Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Law Review (ILREV) DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Kukuh Fadli Prasetyo, Kukuh Fadli
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Prasetyo, Kukuh Fadli
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.376 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Welfare state conception has been adopted in the substance of the 1945 Constitution of Republic Indonesia (UUD 1945), that extracted in fourth paragraph of Preambule of UUD  1945,  by  posting  the  phrase  ‘to  improve  public  welfare’  as staatsidee of Republic of Indonesia. In amendment of UUD 1945, UUD 1945 determines economic democracy principles, as prescribed in Article 33 paragraph (4) UUD 1945. In its economic democracy, there is efficiency with justice principle that recognized as capitalistic unsure which lifts the spirit of neoliberalism. After analysing that corelation, I found and identify that some unsures of neoliberalism has been emulted in some legal policy in economic issued by the Administration of Indonesia, such as privatisation, market regulation, deregulation, and reducing public spending.
TWO IDEAS OF ECONOMIC DEMOCRACY: CONTEXTUAL ANALYSIS ON ROLE OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT AS A GUARDIAN OF DEMOCRACY Prasetyo, Kukuh Fadli
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyses the role of guardian of democracy performed by Indonesian Constitutional Court in reinterpreting the ideas of economic democracy. Although, in the 1945 Constitution, the economic democracy is well-derived from the mind’s eye of social justice which is established in Pancasila, some economic legislations tends to ignore the idea of economic democracy. Therefore, the Constitutional Court examined the disputed norms through constitutional review in order to maintain constitutional economic order. Besides, as elaborated by the Writer, the “ratio decidendi” stood behind some Constitutional Court’s verdicts used an approach which kept the two fundaments of democracy maintained. Apparently, as the guardian of democracy – not merely the protector of human rights, the Constitutional Court considered the conceptions of freedom and equality consecutively in its judicial verdicts. In this context, if liberty and equality are embodied at proportional measures in Indonesian democracy, the general welfare idealised in the Preamble of the 1945 Constitution will be promoted in our national life.
Penanganan Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual (Sebuah Penyuluhan di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat). Anisariza, Nelly Ulfah; Prasetyo, Kukuh Fadli; Tarib, Taswem
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i1.4554

Abstract

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pengurus RT/RW dan dasawisma di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Masih adanya kerawanan terjadinya kekerasan seksual menjadi dalil awal bagi kelompok Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus RT/RW dan dasawisma untuk dapat secara konstruktif mendukung penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual di dalam koridor Sistem Hukum Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kebon Kelapa ini terdiri dari: (i) pemaparan materi, (ii) moderasi diskusi dialogis, dan (iii) evaluasi tingkat pemahaman peserta melalui instrumen pre dan post-test. Berdasarkan perbandingan hasil uji pengetahuan sasaran kegiatan pada pre dan post-test¸ tampak adanya peningkatan pengetahuan pengurus RT/RW dan dasawisma di Kelurahan Kebon Kelapa mengenai penanganan korban dan pelaku kekerasan seksual, baik dalam hal aspek materiil dari UU TPKS maupun alur penanganan kasus melalui prosedur penegakan hukum. Di samping itu, kelompok Pengabdian kepada Masyarakat juga memfasilitasi diskusi interaktif untuk mengangkat permasalahan faktual yang dialami oleh sasaran kegiatan ini. Terakhir, melalui artikel ini, proyeksi nilai tambah dari kegiatan ini juga dipetakan, yaitu: pemanfaatan layanan pemulihan korban kekerasan seksual (misalnya POS SAPA di perguruan tinggi di wilayah Jakarta) dan pemanfaatan program bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kendala ekonomi untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.
Kedudukan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga : Sebuah Penyuluhan Di Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Prasetyo, Kukuh Fadli; Anisariza, Nelly Ulfah; Evita, Liza
Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/dedikasi.v3i1.94

Abstract

Sejalan dengan upaya penciptaan desa-desa yang demokratis di Indonesia, artikel ini menyumbangkan sebuah gambaran dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Bantarsari. Sebagai asumsi awal atas adanya indikasi kesalahpahaman Pengurus RT/RW terhadap statusnya, materi mengenai status dan peran dari Pengurus RT/RW. disampaikan pada sebuah kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI Berikutnya, dalam sebuah diskusi yang dialogis, kami menangkap sekurang-kurang dua permasalahan hukum yang potensial dihadapi oleh Pengurus RT/RW ini. Pertama, sekalipun bukan debitur dalam perjanjian pinjaman online, seorang pengurus terseret ke dalam penyelesaian pinjaman online yang dilakukan oleh seorang warga yang tinggal di lingkungannya. Kedua adalah kerap kalinya pengurus memasuki pekarangan warga tanpa izin ketika hendak melerai atau menyelesaikan perselisihan antar warga.
Co-Authors Anisariza, Nelly Ulfah Evita, Liza Tarib, Taswem