Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Inggris daam menghadapi perbudakan modern pasca Modern Slavery Act2015 Andhini, Pricelya; Yusra, Muhammad; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 1 No. 02 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.1.02.85-106.2022

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Inggris terhadap penanganan kasus perbudakan modern pasca Modern Slavery Act 2015. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki keadaan politik yang baik, begitu juga dengan perekonomiannya, serta Inggris merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, namun angka perbudakan di Inggris terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah Inggris telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perbudakan modern yang dikenal dengan Modern Slavery Act 2015, yang dirancang untuk memerangi perbudakan modern di Inggris. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan strategi yang dikeluarkan oleh Inggris pasca penerapan Modern Slavery Act 2015, yang akan dianalisis menggunakan konsep Human security dengan pengaplikasian dua indikator yakni Perlindungan (protection) serta Pemberdayaan (empowerment). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa, Inggris telah membentuk strategi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perbudakan diantaranya yakni pursue, prevent, protect dan prepare. Selain itu juga ditemukan bahwa Inggris membentuk strategi sebagai bentuk pemberdayaan terhadap korban perbudakan, diantaranya meningkatkan kesadaran akan hak dan kesetaraan gender, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, memahami norma – norma sosial yang merugikan di tempat kerja dan diluarnya, mengembangkan pengetahuan anak-anak yang teridentifikasi perbudakan modern.

Pengaruh Kebangkitan RRT Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo Rianti, Nova; Yusra, Muhammad; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 2 No. 01 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.2.01.16-28.2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo. Penelitian ini memiliki urgensi tentang RRT yang saat ini sedang mengalami kebangkitanmendorong perubahan politik luar negeri berbagai negara dalam memandang dan menjalin hubungan diplomatik dengan RRT. Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana dengan posisi Indonesia menanggapi tren kebangkitan RRT tersebut.Penelitian ini menggunakan konsep image theory dari Richard K. Herrmann dan Michael P. Fischerkeller yang mengidentifikasi bahwa dalam melihat perilaku aktor dalam hubungan internasional akan lebih baik jika melihatnya dari penggambaran verbal terhadap dinamika dalam hubungan luar negeri. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima gambaran yang ada dalam image theory maka image yang diberikan oleh Indonesia kepada RRT pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah ally. Hal ini dilihat dari motivasi RRT, kapabilitas RRT, dan proses pengambilan keputusan oleh RRT. Indonesia memandang RRT sebagai ally bagi pembangunan nasionalnya sehingga mendorong Indonesia untuk mempererat hubungan dan kerja samanya dengan RRT. Kata Kunci: Joko Widodo, Image Theory, Indonesia, Tiongkok

Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Cyberbullying Di Indonesia Pada Tahun 2015-2021 Septiani, Anisa; Yusra, Muhammad; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 1 No. 02 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.1.02.70-84.2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015-2021. Dengan adanya peningkatan terhadap pengguna internet maka terdapat risiko bagi anak-anak untuk mengalami cyberbullying yang cukup tinggi. Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya melalui UU ITE. Namun, dengan banyaknya jenis dan kasus cyberbullying yang terjadi terdapat kelemahan dalam menangani permasalahan tersebut. Untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2015-2021, penelitian ini menggunakan konsep peranan Intergovernmental Organization oleh P.A Abarro yang terdiri dari menciptakan public awareness, membantu pemerintah memperkuat peraturan, mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal, meningkatkan sumber daya manusia dan membantu kerjasama skala nasional, regional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF memiliki peran penting dalam mengurangi kasus yang cyberbullying yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Dalam hal ini UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dengan mengadakan workshop, konferensi dan berbagai kampanye, membantu pemerintah dan memperkuat peraturan dan pelaksanaan UUD 1945 terkait cyberbullying, mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal untuk membuat program pencegahan, meningkatkan sumber daya manusia dan membantu kerjasama pada skala nasional dengan LSM dan yayasan dan pertukaran informasi dan pengetahuan ditingkat regional ASEAN.

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERKAIT PERJANJIAN PARIS TAHUN 2021 Natasha, Aulia; Apriwan, Apriwan; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 1 No. 02 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.1.02.16-27.2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab perubahan kebijakan Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris tahun 2021. Kebijakan Amerika Serikat kembali ke Perjanjian Paris pada tahun 2021 mempengaruhi berbagai aspek, karena berarti memperkuat upaya global untuk menekan suhu bumi menjadi 1,5°C, namun di sisi lain merugikan perekonomian Amerika Serikat karena menyebabkan pembatasan produksi di berbagai sektor industri Amerika. Kebijakan ini seringkali dititikberatkan kepada peristiwa pergantian kepemimpinan, karena rencana tersebut telah dibawa Biden sejak masa kampanye. Melalui penelitian ini penulis menganalisis alasan lain dari sisi domestik yang menyebabkan perubahan kebijakan tersebut dengan menggunakan parameter perubahan kebijakan luar negeri hasil pemikiran Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan pemikiran Blavoukos dan Bourantonis, terdapat dua hal hal dari sisi dometik yang mempengaruhi negara dalam merubah kebijakan luar negerinya, yaitu terkait dengan lembaga politik suatu negara sebagai pembuat kebijakan dan kelompok advokasi yang memberikan pengaruh kepada pembuat kebijakan untuk merubah kebijakan luar negerinya.

Aksi PEGIDA Terhadap Pengungsi Muslim di Jerman Rofiidah, Ghina Nur; Yusra, Muhammad; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 2 No. 2 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.2.2.1-23.2023

This research examines the actions of Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) towards Muslim refugees in Germany through the framework of Islamophobia as formulated by the Runnymede Trust. The study utilizes a qualitative methodology with a descriptive-analytical research design to comprehend the nature and implications of PEGIDA's anti-Muslim sentiments and actions within the broader context of the refugee crisis in Germany. The research begins by discussing the refugee crisis and the development of Islamophobia in Germany, which serves as the rationale for the rise of PEGIDA. The study identifies the main objectives of the group and the prevailing public sentiments towards Muslim refugees. Based on the Islamophobia framework, this research analyzes the ideological foundations and strategies employed by PEGIDA. The conceptual framework examines aspects of prejudice, stereotypes, and discriminatory practices faced by the Muslim community due to PEGIDA's actions, which contribute to the academic discourse on Islamophobia, right-wing movements, and refugee integration in Europe. The results of this research reveal that PEGIDA's actions, based on aspects of Islamophobia, have created divisions between the society and refugees that can lead to crimes. The government has also made several efforts to address this issue, including reapplying the Dublin Regulation and collaborating with Turkey.

Pertimbangan Amerika Serikat Menjatuhkan Sanksi Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA) ke Turki Tahun 2020 Hasnita, Hasnita; Yusra, Muhammad; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 3 No. 01 (2024): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.v3i01.255

This research aims to explain and analyze the reasons behind the United States' considerations before imposing CAATSA sanctions on Turkey in 2020. The issue in this study arises when Turkey, a member of the United States military alliance, decides to engage in military cooperation with Russia concerning the purchase of the Russian S-400 missile system. As a result of this action, the United States issued a policy by excluding Turkey from the F-35 program. This US policy was sufficient to address US concerns about the Russian S-400 missile, which, according to the United States, could jeopardize their F-35 system. Considering Turkey's presence as a crucial part of the US alliance is important to counter Russian influence in the Middle East, especially in the Syrian conflict, in addition to the strained US-Turkey relations at the time. However, in 2020, the United States still imposed CAATSA sanctions on Turkey regarding the S-400 cooperation. Through the conceptual framework of Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, namely National Security Policy, which explains that there are four variables that influence a country's foreign policy formulation: National Interest, Threats, Opportunities, and Capabilities. Through this framework, we will explain the considerations made by the United States in imposing CAATSA sanctions on Turkey in 2020 using these four variables, allowing the author to analyze the rational reasons behind the US decision to sanction Turkey. This research employs a qualitative research method with a descriptive analysis approach using secondary sources such as official government websites, expert journals, and several books on International Relations theory. The author found that the reasons for the US imposing CAATSA sanctions on Turkey include its national interests in the Middle East, the threat posed by Russia, the opportune timing for imposing sanctions as CAATSA had just been enacted into law, and the high capability of the US as a superpower to impose sanctions on its allies. Kata Kunci: United States, CAATSA, Foreign Policy, S-400 Cooperation, Turkey, F-35

Indonesia’s efforts to tackle Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing in Arafura and Timor Seas through the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Salsabila, Wangi; Apriwan; Dermawan, Rifki
Palito Vol. 3 No. 02 (2024): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.v3i02.225

Abstract This research analyzes Indonesia’s efforts to tackle Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing in Arafura and Timor Seas through the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA). The Arafura and Timor Seas are one of the Indonesian waters with the highest cases of IUU fishing. Indonesia then joined regional cooperation through the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA). This is done by Indonesia to protect Arafura and Timor Seas’ maritime security. The author uses the concept of maritime security by Christian Bueger and Timothy Edmunds who have two components consist of Organizing Maritime Security and Managing Complexity and Governing Maritime Security Abroad: Capacity Building and Security Sector Reform (SSR). The research methodology employed is qualitative, utilizing a descriptive analytical approach and relying on secondary data. This research found that Indonesia's joining the ATSEA program had a significant impact on overcoming IUU fishing in the Arafura and Timor Seas. Indonesia’s efforts show some achievements in terms of law, security, cooperation, and knowledge. Keywords: ATSEA, IUU fishing, Indonesia, Arafura and Timor Seas

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search