<![CDATA[Sebagaimana yang diamanahkan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah pemerintah yang memberikan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Dalam mengukur kualitas pelayanan publik instansi pemerintah masih menggunakan Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat idealnya selalu dikaji setiap berkala , sehingga pelayanan publik dapat terkontrol. Namun pedoman dalam PermenpanRB No. 16 tahun 2014 masih dalam tahap mengukurnilai kepuasan masyarakat tidak menganalisis gap setiap unsur pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model indeks dalam menentukan kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni metode heuristik, membuat model analisis singkat atau alternatif dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat. Sehingga model layak untuk digunakan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di organisasi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pedoman PermenpanRB No. 16 tahun 2014 tentang pedoman pengukuran indeks kepuasan maysarakat, ternyata lebih mengarah kepada menilai kepuasan masyarakat dari seluruh unsur pelayanan publik yang telah ditentukan. Kemudian importance performance analysis dapat digunakan menentukan prioritas unsur pelayanan yang akan dioptimalkan dan menganalisis gap unsur pelayanan.Kata kunci :Model, Indeks Kepuasan Masyarakat]]>
