Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Spektrum Hukum
Edy Sismarwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KONTESTASI NORMA HAK GUGAT PASIEN DENGAN NORMA ADEKUAT DALAM PASAL 32 HURUF Q UU RUMAH SAKIT Edy Sismarwoto
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.82 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i2.1074

Abstract

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum atas Hak Pasien apabila terjadi sengketa perdata, karena adanya kelalaian dokter Rumah Sakit yang merugikan pasien. Dengan metode penelitian yuridis normatif ditemukan norma yang disharmonis di dalam satu ketentuan UU Rumah Sakit, yaitu terdapat kontestasi antara norma hak gugat pasien dengan norma adekuat, sehingga norma hak gugat pasien tidakdapat dilaksanakan. Analisis interpretatif terhadap logika aturan hokum digunakan untuk memahami persoalan tersebut dan menemukan solusinya. Adanya norma adekuat menghalangi gugatan perdata sehingga harus direformulasi dengan norma adekuat lain yang harmonis dengan hak gugat perdata.
PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL “SUPERMAN” ANTARA DC COMICS MELAWAN PT MARXING FAM MAKMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST) Satya Lejar Wijaya; Budi Santoso; Edy Sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.425 KB)

Abstract

Dewasa ini, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas pada sebuah produk barang dan/atau jasa, melainkan juga memberikan nilai ekonomis bagi produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur yaitu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas dasar itikad tidak baik. Hal tersebut dibuktikan dengan PT Marxing Fam Makmur menggunakan elemen-elemen pokok dari merek “Superman” milik DC Comics, berupa tanda tulisan asing “Superman”, Logo S, dan lukisan tokoh Superman pada merek miliknya. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui pembuktian asas itikad baik dan itikad tidak baik dalam sengketa penggunaan merek terkenal “Superman” oleh PT Marxing Fam Makmur terhadap DC Comics menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa PT Marxing Fam Makmur terbukti mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik, sehingga merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Di samping itu, penulis juga menyakini bahwa dibutuhkannya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara berkala terkait merek-merek yang sudah terdaftar untuk mengurangi atau mencegah adanya risiko pelanggaran-pelanggaran terhadap merek oleh pelaku usaha yang memiliki niatan buruk demi mendapatkan keuntungan pribadi.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN USAHA ANTARA PENYEDIA JASA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA Adikta Nugroho; Paramita Prananingtyas; Edy Sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.788 KB)

Abstract

Persaingan usaha merupakan hal yang harus dijaga oleh pemerintah agar terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau monopoli. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana demokrasi ekonomi yang berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa di dalam pasar yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghindari terjadinya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Sistem Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyediakan alternatif baru dalam meotde bertransaksi merupakan terobosan baru yang berkembang sebagaimana perkembangan zaman di era digital ini. Sistem pembayaran LKD yang masih tergolong baru di Indonesia ini, cukup digemari oleh masyarakat karena kemudahan sistem yang disediakan serta pengaplikasiannya yang mudah serta LKD ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. LKD yang masih tergolong baru di Indonesia justru harus menjadi perhatian pemerintah melalui KPPU yang harus dapat mengawasi dengan jeli jejak kembang usaha ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakanan adalah deskriptif analitis dan metode analisa dari penelitian ini ialah kualitatif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA (BREEDER’S RIGHTS) DAN HAK PETANI (FARMER’S RIGHTS)MENURUT UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Elsya Lucia Gracella; Budi Santoso; Edy Sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.406 KB)

Abstract

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat diperlukan dalam bidang pertanian di Indonesia. Pengaturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Penyusunan UU PVT seharusnya melindungi hak para pemulia (Breeder’s Rights) dan tidak boleh mencederai hak istimewa petani (Farmer’s Privilege). Akan tetapi, masih ada kasus tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang dalam penyelesaiannya tidak menggunakan UU PVT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang PVT dalam UU PVT di Indonesia masih kurang jelas dan seimbang dalam mengatur antara Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dengan Hak Petani (Farmer’s Rights). Diketahui pula bahwa masih banyak petani pemulia tanaman yang belum juga mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya, dikarenakan rumit dan mahalnya pendaftaran PVT.
AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM KEGIATAN PERBANKAN Irham Faishal; Budiharto Budiharto; Edy sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.029 KB)

Abstract

Perbankan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu Negara, di dalamnya mengatur mengenai arus lalulintas pembayaran berupa instrument pembayaran. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan adanya instrument pembayaran yang aman dan mudag untuk digunakan, bilyet giro muncul sebagai salah satu instrument pembayaran yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Dalam menggunakan bilyet giro terdapat syarat penyediaan dana pada tenggang waktu pengunjukan, penerbitan bilyet giro yang tidak disertakan dengan dana guna pemenuhan pemindahbukuanya kemudian akan disebut dengan bilyet giro kosong..Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer, data sekunder dan data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan seorang nasabah yang telah memenuhi kriteria daftar hitam akan dicantumkan namanya dalam daftar hitam nasional.
Co-Authors Adikta Nugroho Budi Santoso Budiharto Budiharto Elsya Lucia Gracella Irham Faishal Paramita Prananingtyas Satya Lejar Wijaya