artanto, Eko
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.542 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2014.16-1.44

Abstract

ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau besar maupun kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Pemetaan pada pulau-pulau besar relatif mudah dilakukan dibanding di pulau-pulau kecil. Aksesibilitas ke lokasi dan kendala tutupan awan seperti pada citra optik menjadi hambatan utama pemetaan pulau-pulau kecil. Namun data dan informasi geospasial pulau-pulau kecil terluar harus tetap dikumpulkan dan dimutakhirkan. Pemotretan dengan Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) dilakukan sebagai alternatif untuk mendapapatkan sumber data pemetaan. Pemotretan menggunakan pesawat tanpa awak dikendalikan dengan menggunakan remote control dan komputer. Tujuan dari pemanfaatan PUNA ini untuk mendapatkan data geospasial pulau-pulau kecil terluar, sesuai dengan skala yang diinginkan tanpa gangguan tutupan awan. Pulau Batek yang merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar dipilih sebagai lokasi kajian. Pulau Batek termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil uji ketelitian menunjukkan bahwa keseluruhan foto yang dihasilkan memiliki nilai Ground Spatial Distance kurang dari 20 cm, dimana ukuran tersebut telah memenuhi kebutuhan untuk produksi peta sampai skala 1:2.500.Kata Kunci: PUNA, pulau kecil terluar, informasi geospasialABSTRACTIndonesia is an archipelagic state that has many large and small islands spreading from Sabang to Merauke and from Miangas to Rote islands. Mapping the larger islands is relatively easier than the small islands. Accessibility to the small islands sites and the constraints due to cloud cover as occasionally appeared on optical satellite imageries are the main obstacles for mapping the small islands. However, geospatial data and information of the outermost small islands should be continually collected and updated. This research evaluates the used of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) as an alternative to inventory and update geospatial data. The collecting data used drones that controlled via remote control and computer. The purpose of the use of UAV was to collect geospatial data of the outermost small islands in a particular desired scale and cloud cover free images. The location of the research was in Batek Island which is one among the 92 outermost islands of Indonesia, which located at Kupang district, East Nusa Tenggara Province. The result shows that the overall photos has a Spatial Ground Distance value smaller than 20 cm, this size has met the requirements for mapping production at the scale of 1:2,500.Keywords: UAV, outermost small island, geospatial information
ALTERNATIF PETA BATAS LAUT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (STUDI KASUS : SENGKETA PULAU GALANG PERBATASAN ANTARA KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN GRESIK) Widiastuty, Ria; Khomsin, Khomsin; Fayakun, Teguh; Artanto, Eko
GEOID Vol. 10 No. 1 (2014)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v10i1.1433

Abstract

Batas kewenangan daerah di laut, memiliki arti penting bagi kabupaten/kota dan pemerintah propinsi terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Bila tidak segera diselesaikan maka berpotensi menurunkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penetapan batas laut daerah diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemberian hak sehingga dapat menghindari konflik yang akan terjadi. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 dijelaskan bahwa pembagian wilayah kewenangan propinsi sejauh 12 mil dan sepertiganya adalah wilayah kabupaten/kota. Penelitian ini ditujukan untuk menentukan batas pengelolaan laut di sekitar daerah perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang terdapat sebuah pulau hasil endapan Kali Lamong yaitu Pulau Galang. Pulau ini sedang menjadi konflik dan menjadi perebutan hak milik antar dua daerah tersebut. Hasil penelitian ini adalah peta batas pengelolaan laut di sekitar daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dengan berbagai alternatif penarikan batas yang sesuai dengan pedoman penegasan batas secara kartometrik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 dengan menggunakan prinsip equidistance dan median line. Dalam penelitian ini terdapat empat alternatif diantaranya, penarikan garis batas laut jika Pulau Galang dianggap tidak ada, penarikan garis batas laut jika Pulau Galang dibagi sama luas, penarikan garis batas laut jika Pulau Galang masuk Kota Surabaya dan penarikan garis batas laut jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan kepemilikkan Pulau Galang dan kejelasan administrasi batas laut daerah sangat dibutuhkan karena keberadaan pulau ini berpengaruh terhadap batas pengelolaan laut daerah antara Kota Surabaya maupun Kabupaten Gresik secara keseluruhan.