Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Komunitas Yustisia
Sapto Hermawan
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Arif Waskitha Aji; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.52077

Abstract

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari respondern atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolan sampah plastik di wilayah pantai.
Problems with the Legal Status of Land Ownership Anak Dalam Tribe Indigenous People Reni Fatmala Sari; Sapto Hermawan; Andina Elok Puri Maharani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.2941

Abstract

This study aims to examine and analyze the legal status of land ownership for the indigenous people of the Suku Anak Dalam in Batanghari Regency, as well as the legal status of land ownership for the indigenous people of the Suku Anak Dalam in Batanghari Regency. This research will be conducted by looking at the positive and negative aspects of land ownership. In this technique, the author's legal research is used as the main emphasis (legal research). The results of the study show that the existence of regulation P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 has not accommodated the intent of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation Article 32 and Law Number 41 of 1999, which state that national park areas are managed with a zoning system consisting of core zones, utilization zones, and other zones according to requirements. This regulation indicates that other zones within a national park, such as rehabilitation zones, special zones, and religious, cultural, and historical zones, are allowed to be managed in accordance with the mandate, while Perdirjen P.6/KSDAE This condition will certainly lead to multiple interpretations of access zoning management by related parties, including the village government and the local community.
Co-Authors Andina Elok Puri Maharani Arif Waskitha Aji Rahayu Subekti Reni Fatmala Sari