Elisa Susanti
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KLASTER MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Owen Rahadian Naufal; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41268

Abstract

This study aims to describe empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government. Empowerment intended for Cimahi City’s small and medium industries food and beverages cluster based on the fact that the quality of human resources still not good and Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City also lack in creating a condition for small and medium industries food and beverages cluster to develop. The purpose of this research is to how the empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government could create small and medium industries food and beverages cluster that are independent, competitive and advanced. The research method used by author is qualitative approach. The research shows that empowerment of small and medium industries food and beverages cluster which carried out by Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City not yet appropriate by the existing empowerment approach because the aspects of strengthening, protection and support have not been fulfilled. In strengthening, Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City has not yet maximizing its capacity to generate small and medium industries food and beverages cluster through workshop during the Covid-19 pandemic. In protection, Government Regulation Number 28 of 2021 concerning Industrial Impelementation has not been implemented. And from support, there are still a barrier in providing support, in machine restructuring program the information provided is not distributed well and the disseminaton of information provided is still focused on one platform so that it has not run optimally. Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan indusri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pemberdayaan yang diperuntukkan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman Kota Cimahi ini dilatarbelakangi dari kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi yang masih kurang dalam menciptakan iklim untuk pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman untuk berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi dapat menciptakan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi belum sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang ada karena belum terpenuhinya aspek penguatan, perlindungan dan penyokongan. Dari aspek penguatan, belum maksimalnya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dalam membangkitkan pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman melalui pelatihan disaat pandemi Covid-19. Dari aspek perlindungan, belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Industri. Dan dari aspek penyokongan, masih adanya hambatan dalam memberikan dukungan yaitu pada bantuan restrukturisasi mesin, informasi yang diberikan belum merata serta penyebaran informasi yang diberikan masih terfokus pada satu platform sehingga belum berjalan dengan optimal.
INOVASI KEBIJAKAN E-MONEVLAP (ELEKTRONIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN) PADA BAGIAN PROGRAM DESAIN KUALITAS DAN PEMABNGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG Pelangi Bening; Elisa Susanti; Rd Ahmad Buchari
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41269

Abstract

This study explains about the City of Bandung in its governance, making policy innovations in the form of an e-Monevlap system (Electronic Monitoring, Evaluation and Reporting) against the background of the low realization of budget absorption in order to accelerate regional development in the City of Bandung which is carried out by the Program, Design and Quality Development Section of the Secretariat Bandung. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of e-Monevlap Policy Innovations (Electronic Monitoring, Evaluation and Reporting in the Design and Quality Development Program Section of the Bandung City Regional Secretariat. The research method used is a qualitative approach. The technique of determining informants uses Purposive Techniques. Researchers use guidance theory A Framework for Analyzing the Implementation of Innovation by Steelman (2010). The results show that the agency has not paid attention to several component factors in implementing e-Monevlap policy innovations, especially on individual factors, structure and culture.From the individual factors in this study the problems that occur caused by the human resources of 74 regional apparatuses in the city of Bandung which have not been maximized in carrying out reporting on budget realization as well as the physical progress of the implementation of each program and activity. From structural factors, it is hampered by policy makers and In this case, the Design and Development Quality Program Division ignores SOPs in the implementation of e-Monevlap and there are no special rules governing the implementation of e-Monevlap, so that this causes e-Monevlap to not be optimal in its implementation. And from the cultural aspect, what is discussed in this factor is the framing component where the policy innovation of the e-Monevlap system cannot solve existing problems, as researchers found that e-Monevlap has not been able to convey to its object, namely the Bandung City regional apparatus, so this implementation still not optimal. Penelitian ini menjelaskan tentang Kota Bandung dalam tata kelola pemerintahan nya membuat Inovasi kebijakan berupa sistem e-Monevlap (Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan) di latarbelakangi rendahnya realiasi penyerapan anggaran guna  percepatan pembangunan daerah di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Inovasi Kebijakan e-Monevlap (Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik Purposive. Peneliti menggunakan guidance theory A Framework for Analyzing the Implementation of Innovation oleh Steelman (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi belum memperhatikan beberapa komponen faktor dalam melaksanakan inovasi kebijakan e-Monevlap khususnya pada factor individual, struktur dan budaya. Dari factor individual dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi disebabkan oleh SDM dari 74 OPD di Kota Bandung yang belum maksimal dalam melaksanakan pelaporan realisasi anggaran serta progress fisik pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dari faktor struktur terhambat disebabkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan mengabaikan SOP dalam pelaksanaan e-Monevlap juga tidak adanya aturan khusus yang mengatur pada pelaksanaan e-Monevlap, sehingga hal tersebut menyebabkan e-Monevlap belum optimal dalam pelaksanaannya. Dan dari aspek budaya, yang dibahasa dalam faktor ini adalah komponen framing dimana inovasi kebijakan sistem e-Monevlap ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti yang peneliti temukan e-Monevlap belum mampu tersampaikan pada objek nya yakni OPD Kota Bandung, sehingga pelaksanaan ini masih belum optimal.