Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PILKADA SERENTAK Supratiwi Supratiwi; Nunik Retno Herawati; Priyatno Harsasto; Fitriyah Fitriyah; neny marlina; dian iskandar
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 2, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.477 KB) | DOI: 10.14710/jpv.2021.9583

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pendidikan politik yang menyasar mahasiswa sebagai target grup berbentuk sosialisasi. Kegiatan pengabdian ini masuk dalam kategori  sosialisasi politik tidak langsung karena menggunakan new era media secara daring dengan memanfaatkan platform Youtube sebagai channel untuk menyampaikan pesan pendidikan politik. Pengabdian ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu survey dan sosialiasi. Survey dilakukan untuk mengetahui konsep partispasi politik target group, sementara sosialisasi ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan politik dan juga meningkatkan kesadaran atas kewajiban sebagai warga Negara. Ujung pendidikan politik ini adalah pada eskalasi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi dalam cycle election, karena partisipasi politik merupakan salah satutolak ukur demokrasi dan sangat penting dalam menghidupkan roh demokrasi suatu Negara.Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pendidikan politik yang menyasar mahasiswa sebagai target grup berbentuk sosialisasi. Kegiatan pengabdian ini masuk dalam kategori  sosialisasi politik tidak langsung karena menggunakan new era media secara daring dengan memanfaatkan platform Youtube sebagai channel untuk menyampaikan pesan pendidikan politik. Pengabdian ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu survey dan sosialiasi. Survey dilakukan untuk mengetahui konsep partispasi politik target group, sementara sosialisasi ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan politik dan juga meningkatkan kesadaran atas kewajiban sebagai warga Negara. Ujung pendidikan politik ini adalah pada eskalasi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi dalam cycle election, karena partisipasi politik merupakan salah satutolak ukur demokrasi dan sangat penting dalam menghidupkan roh demokrasi suatu Negara.
Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? Puji Astuti; Neny Marlina
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i2.16035

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas (membandingkan pilkada tahun 2015 dan 2021). Fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat memaknai politik uang dan apakah uang menjadi penentu utama masyarakat sebagai pemilih dalam mendukung calon? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang merupakan informan kunci yang telah ditetapkan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat lebih menoleransi praktik politik uang karena mereka menganggap menerima uang dan materi lainnya dari calon adalah bagian dari tradisi panjang dan bukan merupakan pelanggaran moral. Penelitian ini juga menemukan bahwa uang dan materi lainnya bukanlah alasan utama yang mempengaruhi masyarakat dalam mendukung kandidat. Mereka juga melihat kapasitas calon, pribadi, serta latar belakang kehidupan keluarga mereka. Meski semua calon menawarkan uang kepada rakyat tetapi mereka hanya menerima uang dari calon yang mereka putuskan untuk dipilih. Di masa depan, politik uang merupakan praktik yang buruk karena dengan demikian praktik tersebut akan merusak nilai-nilai moral dan menghalangi calon dengan kapasitas penuh untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah dengan alasan mahalnya biaya proses politik. Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memerangi politik uang sebagai kegiatan yang berbahaya.