Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BERMASALAH DI DAERAH Bernadete Nurmawati; Tarmudi Tarmudi
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4467.372 KB) | DOI: 10.59017/setara.v2i1.207

Abstract

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD setempat dalam menjalankan kewenangan menjalankan otonomi daerah dapat membuat peraturan daerah, dalam membuat peraturan daerah tentu saja berpedoman pada ketentuan Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembuatan peraturan daerah dalam urusan perijinan ternyata terdapat banyak peraturan daerah yang bermasalah, hal tersebut dapat terlihat dalam penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bermasalah sehingga dapat diketahui akar penyebabnya.
Patent as Object of Fiduciary Guarantee in Banking Credit Practices Bernadete Nurmawati; Dewi Iryani; Tarmudi Tarmudi
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6142

Abstract

Intellectual property is interesting to study since it has a very important role in the advancement of the economy in this era of globalization. Intellectual Property Rights (IPR) are rights that arise from the results of the human brain's thinking that produce a product or process that is useful for the community. IPR includes intangible movable objects as regulated in article 499 of the Civil Code. This intangible object is the result of human thought and the object of ownership is a movable object that can be transferred to another party so that it can be used as a fiduciary guarantee as regulated in Law no. 13 of 2016 concerning Patents (Patent Law). Article 108 paragraph 1 states that "Patent rights can be used as objects of fiduciary guarantee". However, patent rights as objects of fiduciary guarantee in a bank's loan practice are currently unavailable due to obstacles in its implementation. There is no special Asset Appraisal Agency that assesses the economic value of patent rights so that it can be used as a credit guarantee. This makes it difficult for patents to be used as a fiduciary guarantee. To realize patents as objects of fiduciary guarantee, firm and detailed juridical support is needed regarding IPR assets as objects of bank credit guarantees. The valuation of patented assets must be supported by the Patent Regulations protected by the Bank Loan Guarantee and the need for legal access under the Bank Indonesia Regulations to support the patents that are protected by the Trustee Guarantee. So there should be an appraisal agency that can assess a patent right so that it can improve the people's economy and advance the national economy.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DIMASA PANDEMI COVID 19 Utami Yustihasana Untoro; Tarmudi Tarmudi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.791 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v8i1.3574

Abstract

Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg La Radi Eno; Tarmudi Tarmudi; Oswin Sedekiel. Malinim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2750

Abstract

Rekan keadilan (Justice Collaborator) sendiri bukan merupakan pelaku utama tetapi pelaku yang turut terlibat dalam sebuah peristiwa pidana yang sama dengan pelaku utama, namun kehadiran pelaku yang mau bekerja sama, untuk mempermudah aparat penegak hukum untuk mendapat pelaku utama. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Belum ada peraturan yang secara khusus, jelas, dan pasti mengenai pelindungan terhadap seorang rekan keadilan (justice collaborator), Pengaturan terhadap rekan keadilan (justice collaborator) secara implisit hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan dalam Peningkatan perlindungan bagi rekan keadilan (justice collabortor) serta optimalisasi dalam hal pemberian hak-hak selama proses hukum berlangsung. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa yang berstatus rekan keadilan (justice collaborator) pada Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg merujuk pada Surat rekomendasi dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Nomor: B/169/VI/RES.4.2/2019/ Ditresnarkoba. Perihal Rekan Keadilan (Justice Collaborator), Laporan Khusus dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Perihal: Pemberian Rekomendasi Justice Collaborator (JC) untuk tersangka a.n Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ardiansyah Bin Ro’at, Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R- 839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019 tanggal 23 September 2019.
Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Jakarta Barat Istiqomah Istiqomah; Tarmudi Tarmudi; Nova Konny Umboh; Vincent Emmanuel Hartanu
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 10 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i10.1633

Abstract

T Land dispute resolution is a complex issue in Indonesia, especially in urban areas such as West Jakarta. These disputes often involve the sale and purchase of the land in question, as in case Number 59/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. This study aims to analyze juridically the settlement of land disputes and how they are implemented in the Indonesian legal system. The method used in this study is normative legal research that focuses on literature review. The results of the study show that the implementation of mediation as one of the dispute resolution methods provides equal justice for both parties, and can result in a peace agreement that has legal force. The conclusion of this study is that the mediation mechanism has great potential in resolving land disputes more effectively than the litigation route.
KEGIATAN BERKELANJUTAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN DIRI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PENTINGNYA BERAKHLAK MULIA DI POLRES METRO JAKARTA UTARA Mumpuni, Sri; Maria, Kiki; Istiqomah, Istiqomah; Tarmudi, Tarmudi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 4 (2025): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, Juli 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/maju.v2i4.1350

Abstract

In relation to the role and purpose of community service, especially for prisoners at the North Jakarta Metro Police as mentioned above, there is an interesting phenomenon that has been implemented by a team of lecturers from Bung Karno University Jakarta by formally organizing a Community Service program in the prisoners' meeting room with the theme "Ongoing Activities for Legal Awareness Development and Community Empowerment in the Perspective of the Importance of Noble Morals at the North Jakarta Metro Police" on Wednesday, June 11, 2025 as a means of development and empowerment for these prisoners. The demands of economic life and the lack of skills in empowering themselves make it difficult to get decent work to meet their living needs. In this regard, moral values ​​greatly influence these things. This factor is one of the triggers for carrying out various methods including deviant actions that violate the law.  
Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan Yang Diperoleh Oleh Ahli Waris Tarmudi, Tarmudi; Nurmawati , Bernadete; Fahlevie , Rinaldi Agusta; Herman, KMS; Santi , Farida
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15152

Abstract

Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh menyatakan bahwa warisan yang belum terbagi menggantikan ahli waris yang berhak dan merupakan Subjek Pajak. Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak pengganti, oleh karena itu atas penghasilan yang diwariskan dikenakan pajak. NPWP yang disetorkan ahli waris menentukan pajak penghasilan warisan yang belum terbagi. Kesimpulannya, warisan yang belum terbagi dikenai pajak karena menggantikan ahli waris yang berhak menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Pasal 2A UU PPh secara jelas mengatur kapan kewajiban pajak subjektif atas warisan yang belum terbagi dimulai dan berakhir, namun tidak menentukan status subjek, tarif, maupun tata cara pengenaan pajak, sehingga ketentuan tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum. Warisan yang belum terbagi bertentangan dengan keadilan perpajakan secara vertikal dan horizontal. Warisan yang belum terbagi dikenakan pajak penghasilan untuk menggantikan ahli waris yang sah. Aturan warisan yang belum terbagi dalam UU PPh bertentangan dengan kejelasan hukum dan keadilan. Sosialisasikan warisan yang belum terbagi sebagai topik pajak penghasilan, ubah UU PPh untuk menciptakan kepastian hukum, dan tunda pajak penghasilan hingga jelas siapa ahli waris yang berhak. Warisan harus menggunakan NPWP ahli waris dan tidak melebihi masa kadaluarsa.
Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia Hemestiana Matilda Sun; Tarmudi Tarmudi; F. Puspita Sari; Istiqomah Istiqomah; Nur Azizah
Jurnal sosial dan sains Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v6i1.32675

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya melalui studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jakarta. Fenomena pernikahan beda agama semakin sering terjadi di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Namun, regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan administratif terkait pencatatan pernikahan lintas agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata di masyarakat serta data primer dari hasil wawancara dengan petugas Disdukcapil Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Disdukcapil mencatatkan perkawinan beda agama meskipun tidak disertai penetapan pengadilan, melainkan hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), padahal hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 23 Tahun 2006. Temuan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik administratif di lapangan. Selain itu, pencatatan tanpa dasar yang sah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek perdata seperti waris, hak asuh anak, dan perceraian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap lembaga pencatatan sipil di daerah, serta reformulasi kebijakan yang lebih tegas terkait perkawinan beda agama, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.
Analisis Yuridis Pembatalan Kode Zona Nilai Tanah Dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kawasan Pantai Maju (Studi Putusan Nomor 41 P/HUM/2023) Muhamad Nur Ismail; B. Nurmawati; Tarmudi Tarmudi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2020 yang menetapkan penambahan Kode ZNT dan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019 di Kawasan Pantai Maju. Menimbulkan sengketa hukum baru, karena dianggap menerapkan ketentuan secara retroaktif. Sehingga dipandang bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip larangan pemberlakuan surut dalam hukum pajak. Sengketa tersebut kemudian diajukan melalui mekanisme hak uji materiil ke Mahkamah Agung oleh PT Kapuknaga Indah sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya peraturan dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan ketentuan mengenai ZNT dan NJOP PBB-P2 di Kawasan Pantai Maju sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2023, serta menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemungutan PBB-P2. Metode penelitian yang digunakan ialah melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif yang menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan ZNT dan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019 pada Pasal 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2020 karena norma tersebut dinilai bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip non-retroaktif yang menjadi landasan fundamental dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, namun tidak serta-merta membatalkan kewajiban perpajakan atas putusan Pengadilan Pajak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kondisi tersebut didasarkan pada berlakunya asas res judicata pro veritate habetur, asas lex specialis derogat legi generali, serta karakter putusan hak uji materiil Mahkamah Agung yang pada hakikatnya tidak memiliki sifat eksekutorial terhadap hubungan hukum konkret yang telah diputus secara final. Putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan. Perubahan terhadap ZNT maupun NJOP harus dirancang melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta diberlakukan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, kebijakan perpajakan dapat memberikan kepastian hukum tanpa menimbulkan sengketa yang berpotensi merugikan masyarakat.