Farhan Permaqi, Farhan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERPPU DALAM ASAS HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (KAJIAN YURIDIS NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Permaqi, Farhan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.116

Abstract

Kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi kewenangan presiden yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara RI 1945 dalam Pasal22. Pro dan kontra dalam pengeluaran perppu ini sangat menjadi perhatian publik khusunya bagi organisasi- organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Keberadaan Perppu ini menarik untuk dikaji dan ditelaah karena pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan ”political actor”. Sikap dan langkah presiden dalam hal penetapan perppu tersebutmenjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji secara khusus pokok dari sekelumit persoalan organisasi kemasyarakatan dalam dua aspek yakni dari sisi politik hukum dan mengkaji secara Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF) (THE DEATH PENALTY FOR PREPARATORS OF THE NARCOTICS CRIME ON LAW AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (IN A JURIDICAL NORMATIVE REVIEW)) Permaqi, Farhan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.419

Abstract

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu hukuman yangselama ini di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negaraIndonesia, begitu besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasionaldalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati tersebutdengan berbagai alasan dasar bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman yangsangat kejam, sadis dan tidak bermartabat.
E-BUDGETING DALAM KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH (E-BUDGETING ON STATE BUDGET AND REGIONAL BUDGET) Permaqi, Farhan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i3.413

Abstract

E-budgeting saat ini merupakan salah satu topik utama yang hangat dan uptodate untukdiperbincangkan, setelah diterapkan di Surabaya dan DKI Jakarta serta kemungkinan nantiakan diterapkan pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyusunan APBN.Begitu besar reaksi masyarakat dalam menanggapi penerapan e-budgeting tersebut denganberbagai alasan dasar, seperti bahwa e-budgeting membuat keuangan daerah menjaditransparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari penyelewengan.