Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Lita Tyesta ALW
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII-2019 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA Dian Leonaro Benny; Lita Tyesta ALW; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.786 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang para pemohon mengajukan permohonan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi, serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII-2019 menyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 selama tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu 3 (tiga) orang sesuai UU Pilkada juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terakhir, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi Putusan MK ini adalah penguatan sifat kelembagaan dan perubahan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu RI kemudian mengeluarkan dua produk hukum yang memperluas kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA Arina Nafida Rahma; Lita Tyesta ALW; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.156 KB)

Abstract

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang dijadikan destinasi wisata bagi orang asing, sehingga tidak sedikit pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing di Yogyakarta. Penegakan hukum keimigrasian yang terdiri dari pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia yang terdiri dari pengawasan lapangan dan pengawasan adminsitratif, sedangkan penindakan keimigrasian yang dilakukan adalah tindakan administratif yaitu deportasi dan pengenaan biaya beban. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasari dari perilaku warga negara asing dan penjamin atau sponsor perusahaan. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 Annisa Risqiana Maulinda; Untung Dwi Hananto; Lita Tyesta ALW
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.399 KB)

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang “Tugas dan Wewenang KPU dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2018”. Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Tegal 2028 tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat Kabupaten Tegal termasuk dari para penyandang disabilitas. Meski penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas akan tetapi para penyandang disabilitas pun memiliki hak politik yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya  Belajar dari pilkada Kabupaten Tegal sebelumnya, maka dibutuhkanlah perhatian dan peranan khusus dari pihak penyelenggara pilkada Kabupaten Tegal utamanya KPU Kabupaten Tegal untuk terus meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, serta kendala yang di hadapi KPU Kabupaten Tegal dan relevansinya dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas di pilkada Kabupaten Tegal 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tegal berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas bukan hanya mengikuti sosialisasi yang ada dilapangan akan tetapi, di ikut sertakan dalam acara kampanye yang diselenggarakan dari pihak KPU. KPU juga gencar melakukan sosialisasi dikalangan disabilitas, tentunya dibantu oleh Disabilitas Slawi Mandiri (DSM). Menurut para penyandang disabilitas dan DSM(Difabel Slawi Mandiri) bahwasanya peran KPU sudah bagus, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pun sudah ada seperti contohnya penjemputan bola atau yang bisa disebut juga penjemputan pemilih ke TPS. Meski memang masih harus disempurnakan akan tetapi peran dan upaya KPU Kabupaten Tegal tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya. Sehingga tak heran jika partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat cukup tajam dipilkada Kabupaten Tegal 2018.
Co-Authors Amalia Diamantina Annisa Risqiana Maulinda Arina Nafida Rahma Dian Leonaro Benny Sekar Anggun Gading Pinilih Untung Dwi Hananto