Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SUDUT PANDANG HUMAN RIGHTS WATCH MENGENAI ISU KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI SUDAN SELATAN Wihelmina Melissa; Camila Tatya Nadida; Riany Linggar Sari; Ida Kurnia
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.202 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17542

Abstract

“ Human Rights Watch's Perspective on the Issue of Crimes Against Humanity and Sexual Violence in South Sudan “ Research is based on crimes against humanity and sexual violence in South Sudan, East Africa. This case starts from a civil war and it started became a serious violence like crimes against humanity on international levels, sexual violence, food crisis, torture, slaughter and even murder is something that South Sudanese people often face regardless of age. There are so many minors and innocent woman become victims of torture. Even civilians are limited in voicing their aspirations and expression. There are so many bad things that happened to the South Sudanese people. In this case, we the writers discuss this issue from the perspective of Human Rights Watch. Human Rights Watch is an international organization who act as part of the great spirit movement of the victims to keep fighting to protect dignity and promote human rights. The purpose of this research is explain aspects of Human Rights Watch's response to the issues of crimes against humanity and sexual violence in South Sudan. We use the secondary data and qualitative data for the descriptive method of writing in this journal which explains the subject matter of the existing secondary data. Therefore, Human Rights Watch can provide patronage to the Sudanese people in South Sudan.
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN EKSPOR BENIH LOBSTER Camila Tatya Nadida; Wihelmina Melissa; Diza Pratama; Yuwono Prianto
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.479 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19645

Abstract

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster ” yang dilatarbelakangi dengan tindak pidana korupsi penyuapan terhadap biaya ekspor benih lobster. Kasus ini bermula dari pelarangan penjualan beberapa jenis hewan laut dikarenakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia melarang penjualan benih lobster berlandaskan pertimbangan belum adanya teknologi yang memadai untuk kelangsungan pembudidayaan bibit lobster. Lobster hanya boleh diambil apabila digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2024 berpendapat lain dan mencabut Peraturan tersebut karena dianggap merugikan para nelayan. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi bukan lagi masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam tinjauan normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyuapan Ekspor Benih Lobster. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian tentang pertanggunggjawaban pidana mengenai kasus penyuapan benih lobster ini diharapkan tidak ada lagi yang melakukan tindak kejahatan serupa pada hari mendatang.