Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

E-COURT SEBAGAI REALISASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sitohang, Mawar; Sinaga, Haposan Sahala Raja; Wijayati, Rr Ani; Siregar, Rospita Adelina; Widyani, I Dewa Ayu
Honeste Vivere Vol 35 No 2 (2025): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v35i2.574

Abstract

The Industrial Relations Procedure Law by Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution, regulates the procedures for resolving disputes through deliberation, mediation, conciliation, arbitration, and industrial relations courts, by applying the principles of fast, simple, and low-cost justice. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study concluded that the time period for resolving industrial relations disputes is often not by the provisions stipulated in Law Number 2 of 2004, so it is necessary to get the attention of relevant parties in the dispute resolution process by using information technology platforms such as e-court in resolving industrial relations dispute cases as has begun to be applied to the settlement of disputes at the litigation level.
Discontinuation Of Employment Relations Because The Efficiency In The Era Of Industrial Revolution 4.0 Widyani, I Dewa Ayu; Lasmaria, Desiana
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.3.2021.407-420

Abstract

Revolusi Industri 4.0 telah memberikan pengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Alasan efisiensi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan polemik yang berdampak kepada besarnya jumlah pengangguran. Penelitian dilakukan secara normatif yang bertujuan untuk menelaah undang-undang ketenagakerjaan yang belum mampu melindungi hak berkerja di era revolusi industri 4.0. Efisiensi di revolusi industri 4.0 akan mengancam kehidupan pekerja dimasa yang akan datang, dengan tergantikannya tenaga manusia dengan tenaga robot. Hak berkerja yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 di dalam Pasal 28A- 28J terancam hilang dengan berkembangnya zaman. Kewajiban konstitusi dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja di era revolusi industri 4.0, karena berkerja merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan kehidupannya.