Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 Borobudur Law and Society Journal
Dyah Adriantini Shinta Dewi, Dyah Adriantini Shinta
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Jl. Tidar Nomor 21 Magelang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
BUDAYA HUKUM PEJABAT PUBLIK DALAM PELAKSANAAN REKOMENSDASI OMBUDSMAN Dewi, Dyah Adriantini Shinta
Proceeding Seminar LPPM UMP 2015: Buku II Bidang Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, Proceeding Seminar Nasional LPPM 2015, 2
Publisher : Proceeding Seminar LPPM UMP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang baik menjadi syarat utama bagi terwujudnya good governance, mengingat bahwa pejabat publik adalah sebagai pelayanan masyarakat, namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya maladministrasi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan upaya pemerintah mewujudkan good governance. Upaya akhir dari Ombudsman dalam menangani laporan masyarakat berkait maladministrasi berupa rekomendasi, yang berdasarkan undang-undang wajib dilaksanakan, namun dalam kenyataannya masih banyak yang belum terlaksana. Kurang efektifnya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman karena masih adanya perbedaan persepsi berkait dengan makna dari rekomendasi itu sendiri, di mana Ombudsman yang mendasarkan kepada undang-undang menyatakan rekomendasi adalah wajib untuk dilaksanakan sementara para birokrat masih ada yang memandangnya sebagai saran biasa. Berdasarkan teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss dan Seidman dan dengan pendekatan socio-legal research,akan diketahui unsur apa yang menyebabkan rekomendasi Ombudsman tidak dapat berjalan secara efektif, mengingat bahwa bekerjanya hukum ini merupakan sebuah system yang setiap bagian akan mempengaruhi bagian lainnya.Kata kunci: Budaya Hukum, Rekomendasi, Ombudsman, Pejabat Publik
Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 (Studi Kasus: Obyek Wisata Borobudur) Lesmana, Andy; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Shinta
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11690

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama berwisata seperti warga negara lainnya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 yang diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji impelementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 pada obyek wisata Borobudur dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata Borobudur. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi peraturan di Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga untuk fasilitas berwisata disabilitas masih kurang diperhatikan. Hambatan yang dihadapi yaitu anggaran membangunan fasilitas khusus disabilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang lebih baik.
Co-Authors Lesmana, Andy Suharso Suharso