Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Wawan Kokotiasa, Wawan
Unknown Affiliation
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi Kokotiasa, Wawan
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.757 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.13

Abstract

Pengaturan otonomi desa dalam Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya untuk merespon proses globalisasi. Tulisan ini mendiskusikan korelasi antara implementasi otonomi desa yang memberi peluang pembangunan desa lebih berdaya dan mandiri dengan pengaruh globalisasi yang sudah menyentuh kehidupan masyarakat desa. Pengaruh proses globalisasi terhadap implementasi otonomi desa dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, otonomi desa merespon globalisasi dengan mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun dan mengembangkan ekonomi di desa. Sedangkan dalam pengertian negatif, otonomi desa telah termarjinalkan dan tertekan dalam system kapitalis dan mekanisme pasar yang menggurita.
Pertarungan Politik dan Keberpihakan Produk Hukum : Analisis Polemik Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Kokotiasa, Wawan
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 9 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v9i2.4415

Abstract

Kontroversi revisi UU KPK yang menyeruak di ruang publik beberapa waktu yang lalu menarik untuk dilihat dalam perspektif politik hukum. Dalam pendekatan politik hukum lahirnya sebuah produk hukum (Undang-Undang) adalah resultan dari pertarungan politik di arena kekuasaan. Polemik yang muncul seputar penetapan UU KPK adalah bukti bahwa ada kekuatan politik yang sedang bersaing ide dan gagasan dalam membidani lahirnya sebuah produk hukum. Penelitian ini merupakan kajian historis – kualitatif dengan pisau analisis wacana untuk memahami teks, konteks dan proses yang terjadi. Ditunjang teori hukum, kekuasaan dan pengetahuan artikel ini meneguhkan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 sebagai regulasi yang mengatur institusi pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan produk konfigurasi politik yang sedang berkuasa. Atas nama responsive terhadap dinamika dan perubahan yang bergulir persaingan ide dan gagasan dimenangkan oleh arus besar pro-revisi UU KPK yang notabene disokong relasi kuasa antara legislatif dan eksekutif. Sementara kubu yang menolak revisi UU KPK mayoritas berada diluar kekuasaan dan hanya ditopang oleh moralitas publik yang terakumulasi dalam gerakan civil society.
Pelembagaan Mediasi Desa dan Sinergi Membangun Sistem Peradilan Kokotiasa, Wawan
EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 2 (2023): Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Publisher : LP. Ma'arif Janggan Magetan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62775/edukasia.v4i2.474

Abstract

Institutionalization of village mediation is a strategic and synergistic endeavor with efforts to build a justice system in Indonesia. Especially in the perspective of access to justice for people in rural areas who experience disputes. Based on Law Number 6 of 2014, there are regulations that provide space and creativity for villages to institutionalize village mediation as "informal justice" to resolve disputes that arise in village communities. Besides, there are legal opportunities for village heads to take a strategic role in disputes that occur in village communities. Thus access to justice is closer to the villagers. Such a situation clearly synergizes with efforts to build a justice system that is accessible to all levels of society, is effective, efficient and is able to encourage the creation of an atmosphere of harmony in society.
Co-Authors Budiyono Budiyono