Garuda - Garba Rujukan Digital

Tiffany Noel Dumais

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

Author-ID : 5304643

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Industrial & Manufacturing Engineering Materials Science & Nanotechnology

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Amad Sudiro; Shrishti Shrishti; Tiffany Noel Dumais
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Pajak merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan vital di dalam setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Penting adanya untuk memperhatikan sektor pajak dalam membantu menopang anggaran penerimaan negara, terlebih lagi untuk negara berkembang. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber penerimaan negara yang besar, di mana nantinya akan dialokasikan dalam pembangunan negara. Hal tersebut disebabkan karena nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Dengan ini, naskah tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para wajib pajak atas pelanggarannya dalam bidang perpajakan. Pembayaran pajak baik oleh suatu badan maupun secara pribadi dalam hal ini bersifat memaksa, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan tertib membayar pajak. Permasalahan yang muncul ini pada umumnya disebabkan oleh ketimpangan antara aturan pajak yang ada di Indonesia, baik secara teknis maupun secara praktik yang diterapkan. Pada dasarnya permasalahan ini dapat disebabkan oleh adanya kelemahan regulasi dan penerapan hukum dalam sektor pajak, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi terkait dengan pajak, dan rendahnya kepedulian maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kami melakukan pendekatan terhadap pelanggaran yang terdapat dalam kegiatan pajak. Terkait dengan pelanggaran wajib pajak tersebut, masyarakat kerap kali melakukan tindakan melanggar hukum yang pada akhirnya dapat merugikan negara maupun pihak masyarakat sebagai pembayar pajak sendiri. Sehingga akan sangat memungkinkan apabila nantinya akan diterapkan bentuk pertanggungjawaban secara hukum bagi masyarakat wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, dalam menanggapi hal tersebut, wajib pajak tentu secara pasti diberikan sanksi dan bertanggungjawab di mata hukum agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pihak wajib pajak.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT Hery Frimansyah; Shrishti Shrishti; Tiffany Noel Dumais
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Penelitian ini memiliki latar belakang atas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dimana salah satu komoditas terpenting di Indonesia yaitu hutan, tidak bisa dibiarkan untuk terus sengaja dibakar demi kepentingan korporasi. Mengingat bahwa hal ini dapat menyebabkan banyak kerugian seperti penyebaran penyakit ISPA, atau matinya flora dan fauna, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai efektifitas pemidanaan bagi korporasi demi terpenuhinya hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan UUD NRI 1945. Permasalahan yang disoroti dalam hal ini adalah, bagaimana suatu korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan terhadap hak masyarakat yang berada di wilayah tersebut, khususnya apabila hal ini terjadi di wilayah masyarakat adat. Secara lebih terperinci, hal ini disoroti kepada efektivitas dan penerapan praktik dalam diberikannya sanksi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu dan nantinya akan didukung dengan data-data yang didapatkan melalui wawancara kepada narasumber terkait. Oleh karena itu, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dibutuhkan sebuah produk hukum yang memadai dalam memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap koporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan; juga, peranan aktif dari masyarakat yang akan menjadi salah satu faktor penting di dalamnya.

INTERPRETASI PASAL 28 AYAT (2) FRASA ANTAR GOLONGAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Hery Firmansyah; Shrishti Shrishti; Tiffany Noel Dumais
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali menjadi sorotan di tengah masyarakat. UU ITE memiliki dampak yang serius di tengah globalisasi perubahan teknologi dan Informasi yang berevolusi cepat, dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons sebuah isu yang terjadi. Teknologi tersebut juga memiliki dampak buruk dalam bentuk Ujaran kebencian atau hate speech yang merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagaimana bunyi di dalam pasal tersebut dinilai mengandung unsur ambiguitas, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan asas legalitas dalam hukum pidana terhadap terjaminnya suatu kepastian hukum. Perluasan makna “antargolongan” yang menjadi bersifat multitafsir menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pengunaan pasal tersebut dan dianggap semakin mempersempit ruang lingkup kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam hal tersebut juga disertai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2018 yang memperluas pemahaman mengenai konsep “antargolongan” tidak hanya berdasarkan kepada unsur suku, ras, dan agama saja. Pemahan secara multitafsir tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan, di mana hal tersebut bertentangan dengan negara Indonesia yang menganut prinsip Pancasila. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Luaran yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional berakreditas. Dengan adanya penafsiran yang jelas, maka interpretasi frasa “antargolongan” dapat digunakan dan tidak menjadi ambigu dikemudian hari.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search