Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi Jurnal Hukum Novelty Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurnal Hukum dan Peradilan Lex Publica
Gugun Gumilar, Gugun
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Transformasi Wavelet Daubechies pada Kompresi Citra Digital Suma'inna, Suma'inna; Gumilar, Gugun
CAUCHY Vol 2, No 4 (2013): CAUCHY
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1133.369 KB) | DOI: 10.18860/ca.v2i4.3117

Abstract

Proses kompresi merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat atau mampat, namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Pada citra, video, dan suara, kompresi mengarah pada minimalisasi jumlah bit untuk representasi citra digital. Dalam penelitian ini, proses kompresi citra menggunakan dua wavelet yang terkenal, yaitu wavelet Haar dan Daubechies Db4. Citra yang digunakan terbatas hanya citra grayscale berformat .jpg. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan wavelet manakah yang baik dalam kompresi citra. Dari hasil yang didapat, wavelet Haar dan Daubechies Db4 berturut-turut mempunyai nilai RMSE sebesar 6,54 dan 6,5. Sedangkan rasio kompresi untuk wavelet Haar adalah 25%, lebih besar dibanding wavelet Daubchies Db4, yaitu sebesar 22%.
PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. OTTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES DIVISI MARKETING BANDUNG Gumilar, Gugun
Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 1 No 1 (2017): Vol. 1 No. 1/ April 2017
Publisher : Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Langlangbuana University Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Otto Pharmaceutical Industries Divisi Marketing Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif, yaitu suatu metode penelitian untuk mengetahui nilai variabel independen. Dan metode verifikatif, yaitu melakukan pengujian untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan dan diperpustakaan serta pengolahan data yang ada dalam penelitian ini menggunakan perhitungan koefisien korelasi. Adapun indikator kompetensi yang digunakan adalah pengetahuan, keahlian dan sikap. Sedangkan indikator dari budaya organisasi yang digunakan adalah kesadaran diri, keagresifan, kepribadian, performa dan orientasi tim. Sedangkan indikator dari kinerja karyawan adalah kualitas, kuntitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
The Politics of Asset Confiscation Law in Indonesia Sulastri, Lusia; Efendi, Bahtiyar; Gumilar, Gugun
Lex Publica Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.1.2023.43-65

Abstract

Abstract. In practice, the system and mechanism for confiscating assets resulting from criminal acts in Indonesia, which are spread across several regulations, are still not optimal; therefore, an Asset Confiscation Bill was formed. This study examines the politics of criminal law in carrying out asset confiscation in Indonesia, the mechanisms that will be used in carrying out asset confiscation in Indonesia, and crucial matters that need to be considered in regulating asset confiscation through a normative approach. The results show that the politics of criminal law in confiscating assets in Indonesia is due to the need for a system that allows the effective and efficient confiscation of proceeds and instruments of criminal acts while paying attention to the values of justice without violating individual rights. The mechanism that will be used in confiscating assets in Indonesia under the Asset Confiscation Bill is non-criminal-based asset forfeiture. Crucial things that need to be considered include the careful execution of confiscating assets, specifying certain criminal acts to be regulated by the Asset Confiscation Bill, the utilization of the proceeds of asset confiscation from crimes not only for the state but also for parties who suffered harm as a result of related crimes, the necessity to regulate compensation for good-faith third parties, the possibility of retroactive enforcement of laws, and the consideration of non-cash assets or cryptocurrencies. Abstrak. Dalam praktiknya, sistem dan mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana di Indonesia yang tersebar di beberapa peraturan masih belum optimal; Oleh karena itu, dibentuk RUU Perampasan Harta Kekayaan Tindak Pidana. Kajian ini mengkaji tentang politik hukum pidana dalam melakukan penyitaan harta kekayaan pidana di Indonesia, mekanisme yang akan digunakan dalam pelaksanaan perampasan harta kekayaan pidana di Indonesia, dan hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dalam pengaturan perampasan harta kekayaan pidana melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana dalam penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana di Indonesia disebabkan oleh perlunya suatu sistem yang memungkinkan penyitaan hasil dan alat-alat tindak pidana berlangsung secara efektif dan efisien serta memperhatikan nilai-nilai keadilan tanpa melanggar hak individu. Mekanisme yang akan digunakan dalam penyitaan aset pidana di Indonesia berdasarkan RUU Perampasan Aset adalah perampasan aset berbasis non-kriminal. Hal krusial yang perlu diperhatikan antara lain penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang harus dilakukan secara hati-hati; RUU Perampasan Harta Kekayaan harus mengatur tindak pidana tertentu; hasil perampasan harta kekayaan dari tindak pidana tidak hanya digunakan untuk negara tetapi juga untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang bersangkutan; perlu diatur ganti kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik; kemungkinan penegakan hukum yang berlaku surut; dan kemungkinan aset non tunai atau mata uang kripto. Kata kunci: Politik hukum, Pencucian uang, Perampasan aset, Korupsi, Indonesia
Distribution Of Joint Properties According To Balanced Justice Principle Ridwan, M; Gumilar, Gugun; Suadi, Amran; Hasan, KN Sofyan; Syaifuddin, M
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.1.2023.57-76

Abstract

The structure of joint property divided governed by Law No. 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law must fully reflect the importance of justice and legal clarity. Based on that, the issue addressed in this journal is how to design a more reasonable and legally specific partition of the joint property after divorce for the community in the relevant marital law in the future. This study is categorized as legal-normative research. According to the study's findings, the future concept of joint property law reconstruction is to incorporate the principle of balanced justice based on Pancasila into Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 97 of the Compilation of Islamic Law through amendments to Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The notion of balanced justice has been found in various Republic of Indonesia's Supreme Court decisions. As a result, some of the legal rules in the joint property decision must be reviewed while developing joint property law regulations.
Legal protection of women’s and children's rights after divorce through the E-MOSI CAPER App Suadi, Amran; Candra, Mardi; Al Hasan, Fahadil Amin; Gumilar, Gugun
Jurnal Hukum Novelty Vol. 15 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v15i1.a27347

Abstract

Introduction to the Problem: Women and children are frequently mistreated, particularly when they face legal issues. In divorce situations, for example, they often do not receive the entitlements to which they are entitled, such as mut'ah, iddah, and child support. This situation is due to the existing legal system and policies that do not reflect equality and justice for women and children, particularly in the execution of court orders carrying ex-husbands' obligations to their ex-wives. One of the legal advances in this part is using information and technology (IT) to develop a decision execution system. E-MOSI CAPER is one of the IT-based decision execution instruments that ex-wives can employ to demand that their ex-husbands voluntarily carry out the decision's obligations.Purpose/Objective of the Study: This article attempts to describe and analyze how the E-MOSI CAPER App could assure the preservation of women's and children's rights after divorce.Design/Methodology/Approach: This work adopts a qualitative research technique through normative and empirical juridical approaches, with statutory and conceptual approaches.Findings: According to this study, the E-MOSI CAPER application, one of the IT-based services released by the Bengkulu Religious High Court, is an innovation that could be used as a tool in organizing guarantees for the protection of women's and children's rights. This App can increase the compliance of ex-husbands to perform court decisions, which makes this App part of the legal instrument of the Integrated Execution System.Paper Type: Research Article
The Supreme Court and Islamic Family Law Reform: A Review of Policy Direction and Implementation Challenges Muchlis; Sururie, Ramdani Wahyu; Fautanu, Idzam; Saepulah, Usep; Gumilar, Gugun
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.14.3.2025.677-700

Abstract

The reform of Islamic family law is not only related to legal matters but also to the social and cultural values surrounding it. In Indonesia, the development of Islamic family law has relied on the government and the legislature, as reflected in the enactment of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, the lengthy legislative process, which is often laden with political interests, makes it difficult to accelerate legal reform. This study aims to analyze the role of the Supreme Court, particularly the Religious Chamber, as an institution with the potential to expedite the reform of Islamic family law through its judicial authority. applying a qualitative method and descriptive analysis, this research finds that the Supreme Court contributes significantly to Islamic family law reform through progressive decisions and the Plenary Meetings of the Religious Chamber producing  legal formulations. The main findings show that the reform agenda promoted by the Supreme Court focuses on strengthening the protection of women’s and children’s rights. The study also identifies two major challenges in implementation: variations in judges’ adherence to the plenary formulations and limited public access to information regarding the plenary outcomes. These findings underscore the importance of optimizing the role of the Supreme Court as a strategic driver in accelerating the reform of Islamic family law in Indonesia.
Co-Authors Candra, Mardi Efendi, Bahtiyar Fahadil Amin Al Hasan Idzam Fautanu KN Sofyan Hasan Lusia Sulastri, Lusia M. Ridwan MUCHLIS Ramdani Wahyu Sururie Saepulah, Usep Suadi, Amran Suma'inna Suma'inna Syaifuddin, M