p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
A. M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 938/PID.SUS/2017/PN SMG) Yusuf Immanuel Amalo; Nur Rochaeti; A. M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.837 KB)

Abstract

Perlindungan hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan anak karena anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa sehingga anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani tetapi saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri di dalam rumahnya yang menimbulkan permasalah terhadap perlindungan bagi anak terutama hak-hak yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan terkhususnya dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dimana sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah telah diatur dalam hukum positif yang berlaku saat ini baik dalam instrument internasional maupun instrument nasional. Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, putusan hakim sudah sesuai karena pemidanaan bukanlah bentuk balas dendam melainkan ultimum remidium yang digunakan dalam penegakan hukum. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan dengan alat bukti dan fakta hukum sesuai dengan perbuatan yang didakwakan sehingga terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berupa kekerasan fisik kepada anaknya dan hakim dalam menjatuhkan pidana telah menjalankan asas kebebasan hakim.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.) Ancelmus Gadang Suganda; Umi Rozah; A. M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1015.893 KB)

Abstract

Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Produk hukum yang dirumuskan untuk mencegah demonstrasi dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas nasional pasca kemerdekan ini nyatanya masih eksis diterapkan setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang berikut penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk memecahkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi terhadap tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946, sedangkan dimasa mendatang dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP. Adapun penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukan urgensi reformulasi hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.