Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENETAPAN JAMINAN PERLINDUNGAN KERJA BURUH YANG BEKERJA KETIKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 Aurelia Meagan Tan; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.219 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18480

Abstract

Unsur kesehatan dan keselamatan kerja menjadi instrumen yang sangat penting dalam industri kerja. Dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja maka kesejahteraan buruh dan kualitas perusahaan akan meningkat. Merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan merebaknya kasus Covid-19 ini, Presiden JokoWidodo secara resmi menetapkan Pandemi sebagai bencana nasional. Dengan adanya bencana nasional, maka pandemi khususnya PPKM level 4 dapat dikategorikan sebagai salah satu resiko kerja. Resiko kerja yang ditimbulan pada masa PPKM level 4 ini yaitu terjangkitnya buruh oleh Covid-19 yang mana mereka tetap harus bekerja secara penuh di lapangan. Hal ini tentunya akan sangat mengancam kesejahteraan para buruh yang bekerja pada masa tersebut. Dengan besarnya resiko kerja, maka haruslah adanya urgensi peningkatan jaminan perlindungan kerja bagi para buruh di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk resiko kerja ketika PPKM level 4 dan untuk menjelaskan urgensi peningkatan jaminan kerja buruh ketika PPKM level 4 ini. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, karena jika dilihat dari peraturannya sendiri masih kurang dijadikan pegangan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya di masa PPKM level 4 ini. Dengan adanya jaminan kerja bagi para buruh maka kualitas perusahaan akan meningkat. Lalu, cara yang dapat dilakukan adalah seperti memberikan dana tambahan bagi buruh yang bekerja secara langsung di masa PPKM level 4 apalagi sampai lembur. Dengan adanya tulisan ini diharapkan agar terlaksananya peningkatan jaminan kerja buruh yang dapat mengurangi resiko kerja yang ada ketika masa PPKM level 4 dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia serta kesejahteraan para buruh.
CHECK AND BALANCE SYSTEM DALAM HUKUM KEUANGAN NEGARA Mendy Cevitra; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.753 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19635

Abstract

Keuangan negara merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplemetasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan aspek utama dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem checks and balance berpengaruh dalam pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya itu, dibahas pula mengenai implementasi fungsi pengawasan pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis dan yurisprudensi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI INDONESIA Putri Hasian Silalahi; Tundjung Herning Sitabuana
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.388 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19802

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang dapat dikatakan masih kurang. Dapat dikatakan kurang karena perlindungan hukum biasanya difokuskan kepada korban saja sehingga dapat dirumuskan daam penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga sangatlah diperlukan apalagi pada masa pandemi covid – 19 saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apa saja yang pelindungan hukum yang di dapatkan oleh tenaga kesehatan, serta mengapa perlidungan hukum ini sangatlah penting untuk tenaga kesehatan dan bagaimana pengaruh perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yudiris normatif dengan metode penelitian libarary research atau penelitian kepustakaan yaitu merupakan metode penelitian hukum dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data berdasarkan peraturan perundang – undangan, buku - buku dan dokumen lainnya untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tenaga kesehatan pada pandemi covid – 19 mendapat perlindungan hukum yaitu Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, Pasal 50 Undang-undang Praktek Kedokteran Tentang hak dan kewajiban dokter, Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Pasal 15 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.