Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Public Studies and Business Administration Journal
Amas Mashudin
Universitas Medan Area
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Amas Mashudin; R. Hamdani Harahap; Budi Hartono
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 1 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.818 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i1.1254

Abstract

This study aims to determine the imImplementation of PP Policy no 11 of 2021 article 4 regarding the management of Bumdes in Citaman Jernih Village, Perbaungan Sub-District, Serdang Bedagai District, North Sumatra Province using qualitative methods. The research instrument is the researcher himself with the informants selected purposively. Data collection techniques are carried out in three ways through: observation, interviews, and documentation which are commonly used in qualitative research. The results of the study using standard indicators and policy objectives, rewsources, inter-organizational realtionships, characteristics of implementing agents, sosial, economic and political environment and disposition of implementors, show that the implementation of PP Policy No 11 of 2021 article 4 on the management of Bumdes in Citaman Jernih Village Sub-district Perbaungan Serdang Bedagai District North Sumtra Province is not yet optimal. As for the factors that influence the implementation of PP No 11 of 2021 article 4 regarding the management of Bumdes at the research locus, they area resources, inter-organizational relationships, and the characteristics of implementing agents. In the end, the implementation of the policy that has not been optimal has caused the effectiveness of the Bumdesa Management not to meet the stated objectives.
Transformasi Administrasi Publik Di Era Digital: Inovasi Dan Tantangan Mashudin, Amas
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i1.433

Abstract

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi administrasi publik di era digital merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Pemerintah di seluruh dunia harus memberikan layanan publik yang efisien dan transparan serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat yang cepat dan berubah. Digitalisasi administrasi publik adalah solusi strategis untuk mengatasi keterlambatan birokrasi, kompleksitas data, dan tuntutan keterbukaan informasi. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar terkait infrastruktur, kompetensi SDM, regulasi, dan masalah keamanan siber. Untuk memahami berbagai kesulitan yang terkait dengan inovasi digital, penelitian ini menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis inovasi digital yang digunakan dalam administrasi publik dan menganalisis tantangan yang dihadapi selama transformasi ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan digitalisasi berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, menggunakan teknik studi pustaka dan analisis konten. Data yang dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan artikel ilmiah yang relevan dianalisis menggunakan teknik tematik untuk menemukan pola inovasi dan hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik telah membawa banyak perubahan, termasuk sistem informasi terintegrasi, layanan daring (e-service), dan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dihadapi. Ini termasuk perbedaan digital di antara wilayah, kekhawatiran budaya birokrasi, kebutuhan akan peraturan yang lebih fleksibel, dan pelatihan digital yang menyeluruh untuk aparat negara. Ketidakmampuan untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah transformasi administrasi publik di era digital.
Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citamanis Desa Citaman Jernih Serdang Bedagai Mashudin, Amas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citamanis. Fenomena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes Citamanis belum berjalan dengan baik, yang mengakibatkan penurunan pendapatan BUMDes dan, akibatnya, Pendapatan Asli Desa juga turun karena BUMDes merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menurut Miles dan Huberman, 2014 yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BUMDes Citamanis Desa Citaman Jernih Kabupaten Serdang Bedagai belum optimal. Hal ini terlihat dari dari sisi kualitas layanan pengelola Bumdes masih kurang kompeten baik dari pengetahuan,keterampilan dalam mengelola BUMDes maupun dalam memberikan layanan pada masyarakat. Responsivitas,  produk unit yang saat ini ada di BUMDes Citamanis dirasa bukan menjadi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga masih ada masyarakat yang belum merasakan layanan BUMDes karena pengelola kurang responsiv, Akuntabilitas di BUMDes Citamanis sudah cukup baik karena setiap kegiatan selalu dibuat laporan pertangung jawaban untuk di laporkan pada saat rapat anggota tahunan, namun dalam menyelesaikan laporan keuanganya masih belum cepat tangkap karena dalam melaporkan laporan keuangan. Namun, kinerja dapat meningkat jika para pengelola mengikuti pelatihan sosialisasi mengenai pengelolaan yang efektif dan memperbaiki faktor- faktor terkait sehingga BUMDes dapat meningkatkan pendapatannya, yang akan berdampak pada Pendapatan Asli Desa.
Membangun Tata Kelola Sampah Yang Akuntabel Melalui Penerapan Good Governance Di Kota Medan Mashudin , Amas
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3570

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Medan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip good governance. Sebagai salah satu kota metropolitan dengan volume sampah harian yang mencapai lebih dari 2.000 ton, keterbatasan fasilitas, infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas kebijakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan prinsip good governance dalam tata kelola sampah, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas kelembagaan di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, studi ini mengkaji sejauh mana desentralisasi pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 dan 19 Tahun 2021 berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan keterlibatan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik good governance mulai terimplementasi melalui program edukasi lingkungan dan pengembangan bank sampah yang menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Meskipun demikian, sejumlah kendala seperti keterbatasan armada pengangkutan, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan krusial. Upaya DLH melalui optimalisasi sarana, peningkatan edukasi berbasis komunitas, serta rencana kolaborasi dengan sektor swasta menunjukkan arah transformasi menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan efektif. Secara keseluruhan, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Kota Medan telah meletakkan fondasi bagi sistem pengelolaan yang berkelanjutan, meskipun masih membutuhkan penguatan kapasitas teknis, kelembagaan, dan sinergi lintas sektor.
SUSTAINABLE PUBLIC POLICY IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE: A COMPARATIVE STUDY OF GLOBAL BEST PRACTICES Amas Mashudin
Public Studies and Business Administration Journal (PUSBA) Vol. 1 No. 4 (2024): Public Studies and Business Administration Journal (PUSBA)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/qz3fx640

Abstract

Climate change is an urgent global challenge, requiring a systematic and sustainable public policy response. This research aims to identify the main principles and characteristics of sustainable public policies that are effective in mitigating and adapting to climate change in various countries. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, we analyze 40 peer-reviewed articles published in the last decade. Findings show that successful policies are based on principles such as good governance, evidence-based approaches, and cross-sector collaboration. Additionally, characteristics of effective policies include a strong regulatory framework, market-based instruments, and transparent monitoring mechanisms. A comparative analysis of best practices, including the European Green Deal, US Inflation Reduction Act, Nordic Climate Governance Model, And Indonesia’s Low Carbon Development Initiative, reveals that a combination of regulatory strategies and economic incentives can significantly reduce greenhouse gas emissions. This research provides valuable insights for policymakers in designing more adaptive and effective climate policies.
Penguatan Manajemen Organisasi dan Administrasi Ikatan Remaja Masjid Ali Imran (IRMASAN) di Desa Sei Rotan Amas Mashudin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9195

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari permasalahan lemahnya sistem manajemen dan administrasi pada Ikatan Remaja Masjid Ali Imran (IRMASAN) di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang berdampak pada menurunnya keterlibatan remaja dalam aktivitas keagamaan dan sosial di lingkungan masjid. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat tata kelola organisasi dan administrasi IRMASAN agar dapat berfungsi secara optimal sebagai wadah pembinaan remaja muslim yang produktif, mandiri, dan berkarakter Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan pelaksanaan mencakup observasi awal, koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, sosialisasi, serta pendampingan langsung kepada pengurus dan anggota IRMASAN. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui workshop dan pelatihan mengenai manajemen organisasi, penyusunan AD/ART, administrasi kelembagaan, serta pengelolaan surat-menyurat dan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman, keterampilan, dan kesadaran pengurus terhadap pentingnya penataan administrasi dan struktur organisasi. Selain itu, IRMASAN mampu menyempurnakan dokumen organisasi, melengkapi atribut kelembagaan, serta menerapkan mekanisme kerja yang lebih sistematis dan akuntabel. Dukungan aktif dari masyarakat, BKM, dan tokoh agama turut berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan ini. Dengan demikian, upaya penguatan manajemen organisasi dan administrasi melalui proses pendampingan yang berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan IRMASAN, memperkokoh solidaritas remaja masjid, serta mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional dan berorientasi pada kemajuan umat.
FRAGMENTATION OF AUTHORITY OF THE FREE NUTRITIONAL MEAL PROGRAM FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION Amas Mashudin
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 6 No. 4 (2026): August
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Free Nutritious Meals (MBG) Program is a strategic government policy designed to improve the nutritional status of the community, enhance the quality of human resources, and support efforts to accelerate the reduction of stunting in Indonesia. Despite the high expectations for the program, its implementation still faces various governance issues, particularly those related to the division of authority between government institutions. The involvement of many actors in the planning, budgeting, implementation, and monitoring processes has not been fully accompanied by an effective coordination mechanism, potentially leading to overlapping tasks, differing policy interpretations, and inconsistencies in implementation across regions. Based on these conditions, this study aims to analyze the forms of fragmentation of authority in the implementation of the Free Nutritious Meals Program and explain its implications for the effectiveness of governance from a public administration perspective. The study used a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews with stakeholders, observations of program implementation, and reviews of various policy documents, regulations, and institutional reports related to the MBG implementation. Data were analyzed through thematic analysis using source and method triangulation to strengthen the validity of the research results. The research findings indicate that fragmentation of authority not only impacts the effectiveness of inter-institutional coordination but also results in slow decision-making, administrative inefficiencies, and variations in program implementation at the regional level. Furthermore, the study found that strengthening collaborative governance, clarifying role allocations, harmonizing regulations, and utilizing integrated information systems can improve coordination and enhance the effectiveness of program implementation. Therefore, strengthening institutional synergy and realigning the distribution of authority are crucial prerequisites for realizing a more effective, accountable, and sustainable Free Nutritional Meal Program within the framework of public administration in Indonesia.
Co-Authors Budi Hartono R. Hamdani Harahap