Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Risandhy Tegar Aditama; Untung Sri Hardjanto; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.536 KB)

Abstract

Merokok di Kota Batam diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri, merokok juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif. Interaksi antara perokok aktif dengan perokok pasif ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti misalnya mall, terminal, pelabuhan, dll. Di tempat-tempat seperti ini, tidak ada pembatas antara ruangan yang diperuntukkan bagi perokok dengan yang bukan perokok, sehingga asap yang dikeluarkan akan terhisap tidak hanya oleh perokok itu sendiri tetapi juga juga oleh orang lain yang berada di sana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana Perwujudan Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Tempat Umum dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi-analitis. Data yang sudah diperoleh, dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kota Batam, Tempat umum terdiri dari Mall, plaza, supermarket, department store, restoran, café, time-zone, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Dinas Kesehatan melakukan upaya persuasif yaitu upaya yang dilakukan dengan melalui sosialisasi, pengarahan, dan ajakan. Dalam perwujudan  Kawasan Tanpa Rokok muncul hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam baik dari factor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari kurang optimalnya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berupa sanksi pidana terhadap pelanggar KTR belum dilaksanakan dikarenakan belum dikeluarkannya surat untuk melaksanakan penegakan sanksi pidana, masalah yang berasal dari factor eksternal yaitu Tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang baik dan sulitnya mengubah perilaku bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok. Upaya untuk mematuhi Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Daerah Kota Batam dapat memberikan sanksi administratif berupa sanksi tertulis, sanksi lisan, pembekuan izin, pencabutan izin dan penarikan produk dan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda. Solusi dari hambatan yang timbul ialah pihak Dinas Kesehatanlebih mensosialisasikan tentang kawasan tanpa rokok dan secepatnya melaksanakan penindakan sanksi pidana terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok.
ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA KUASI NEGARA (STUDI KASUS : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI OBJEK HAK ANGKET DPR) Yosef Diaz; Fifiana Wisnaeni; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.208 KB)

Abstract

Penulisan Hukum ini membahas mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu di dalam system ketatanegaraan di Indonesia dengan studi kasus Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Obyek Hak Angket dari DPR. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat system pemerintahan di Indonesia yang berasaskan Trias Politika dimana pembagian kekuasaan dibagi menjadi Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Namun di dalam penyelanggaraan pemerintahan juga terdapat lembaga Negara bantu yang berfungsi membantu dalam menjalankan tugas – tugas dari Lembaga Negara tersebut, yang salah satunya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hukum primer, hokum sekunder, dan hokum tersier. Dalam penulisan hokum  ini, dirumuskanbahwaPutusanMahkamahKonstitusiNomor 36/PUU-XV/2017 kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara bantu yang termasuk lembaga negara bantu di ranah Eksekutif dimana DPR sebagai lembaga legislative dapat melaksankan hak angketnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka menjaga keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi serta dapat meminta pertanggungjawaban atas tupoksi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat memperhatikan seluruh ketentuan hokum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 Joko Susanto; Untung Dwi Hananto; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.109 KB)

Abstract

Proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 27 Juni 2018, masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran tersebut yaitu netralitas ASN dan pelanggaran pidana. Adanya dugaan pelanggaran tersebut menjadi fokus Panwaslu Karanganyar dalam pengawasi pemilihan yang dilakukan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran.  Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar  dari penyusunan daftar pemutahiran data pemilih, pendaftaran calon, penjadwalan dan pelaksanaan kampanye, pengawasan masa tenang, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Adapun hambatan yang dihadapi Panwaslu Karanganyar adalah  sumber daya anggota Pengawas kurang memadai,  kultur hukum masyarakat dan terbatasnya waktu dalam menindaklanjuti pelanggaran hal ini dikarenakan kurang  koordinasi antara anggota pengawas serta peraturan  penindakan pelanggaran pemilu tidak memberikan waktu penindakan yang cukup panjang.
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS Satya Adi Kiswara; Untung Dwi Hananto; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.913 KB)

Abstract

Implementasi tugas dan fungsi layanan pendidikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik , yang dimana dinas sosial telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan dan pembinaan pendidikan kepada penyandang disabilitas serta aksesbilitas yang digunakan sebagai bantuan penyandang disabilitas. Penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam  program pelatihan serta pendidikan  yang telah diselenggarakan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014  ini seperti pelatihan elektronik, pelatihan menjahit, pelatihan kewirausahaan dan  pendidikan inklusi untuk penyandang disabilitas berjalan dengan baik tetapi masih ada hambatan dan  dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan Pendidikan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas memang terdapat kendala seperti guru pembimbing, masih kurang nya aksesbilitas,kurangnya pemeratan program pelatihan difabel serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi difabel,.Program-program yang sudah diselenggarakan  serta bantuan berupa aksesbilitas guna untuk membantu penyandang disabilitas beraktivitas dan menunjang keterampilan ,kemampuan yang dikembangkan sudah dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh penyandang disabilitas, memberikan hak pendidikan khusus difabel serta meningkatkan sarana prasarana tempat bagi penyndang disabilitas.
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 Annisa Risqiana Maulinda; Untung Dwi Hananto; Lita Tyesta ALW
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.399 KB)

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang “Tugas dan Wewenang KPU dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2018”. Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Tegal 2028 tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat Kabupaten Tegal termasuk dari para penyandang disabilitas. Meski penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas akan tetapi para penyandang disabilitas pun memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya  Belajar dari pilkada Kabupaten Tegal sebelumnya, maka dibutuhkanlah perhatian dan peranan khusus dari pihak penyelenggara pilkada Kabupaten Tegal utamanya KPU Kabupaten Tegal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, serta kendala yang di hadapi KPU Kabupaten Tegal dan relevansinya dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tegal berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas bukan hanya mengikuti sosialisasi yang ada dilapangan akan tetapi, di ikut sertakan dalam acara kampanye yang diselenggarakan dari pihak KPU. KPU juga gencar melakukan sosialisasi dikalangan disabilitas, tentunya dibantu oleh Disabilitas Slawi Mandiri (DSM). Menurut para penyandang disabilitas dan DSM(Difabel Slawi Mandiri) bahwasanya peran KPU sudah bagus, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pun sudah ada seperti contohnya penjemputan bola atau yang bisa disebut juga penjemputan pemilih ke TPS. Meski memang masih harus disempurnakan akan tetapi peran dan upaya KPU Kabupaten Tegal tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya. Sehingga tak heran jika partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat cukup tajam dipilkada Kabupaten Tegal 2018.
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI BADAN PENGAWAS PEMILU Fikri Zikri Ramdanu Cahya; Untung Sri Hardjanto; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.323 KB)

Abstract

Pasca amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan yang cukup fundamental di dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, kemudian dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah dan dibentuknya serta hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu fungsi dari pemilu adalah sebagai sarana legitimasi politik, dimana fungsi legitimasi politik ini tertutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik dimana mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu pula, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan serta program yang dihasilkan pemerintah, sehingga pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapa pun yang melanggarnya. Analisis dan pengolahan data dalam penilitian ini menggunakan metode kualitatif yang terfokus kepada penemuan informasi, asas-asas yang bersumber dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yang bersumber dari teori-teori, yang selanjutnya ditarik garis lurus terhadap kenyataan serta fakta yang telah terjadi di lapangan dan kemudian diuraikan secara sistematis, kemudian disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.Penyelenggaraan Pemilu tentu diperlukan adanya pengawasan di dalamnya, hal tersebut adalah salah satu faktor dibentunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam perjalanannya, fungsi, tugas, dan wewenang Bawaslu mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, yang sebelumnya hanya sebatas memberi surat rekomendasi, hingga diberikannya wewenang untuk mengadili perkara-perkara dan kasus dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perubahan fungsi Bawaslu mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dengan perubahan-perubahan fungsi, tugas, dan wewenang yang semakin berkembang. Perubahan ini di dasari atas beberapa faktor, yang dapat dilihat di dalam naskah akademik dan landasan-landasan yang ada, serta perubahan yang dikehendaki oleh kepentingan elite politik menjadikan perubahan perundang-undangan Pemilu selalu berubah dalam setiap musim Pemilu.
Co-Authors Amiek Soemarmi Annisa Risqiana Maulinda Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Fikri Zikri Ramdanu Cahya Joko Susanto Lita Tyesta ALW Risandhy Tegar Aditama Satya Adi Kiswara Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Yosef Diaz