Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Resona : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ADIL : Jurnal Hukum Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimas Serawai Taroa : Jurnal Pengabdian Masyarakat DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Evita, Liza
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENETAPAN TANAH TERLANTAR YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 90 PK/TUN/2016 Nesia Arsya; Liza Evita; Amir Mahmud
Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2114

Abstract

Penelantaran tanah merupakan salah satu penyebab hilangnya hak penguasaan atas tanah, termasuk salah satunya adalah Hak Guna Bangunan (HGB). PT. Mojokerto Industrial Park merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan di Jawa Timur. Perusahaan tersebut memiliki Sertifikat HGB atas tanah seluas ± 153,6590 hektar yang diterbitkan sejak tahun 1996 sampai dengan 2004. Pada Maret 2013, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar melalui 44 (empat puluh empat) Surat Keputusan BPN RI No. 15/PTT-HGU/BPN RI/2013 sampai dengan No. 58/PTT-HGU/BPN RI/2013. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pemenuhan unsur-unsur dalam proses penetapan tanah terlantar yang berasal dari HGB atas PT. Mojokerto Industrial Park, bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara penetapan tanah terlantar atas HGB berdasarkan Putusan Nomor 90 PK/TUN/2016, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan tanah terlantar yang berasal dari HGB PT. Mojokerto Industrial Park. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu terdapat cacat hukum dalam aspek prosedural penerbitan surat keputusan penetapan tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana dalam tahapan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar terdapat alat bukti yang kurang dan tahapan peringatan terhadap pemegang hak yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama dan kasasi. Apabila dilihat dari aspek fungsi sosial tanah maka penetapan tanah terlantar yang dilakukan telah sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Hukum Islam, tanah terlantar dikenal dengan istilah Ihya’ Al-Mawat. Sementara, HGB bisa disamakan dengan haq al-intifa’ atau milk al-manfaat. Penetapan tanah terlantar dalam Hukum Islam ditentukan setelah 3 (tiga) tahun tidak dikelola atau dimanfaatkan.
PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Liza Evita; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.662

Abstract

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya sistematis danterpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup danmencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salahsatunya adalah dengan pengawasan selain melalui perencanaan,pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, pengawasan merupakan hal penting yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
REGULASI DAN MEKANISME IMPOR LIMBAH NON-BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Liza Evita; Ridarson Galingging
Jurnal ADIL Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i2.1649

Abstract

Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor apabila: tidak berasal dari kegiatan landfill, bukan sampah dan tidak tercampur sampah, tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3, dan homogen. Penelitian hukum normatif. Bagaimana Regulasi dan Mekanisme Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Perdagangan No 84 Tahun 2019, limbah non B3 dapat diimpor untuk bahan baku industri. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan.
PENYULUHAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 10 JAKARTA PUSAT Evie Rachmawati Nur Ariyanti; Nurul Fajri Chikmawati; Liza Evita
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2017): APRIL - JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v23i2.6874

Abstract

Abstrak Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kewenangan pemerintah untuk memungut pajak merupakan lingkup pengertian dari hukum pajak. Pemberian penyuluhan hukum pajak kepada peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu dilakukan karena mereka merupakan calon wajib pajak. Kegiatan penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban wajib pajak ditujukan kepada peserta didik kelas XII jurusan IPS karena pengetahuan tentang pajak telah sedikit mereka ketahui dari mata pelajaran ekonomi. Kewajiban warga negara bersinergi dengan hak yang telah diterima oleh warga negara. Artinya, ketika hak itu menjadi bagian yang dituntut warga negara, maka muncul kewajiban warga negara sebagai penyeimbangnya. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat bagi kelompok mitra di SMAN 10 Jakarta Pusat sehingga para peserta didik memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Pajak Abstract Article 23A of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 states that taxes and other coercivelevies for the state purposes is regulated by law. Government authority collecting taxes is the definitionscope of tax law. The education of tax law for SMA students is necessary because they are the candidates of taxpayer. This activity was addressed for IPS major XII grade students because they have known a little about taxes in the economic subjects. The obligation of citizens is followed with the rights which they have accepted. It means when citizens sue their rights, then they have some obligation for balancing.The community dedication give some benefit for partners group at SMAN 10 Jakarta with the result that the students acquire some knowledge about the rights and obligations of the taxpayer. Keywords: Rights, Obligation, Tax
Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kepada Siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta liza evita; Haban Rofiq; Kukuh Fadli Prasetyo
Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jpmwp.v3i2.986

Abstract

Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan bagian dari materi hukum lingkungan. Para siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang penyelesaian sengketa lingkungan. Oleh karena itu para siswa, khususnya siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat perlu memperoleh informasi hukum lingkungan, melalui penyuluhan hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar para siswa memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang hukum lingkungan khususnya mengenai penyelesaian sengketa lingkungan untuk selanjutnya makin berdaya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di sekolah dan menularkan pengetahuannya kepada lingkungan di sekitarnya. Penyelesaian   sengketa   lingkungan   hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman secara signifikan bagi peserta dan merupakan media yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa lingkungan. 
Kedudukan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga : Sebuah Penyuluhan Di Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Kukuh Fadli Prasetyo; Nelly Ulfah Anisariza; Liza Evita
Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/dedikasi.v3i1.94

Abstract

Sejalan dengan upaya penciptaan desa-desa yang demokratis di Indonesia, artikel ini menyumbangkan sebuah gambaran dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Bantarsari. Sebagai asumsi awal atas adanya indikasi kesalahpahaman Pengurus RT/RW terhadap statusnya, materi mengenai status dan peran dari Pengurus RT/RW. disampaikan pada sebuah kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI Berikutnya, dalam sebuah diskusi yang dialogis, kami menangkap sekurang-kurang dua permasalahan hukum yang potensial dihadapi oleh Pengurus RT/RW ini. Pertama, sekalipun bukan debitur dalam perjanjian pinjaman online, seorang pengurus terseret ke dalam penyelesaian pinjaman online yang dilakukan oleh seorang warga yang tinggal di lingkungannya. Kedua adalah kerap kalinya pengurus memasuki pekarangan warga tanpa izin ketika hendak melerai atau menyelesaikan perselisihan antar warga.
PENINGKATAN PEMAHAMAN URGENSI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR KEPADA GURU DAN MURID SMAIT ATTAUHID BABELAN Evita, Liza; Umardani, Mohamad Kharis; Mahmud, Amir
Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/mahajana.v5i3.4664

Abstract

This activity aims to provide a fundamental understanding of the importance of water resource conservation in supporting the availability of water in sufficient quantity and quality to meet the needs of humans and other living things, both now and in the future. Partners in this activity are: SMAIT Attauhid, Babelan, and Bekasi Regency. Problems faced by partners: (1) limited access to legal information about the urgency of water resources conservation (2) lack of insight into legal knowledge of partner actors related to water resources management regulations. Solutions are offered by providing education about the importance of water resources conservation. This legal counselling activity is carried out using the participatory action method supported by lecture and discussion methods. Activities have been carried out well, with the result that there has been an increase in awareness and understanding of the importance of water resources conservation, goals and principles of water resources management, community rights and obligations in water resources management, seen from before and after the implementation of legal counselling activities on the urgency of water resources conservation.
Efforts to Improve Understanding of Compensation in Land Acquisition for Development in the Public Interest at SMA Taman Harapan I Bekasi liza evita; M. Ryan Bakry; M.Kharis Umardani
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2024): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35568/abdimas.v7i4.5373

Abstract

The party entitled to the land needs to understand about compensation for the land, whose land will be used for development for public use. Partners do not understand fundamentally about compensation in land acquisition for development for public interest. This legal counseling activity is carried out using the participatory action method supported by lecture and discussion methods. This method is used to deliver cognitive extension materials such as the understanding, objectives, scope of land acquisition for development for public interest, objects of land acquisition, compensation and forms of compensation, land acquisition procedures, if there is no agreement in acquiring land for development for public interest. Based on the initial evaluation and final evaluation, significantly improved results were obtained so that it can be said that extension is one of the effective ways to provide an understanding of compensation in land acquisition for development in the public interest. It is recommended, for the future, it is necessary to conduct 1 (one) counseling specifically reviewing what if there is a disagreement in compensation maximum of 150 Indonesian.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA KADUMANEUH PANDEGLANG BANTEN Evita, Liza; Faisal, Muhammad; Chikmawati, Nurul Fajri
RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35906/resona.v8i2.2165

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan. pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Di satu sisi masih banyak tanah masyarakat di desa Kadumaneuh yang belum terdaftar atau belum memiliki tanda bukti haknya. Oleh karena itu dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran tanah, termasuk juga diskusi dan fasilitasi mengenai persoalan-persoalan konkret yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Diadakan uji pemahaman sasaran kegiatan sebelum (pre-test) dan sesudah kegiatan berlangsung (post-test). Diketahui bahwa dari keseluruhan peserta penyuluhan hukum hanya 2 (dua) orang yang tanahnya sudah memilik sertifikat tanah. Tingkat pengetahuan masyarakat berkaitan dengan pendaftaran tanah semula masih rendah, setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum menjadi meningkat tinggi.  Abstract. Land registration is a series of activities carried out by the Government on a continuous, continuous and regular basis, including the collection. processing, bookkeeping, and presentation and maintenance of physical data and juridical data, in the form of maps and lists, regarding land plots and flats, including the issuance of certificates of proof of rights for land plots that already have rights and property rights to flats and certain rights that burdened with it. On the one hand, there are still many community lands in Kadumaneuh village that have not been registered or do not have proof of their rights. Therefore, counseling and assistance activities for land registration are carried out, including discussions and facilitation on concrete issues related to land registration. A test of understanding the objectives of the activity before (pre-test) and after the activity took place (post-test). It is known that of the total participants in legal counseling, only 2 (two) people already have land certificates. The level of public knowledge related to land registration was originally still low, after community service in the form of legal counseling became high.
Kedudukan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga : Sebuah Penyuluhan Di Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Prasetyo, Kukuh Fadli; Anisariza, Nelly Ulfah; Evita, Liza
Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/dedikasi.v3i1.94

Abstract

Sejalan dengan upaya penciptaan desa-desa yang demokratis di Indonesia, artikel ini menyumbangkan sebuah gambaran dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Bantarsari. Sebagai asumsi awal atas adanya indikasi kesalahpahaman Pengurus RT/RW terhadap statusnya, materi mengenai status dan peran dari Pengurus RT/RW. disampaikan pada sebuah kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI Berikutnya, dalam sebuah diskusi yang dialogis, kami menangkap sekurang-kurang dua permasalahan hukum yang potensial dihadapi oleh Pengurus RT/RW ini. Pertama, sekalipun bukan debitur dalam perjanjian pinjaman online, seorang pengurus terseret ke dalam penyelesaian pinjaman online yang dilakukan oleh seorang warga yang tinggal di lingkungannya. Kedua adalah kerap kalinya pengurus memasuki pekarangan warga tanpa izin ketika hendak melerai atau menyelesaikan perselisihan antar warga.
Co-Authors Amir Mahmud Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anisariza, Nelly Ulfah Chantika, Suci Chantika5 Evie Rachmawati Nur Ariyanti Evie Rachmawati Nur Ariyanti Gilang Ramadhan Haban Rofiq Kukuh Fadli Prasetyo Kukuh Fadli Prasetyo Kukuh Fadli Prasetyo, Kukuh Fadli M. Ryan Bakry M. Ryan Bakry M.Kharis Umardani M.Kharis Umardani Muhammad Faisal Nelly Ulfah Anisariza Nesia Arsya Nuraini, Oktavianisa Nurul Fajri Chikmawati Nurul Fajri Chikmawati Putri Amaria R Ridarson Galingging Umardani, Mohamad Kharis Wijaya, Dodik Pranata