Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Al-Qisth Law Review Varia Justicia
Aby Maulana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA Maulana, Aby
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.758 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1881

Abstract

“Pengakuan bersalah” sebagai alat bukti telah dikenal dalam tatanan peradilan pidana Indonesia sejak berlakunya Het Inlandsch Reglement (HIR), akan tetapi menurut perkembangan regulasi peradilan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan nomenklatur “Pengakuan bersalah”, secara formil telah hilang. Namun, secara eksplisit “Pengakuan bersalah” masih menjadi bagian penting, yang selalu dijadikan orientasi dalam system pembuktian. Dan pada perkembangan teori dan praktek di Negara common law, “Pengakuan Bersalah terdakwa” sangat membantu efisiensi peradilan, yang pada sisi yang bersamaan tidak menghilangkan tujuan kebenaran materiil (materiil waarheid). Hal ini digunakan Amerika dalam system plea bargaining, yang kemudian konsep ini menjadi ide dan terobosan yang baik untuk diadopsi bagi beberapa Negara, dan khususnya dalam system peradilan pidana Indonesia.
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA Maulana, Aby
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.758 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1881

Abstract

?Pengakuan bersalah? sebagai alat bukti telah dikenal dalam tatanan peradilan pidana Indonesia sejak berlakunya Het Inlandsch Reglement (HIR), akan tetapi menurut perkembangan regulasi peradilan pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan nomenklatur ?Pengakuan bersalah?, secara formil telah hilang. Namun, secara eksplisit ?Pengakuan bersalah? masih menjadi bagian penting, yang selalu dijadikan orientasi dalam system pembuktian. Dan pada perkembangan teori dan praktek di Negara common law, ?Pengakuan Bersalah terdakwa? sangat membantu efisiensi peradilan, yang pada sisi yang bersamaan tidak menghilangkan tujuan kebenaran materiil (materiil waarheid). Hal ini digunakan Amerika dalam system plea bargaining, yang kemudian konsep ini menjadi ide dan terobosan yang baik untuk diadopsi bagi beberapa Negara, dan khususnya dalam system peradilan pidana Indonesia.
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut Ruu Kuhap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1840

Abstract

Abstract: Defendant Guilty In recognition of the concept of "Special Line" According to the Criminal Procedure Code bill and Comparison With Plea Bargaining Practice in Several Countries. The concept of "Jalur Khusus" is one of the criminal justice reform substances contained in the Draft of Indonesian Criminal Procedure Code. The concept of "Jalur Khusus" is the result of the adoption of the idea/concept of plea bargaining on practices that have been popularized in the United States criminal justice system, which may encourage criminal justice to be more efficient and can avoid stacking cases (case load) in court. This paper wants to explore comparisons between the theory and practice of "Jalur Khusus" in the Draft of Indonesian Criminal Procedure Code with the practice of plea bargaining are applied several countries.  Abstrak: Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara. Konsep “Jalur Khusus” adalah salah satu substansi pembaruan peradilan pidana yang terkandung dalam RUU KUHAP. Konsep “Jalur Khusus” merupakan hasil pengadopsian ide/konsep atas praktek plea bargaining yang telah dipopulerkan dalam peradilan pidana Amerika Serikat, yang dipahami dapat mendorong peradilan pidana menjadi lebih efisien dan dapat terhindar dari menumpuknya kasus (case load) di pengadilan. Tulisan ini ingin mengupas perbandingan secara teori dan praktek antara “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dengan praktek plea bargaining yang diterapkan beberapa Negara. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1840
KONSTRUKSI TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDEPLEGEN) OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Aby Maulana; Nurul Azmi
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.194-231

Abstract

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia membawa akibat sulitnya penegakan hukum untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi pelaku tindak pidana. Terlebih lagi untuk memahami kedudukan korporasi maupun personil pengurusnya sebagai pelaku mandiri atau sebagai pelaku turut serta melakukan (medepleger) dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan meninjau peraturan perundang-undangan dan teori yang berkembang. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa: dalam hal tindak pidana yang melibatkan antara korporasi dan personel pengurusnya, menunjukkan adanya ketidakseragaman pandangan dalam meletakkan keduanya sebagai subjek hukum mandiri yang mewakili pribadinya masing-masing. Sekalipun dalam prakteknya korporasi telah didudukkan sebagai pelaku turut serta, namun masih belum menunjukkan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari keterlibatan personelnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM MEWUJUDKAN SDM UNGGUL DAN KOMPETITIF DI PERGURUAN TINGGI (BERDASARKAN SURVEY SPADA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022) Maulana, Aby
Al-Qisth Law Review Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.1.1-21

Abstract

ABSTRAKPembangunan dan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi merupakan hal terpenting sebagai upaya melahirkan SDM yang unggul dan kompetitif pada era 4.0 saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya yang tepat dalam menciptakan generasi yang memiliki kemampuan softskill dan hardskill, serta mumpuni dalam aspek leadership dan berkepribadian. Daya dukung dan peran para stakeholders pada dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan, yang dimana diharuskan adanya kesepahaman dan pengimplementasian yang utuh oleh Dosen, Mahasiswa, maupun Tenaga Kependidikan agar setiap kebijakan MBKM dapat terimplementasi pada proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi secara optimal. Dalam hal ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menetapkan aturan mengenai MBKM yang berlaku di lingkungan universitas, untuk mendorong fakultas-fakultas dan program studi untuk melakukan pengembangan inovasi pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi target capaian pembelajaran sesuai kompetensi dan profil lulusan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan melalui analisis atas pengisisan survey melalui SPADA DIKTI dengan populasi civitas Universitas Muhammadiyah Jakarta sebanyak 4256 (empat ribu dua ratus lima puluh enam) orang dari total populasi seluruhnya yang berjumlah 22.254 (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) orang, yang terdiri dari unsur Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang signifikan terkait MBKM, dengan penyimpulan “mengetahui sebagian besar kebijakan MBKM”. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi MBKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada masa yang akan datang. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Inovasi PembelajaranABSTRACTThe development and improvement of the quality of higher education is the most important thing as an effort to produce superior and competitive human resources in the current 4.0 era. Therefore, with the Ministry of Education and Culture's policy related to the Merdeka Learning Campus Program (MBKM) it is the right effort to create a generation that has soft skills and hard skills, and is capable of leadership and personality aspects. Supporting capacity and the role of stakeholders in the world of education are needed, which requires full understanding and implementation by Lecturers, Students, and Education Personnel so that every MBKM policy can be implemented optimally in the teaching and learning process in Higher Education. In this case, the University of Muhammadiyah Jakarta has established rules regarding MBKM that apply in the university environment, to encourage faculties and study programs to develop learning innovations that are expected to meet learning achievement targets according to predetermined competencies and graduate profiles. This research was conducted through an analysis of filling out a survey through SPADA DIKTI with a population of 4256 (four thousand two hundred fifty-six) people from the total population of 22,254 (twenty two thousand two hundred fifty-four) people. consists of elements of Lecturers, Students and Education Personnel. The results showed that there was a significant understanding of MBKM, with the conclusion "knowing most of MBKM policies". Thus, this can be a benchmark for the success of the implementation of MBKM at the University of Muhammadiyah Jakarta in the future. Keywords: Policy Implementation, Independent Learning, Independent Campus, Learning Innovation
KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN DENGAN MODEL PEMAAFAN KORBAN (VICTIM PARDON MODEL) DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM) Maulana, Aby; Halim, Pathorang; Wijaya, Tubagus Heru Dharma
Al-Qisth Law Review Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.1.132-166

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian perkara pidana dengan Model Pemaafan Korban merupakan model yang dapat ditawarkan dalam pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional, khususnya dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Model Pemaafan Korban pada prinsipnya dapat memberikan keuntungan untuk menghindari penumpukan perkara dipengadilan, mendistribusikan keadilan yang seimbang untuk pelaku kejahatan ataupun korbannya, menghilangkan stigma pemidanaan yang meninggalkan nestapa, menghindari penjara yang penuh akibat banyaknya terpidana, dan sejalan dengan konsepsi “cepat, sederhana dan biaya ringan” dalam peradilan pidana.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan terciptanya peradilan yang efisien dan berkeadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Tujuan lainnya, yakni melakukan telaah terhadap konsepsi “pemaafan (afwan)” dari perspektif Hukum Islam yang kemudian menjadi model yang dapat diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kata Kunci:  Penyelesaian Perkara Pidana; Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model); Pembaruan Hukum Pidana Nasional ABSTRACTThe settlement of criminal cases with the Victim Forgiving Model is a model that can be offered in the renewal of the National Criminal Law System, especially in the renewal of the criminal justice system. The Victim Forgiving model can in principle provide benefits to avoid the accumulation of cases in court, distribute balanced justice to the perpetrator of the crime or its victims, eliminate the stigma of punishment that leaves a lot behind, avoiding full prison due to the large number of convicts, and in line with the conception of "fast, simple and light cost" in criminal justice. This study aims to obtain the formulation of criminal law policies in the settlement of criminal cases aimed at creating an efficient and fair judiciary for victims and perpetrators of criminal acts.This study aims to obtain the formulation of criminal law policies in the settlement of criminal cases aimed at creating an efficient and fair judiciary for victims and perpetrators of criminal acts. Another goal is to examine the conception of "forgiving (afwan)" from the perspective of Islamic Law which later became a model that could be adopted in the Indonesian criminal law system. Keyword: Settlement of Criminal Cases; Victim Pardon Model; National Criminal Law Update
Co-Authors Halim, Pathorang Nurul Azmi Wijaya, Tubagus Heru Dharma