Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Studia Legalia
Rozin Achrorul Fikri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PASAL 275 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DARI KEGIATAN ISOLASI MANDIRI DALAM PENANGANAN COVID-19 (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDU Rozin Achrorul Fikri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rozin Achrorul Fikri, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: rozinfikri@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pasal 275 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah infeksius dari kegiatan isolasi mandiri dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan Pengelolaan limbah infeksius dari kegiatan isolasi mandiri serta upaya yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius dari kegiatan isolasi mandiri di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah infeksius yang ada. Pelaksanaan pengangkutan limbah infeksius sampai dengan TPS masih ditangani oleh Desa/Kelurahan sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo baru dimulai dari TPS sampai dengan pengelolaan pada TPST. Faktor yang mempengaruhi antara lain tidak adanya aturan pelaksana, kurangnya koordinasi antara Dinas dan Desa/Kelurahan berkaitan dengan pengelolaan limbah infeksius, kurangnya fasilitas pengelolaan limbah yang dimiliki, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pengelolaan limbah infeksius yang benar. Upaya yang dapat dilakukan DLH Kabupaten Ponorogo sejauh ini adalah dengan membuka pelaporan jika terdapat limbah infeksius dari kegiatan isolasi mandiri yang tidak terkelola dengan benar serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Kata Kunci: COVID-19, Limbah infeksius, Pelaksanaan ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of Article 275 of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management related to the management of infectious waste resulting from Covid-19 self-isolation and to find out the factors affecting the management of the infectious waste and the measures taken. The research em
Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Dalam Penangan Covid-19: Analisis Kritis Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Rozin Achrorul Fikri
Jurnal Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data)
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.194 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah infeksius yang berasal dari rumah tangga suspek, probable, terkonfirmasi dan kontak erat COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2020. Terinspirasi dari tidak terpetakan nya secara resmi lokasi dari masyarakat yang melakukan isolasi mandiri kemudian belum adanya peraturan resmi yang dikeluarkan sehingga pengelolaanya menjadi tidak jelas. Dengan memakai penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penelitian ini berusaha untuk menemukan implementasi pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga. Kemudian dilanjutkan analisis tentang bagaimana dasar aturan mengikat dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam peraturan perundang-undangan, urgensi dari dibentuknya peraturan pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga dan implementasinya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang ada pendapat ahli, jurnal ilmiah dan media internet serta mengkaji kendala atau problematika yang timbul dalam penerapan nya. Setalah itu di lanjutkan dengan alasan Peraturan Presiden merupakan bentuk aturan yang paling ideal untuk mengatur permasalahan tersebut.
Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Dalam Penangan Covid-19: Analisis Kritis Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Rozin Achrorul Fikri
Journal of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v2i01.5

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah infeksius yang berasal dari rumah tangga suspek, probable, terkonfirmasi dan kontak erat COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB. 3/3/2020. Terinspirasi dari tidak terpetakan nya secara resmi lokasi dari masyarakat yang melakukan isolasi mandiri kemudian belum adanya peraturan resmi yang dikeluarkan sehingga pengelolaanya menjadi tidak jelas. Dengan memakai penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penelitian ini berusaha untuk menemukan implementasi pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga. Kemudian dilanjutkan analisis tentang bagaimana dasar aturan mengikat dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam peraturan perundang-undangan, urgensi dari dibentuknya peraturan pengelolaan sampah B3 dari rumah tangga dan implementasinya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang ada pendapat ahli, jurnal ilmiah dan media internet serta mengkaji kendala atau problematika yang timbul dalam penerapan nya. Setalah itu di lanjutkan dengan alasan Peraturan Presiden merupakan bentuk aturan yang paling ideal untuk mengatur permasalahan tersebut.
Co-Authors