Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
A.M. Endah Sri Astuti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-ANAK/2018/ PN SMG) Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan; Umi Rozah; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.806 KB)

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuhberkembang dan berpartisipasi. Salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.Dan dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagi hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP OLEH SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI WILAYAH KOTA SEMARANG Muhamad Khoirul Imam; Pujiyono Pujiyono; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.6 KB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan jaman tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya. Salah satunya yaitu tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan juga oknum masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016  Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas saber pungli ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada saat ini dan bagaimana prospek dari pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Semarang disertai dengan penjelasan tentang faktor penghambat yang dialami dan upaya penanggulangan yang dilakukan satgas saber pungli kota semarang dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG Ahmad Syauqi; Nur Rochaeti; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.74 KB)

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan negara negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi penyalahguna narkotika tersebut adalah anak anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang anak anak dibawah umur ini menjadi pengedar obat obatan narkotika tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh anak, hukum pidana memiliki kebijakan. Dalam kebijakan hukum pidana memperhtikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika dan pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan melihat kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridi adalah pendekatan yang bersandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan mengutamakan restorative justice. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang dikenakan pada Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT BIROKRASI YANG BERINDIKASI TIPIKOR MELALUI MOU ANTARA APIP DAN APH Aridya Wicaksono; Pujiyono Pujiyono; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.479 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Praktek Penyelesaian Perkara Penlayahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MoU Antara APIP dan APH. Pembangunan di tingkat daerah haruslah maju seiring berkembangnya zaman agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Hal ini merupakan tugas bagi pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan daerah untuk tetap melaksanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Realita menunjukkan bahwa masih banyak pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan daerah yang mengalami ketakutan dalam mengambil keputusan dalam proyek pembangunan strategis nasional karena akan dilaporkan atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor. Berdasarkan hal tersebut  ditandatanganilah MoU antara APIP dan APH pada tahun 2018 untuk memberikan kesepahaman dalam menangani laporan antara APIP dan APH selaku pihak yang berwenang menyelesaikan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini merupakan langkah untuk mengedepankan langkah administrasi dalam penyelesaian laporan penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi berindikasi tipikor yang inheren dengan asas Ultimum Remedium.
Co-Authors Ahmad Syauqi Aridya Wicaksono Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan Muhamad Khoirul Imam Nur Rochaeti Pujiyono Pujiyono Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*,